RUU Ciptaker Disinyalir Melemahkan Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup

Oleh : Krishna Anindyo | Sabtu, 08 Agustus 2020 - 08:25 WIB

Ilustrasi tambang batu bara (Foto Ist)
Ilustrasi tambang batu bara (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang kini sedang dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI perlu menguatkan aspek perlindungan lingkungan akibat pembangunan ekonomi. Klaster lingkungan jadi salah satu isu krusial dalam RUU Ciptaker yang sudah masuk Bab III.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin, Jumat (7/8/2020), menyampaikan kerap kali pembangunan ekonomi yang menjadi ruh RUU Ciptaker mengesampingkan kepentingan lingkungan hidup.

"Saya mengingatkan bahwa paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja. Pembangunan sumber daya alam kita selama ini telah salah arah."

Lebih lanjut Hamid menjelaskan, pertambangan batu bara, gas, minyak bumi telah menghasilkan kerusakan lingkungan.

Untuk itu, RUU Ciptaker harus mampu mendorong pembangunan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan juga sosial.

Ia mensinyalir, instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dilemahkan dalam RUU Ciptaker.

Hal ini terjadi akibat ditiadakannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tidak menjadi syarat lagi dalam penerbitan izin usaha.

Draf RUU Ciptaker, sebutnya masih dominan berasal dari Pemerintah. Pemerintah mesti memperhatikan betul usaha rakyat seperti pertanian, kehutanan, dan kelautan yang bergantung pada lingkungan.

"Lingkungan hidup yang baik adalah jantung ekonomi masyarakat-rakyat banyak. Contohnya, ekosistem laut yang bagus akan menghasilkan ikan yang berlimpah.Begitupun hutan yang bagus akan menghasilkan madu yang banyak," jelas Hamid.

F-PKS, katanya, telah menyampaikan berbagai hal terkait kerusakan lingkungan akibat regulasi yang tidak kuat.

Kerusakan lingkungan hidup hanya akan menimbulkan kerugian dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Pelonggaran standar lingkungan sebagaimana telah tercantum pada UU Nomor 32 Tahun 2009, hanya menciptakan keuntungan sesaat bagi segelintir orang.

"Saya tidak anti investasi dan kemajuan ekonomi. Kami F-PKS sangat mendorong adanya investasi dan penguatan ekonomi. Tapi kemajuan ekonomi mesti dibingkai dengan penguatan instrumen perlindungan lingkungan hidup," pungkas Hamid.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

TMMD Ke-109 di Perbatasan Boven Digoel

Rabu, 23 September 2020 - 04:40 WIB

TMMD Ke-109 di Perbatasan Boven Digoel Papua Sesuai Protokol Covid-19

Dimasa pandemi Covid-19, upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-109 tahun 2020 Kodim 1711/Boven Digoel ditiadakan sesuai dengan Protokol Covid-19 yang selama ini telah dilaksanakan…

Lanud Silas Papare Gandeng PMI Gelar Kegiatan Donor Darah

Rabu, 23 September 2020 - 04:15 WIB

Lanud Silas Papare Gandeng PMI Gelar Kegiatan Donor Darah

Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI Budhi Achmadi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kadispers Lanud Silas Papare Letkol Adm Sunu Sugestino menyampaikan bahwa di masa pandemi Covid-19,…

Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Supari, di diskusi "Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi"

Selasa, 22 September 2020 - 23:15 WIB

BRI Ingatkan UMKM Agar Bantuan Presiden Digunakan Buat Modal Usaha

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) mengharapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk hal yang produktif agar usahanya bisa bangkit di era pandemi.

Ketua Dekopinwil Jawa Tengah Doktor Walid menerima SK pengangkatan dirinya dari Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid Dalam Muswil Dekopin Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (15/9/2020).

Selasa, 22 September 2020 - 18:57 WIB

Doktor ‘Matematika’ UGM Pimpin Dekopin Jateng, Nurdin Halid: Saya Percaya Sosok Dr. Walid

Jawa Tengah-Ketua Dekopinwil Jawa Tengah Doktor Walid menerima SK pengangkatan dirinya dari Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid Dalam Muswil Dekopin Jawa Tengah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa…

Dropbox sampah kemasan

Selasa, 22 September 2020 - 18:38 WIB

Dukung Indonesia Bebas Sampah, Tiga Perusahaan ini Berkolaborasi Hadirkan Program Dropbox Sampah Kemasan

Aksi kolaborasi ini juga merupakan wujud dukungan sektor swasta terhadap PP RI No 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah…