Ini Penjelasan Kabar Terkait RPerpres Gaji dan Tunjangan PPPK 51 Ribu Tenaga Honorer

Oleh : Herry Barus | Kamis, 17 September 2020 - 08:40 WIB

Penjelasan RPerpres Gaji dan Tunjangan PPPK
Penjelasan RPerpres Gaji dan Tunjangan PPPK

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Merespon berbagai pemberitaan yang beredar terkait Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penjelasan perkembangannya.

Sekitar 51 ribu tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2019 yang lalu sangat menanti terbitnya Rancangan Perpres (RPerpres) Gaji dan Tunjangan.

Namun, proses perumusan RPerpres ini memerlukan waktu yang cukup lama karena harus mempertimbangkan berbagai aturan lain. Salah satu aturan yang harus dipertimbangkan adalah PP No. 80/2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena PP tersebut tidak menyebutkan tentang PPPK, maka hal ini akan berpotensi mengurangi gaji dan tunjangan PPPK yang seharusnya diterima sama dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Berbagai alternatif solusi ditawarkan agar standar besaran gaji dan tunjangan yang diterima PPPK sama seperti gaji dan tunjangan PNS. Karena itu diambil alternatif memberikan besaran gaji berbeda (lebih besar) daripada besaran Gaji Pokok PNS, sehingga ketika dikenakan PPh, maka Gaji yang diterima PPPK akan sama dengan gaji pokok PNS.

Saat ini RPerpres Gaji dan Tunjangan PPPK sudah memasuki tahap akhir, yaitu tahap memperoleh paraf dari pimpinan kementerian/lembaga yang terkait. Dalam kaitan ini, Menteri PANRB telah memberikan parafnya, dan menyampaikan kembali ke Sekretariat Negara untuk disirkulasikan kembali ke Menteri terkait lainnya.

Kementerian PANRB berharap Rperpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat dan dapat dilanjutkan dengan proses berikutnya, sehingga PPPK yang sudah lulus seleksi pada tahun 2019 dapat segera memperoleh kepastian.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Perkebunan kopi

Minggu, 25 Oktober 2020 - 17:19 WIB

Komitmen Tingkatkan Produksi Kopi, Kementan Terus Kembangkan Inovasi

Asep Sukarna, salah satu petani kopi di Kabupaten Bandung Barat mengatakan penyediaan bibit unggul kopi seyogyanya memperhatikan kesesuaian dengan karakter daerah masing-masing.

Kejahatan Siber (Foto Dok Jatim Times)

Minggu, 25 Oktober 2020 - 17:00 WIB

Lima Perubahan Paradigma Keamanan Siber

Dengan menerapkan empati pada solusi digital, perusahaan bisa menjadi lebih inklusif. Dalam keamanan siber, itu berarti membangun solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kelompok di keadaan…

Wisuda President University 2020

Minggu, 25 Oktober 2020 - 16:35 WIB

Wisuda President University 2020: Peluang Unik di Tengah Pandemi Covid-19

Era Industri 4.0 yang dipicu oleh perkembangan teknologi menawarkan banyak peluang baru. Namun, untuk bisa merebut peluang tersebut, kita dituntut bukan hanya harus mampu menguasai teknologi,…

CIMB Niaga - foto IST

Minggu, 25 Oktober 2020 - 16:00 WIB

CIMB Niaga Salurkan Program Beasiswa Periode 2020-2022

Program Beasiswa CIMB Niaga 2020-2022 di masa pandemi ini, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mahasiswa agar tetap dapat melanjutkan studi tanpa terkendala biaya. Hal ini juga…

Anies Baswedan

Minggu, 25 Oktober 2020 - 15:50 WIB

Anies Resmi Perpanjang PSBB Transisi Hingga 8 November 2020; Catat! Bukan Berarti Longgar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi Jakarta hingga 8 November 2020. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus corona…