Kepala Daerah di Zona Hijau-Kuning Diharap Jangan Dulu Membuka Sekolah

Oleh : Herry Barus | Kamis, 13 Agustus 2020 - 10:00 WIB

Fahira Idris (dok Pribadi)
Fahira Idris (dok Pribadi)

INDUSTRY.co.id - Jakarta—Penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang tampaknya masih membutuhkan waktu panjang membuat Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan salah satunya terkait pembelajaran di masa Pandemi Covid-19.

Kini wilayah berstatus zona hijau dan kuning Covid-19 boleh melakukan pembelajaran tatap muka tetapi tidak diharuskan/dipaksakan karena pembukaan sekolah bergantung pada pemerintah daerah, kepala sekolah, komite sekolah bahkan orangtua murid masing-masing.

Anggota DPD RI Fahira Idris meminta kepala daerah yang wilayahnya dikategorikan zona hijau dan kuning agar sangat hati-hati dan selektif membuka kembali sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Selain harus didasarkan atas protokol kesehatan yang sangat ketat, banyak hal yang sifatnya substantif dan teknis yang benar-benar harus dipersiapkan agar sekolah benar-benar aman dari penularan Covid-19.

“Jika memang belum siap 100 persen, hemat saya kepala daerah tidak usah memaksakan diri membuka sekolah dulu. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat itu butuh persiapan dan implementasi yang matang termasuk hal-hal yang sangat teknis, misalnya soal transportasi anak ke sekolah yang harus diatur agar tidak naik transportasi umum. Walau wilayah Anda termasuk zona hijau sekalipun, bukan berarti potensi penularan tidak ada. Terlebih penetapan zona hijau hanya didasarkan karena wilayah tersebut tidak memiliki kasus terkonfirmasi, tanpa didahului oleh tes corona sesuai anjuran WHO (satu per seribu orang),” ujar Fahira Idris di Jakarta (10/8/200), kepada awak media.

Sebagai penanggung jawab penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing, lanjut Fahira, kepala daerah tentu paling memahami bagaimana kondisi wilayahnya masing-masing termasuk berbagai potensi penularan atau kemampuan tes corona di daerahnya apakah sudah dilakukan sesuai anjuran WHO.

Selain kesiapan infrastruktur sekolah, kesiapan guru, murid, dan orang tua, hal penting lain yang harus dipastikan kepala daerah adalah mekanisme pengawasan penerapan protokol kesehatan jika pembelajaran tatap muka dilakukan. Harus ada lembaga yang memang dibentuk untuk melakukan pengawasan bahwa sekolah-sekolah yang dibuka, secara konsisten benar-benar melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan yang selama ini sudah dilonggarkan, sambung Fahira, misalnya mall dan perkantoran sudah ada dan berjalan mekanisme pengawasannya. Idealnya jika sekolah juga ingin dibuka, harus ada juga gugus tugas khusus untuk melakukan pengawasan. Selain itu, agar sekolah benar-benar menjadi tempat yang nyaman untuk belajar tatap muka, idealnya juga dilakukan tes corna secara berkala terutama untuk para pengajar dan juga mungkin para siswa.

“Ini penting agar di sekolah tidak terjadi kasus penularan yang tentunya sangat-sangat tidak kita inginkan. Untuk itu, jika memang daerah belum siap 100 persen, saran saja pembelajaran tatap muka ditunda dulu sampai semua persiapan dan implementasinya benar-benar matang,” pungkas Senator Jakarta ini

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi - Memperingati 75 Tahun Berdirinya PBB (Photo by Kemlu)

Selasa, 22 September 2020 - 11:15 WIB

Hadapi Tantangan Global, Menlu RI: 75 Tahun Berdiri, PBB Harus Perkuat Relevansi dan Adaptasi

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, menghadiri secara virtual di salah satu Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Memperingati 75 Tahun Berdirinya PBB.

SKK Migas (Foto IST)

Selasa, 22 September 2020 - 10:51 WIB

Pertahankan Capaian Lifting Migas 2020 Ini Enam Strategi yang Dilakukan SKK Migas

Plt. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih mengatakan keenam strategi ini merupakan hasil pemikiran serta diskusi antara SKK Migas – Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan

Selasa, 22 September 2020 - 10:48 WIB

Protokol Terapi Penanganan COVID-19 Disusun, Menko Luhut Minta Kemenkes Segera Terapkan di 8 Provinsi Utama

Usai disosialisasikan, Menko Luhut meminta Kemenkes untuk melakukan pendampingan implementasi termasuk memberikan pelatihan bagi dokter dan tenaga kesehatan lalu memonitor pelaksanaannya.

Pilkada 2020 (Foto Dok PR)

Selasa, 22 September 2020 - 10:34 WIB

Tidak Sampai Tiga Bulan Lagi Pilkada Serentak Tetap Diselenggarakan

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang…

Wisma atlet Kemayoran

Selasa, 22 September 2020 - 10:30 WIB

Tower 4 Wisma Atlet Sudah Dibuka untuk Isolasi Mandiri Pasien COVID-19

Pembukaan tower sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 dengan kondisi orang tanpa gejala (OTG) tersebut sesuai dengan target yang diperhitungkan sebelumnya.