Bu Sri Mulyani Siap-siap! Habis Reses DPR Janji Bakal Panggil Soal Ekonomi Minus 5,3% dan Rendahnya Serapan Anggaran Covid dan PEN

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memastikan pihaknya akan segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah masa reses usai. 

Langkah ini ditempuh guna meminta penjelasan terkait realisasi anggaran Covid-19 dan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang serapannya rendah serta pertumbuhan ekonomi indonesia pasa Kuartal II-2020 yang tercatatat minus 5,32 persen.

“Harus cepat, karena ekonomi harus positif di Kuartal III dan IV, agar untuk keseluruhan (tahun) 2020, ekonomi bisa bertumbuh. Jangan sampai ekonomi negatif lagi di Kuartal III dan IV. Tanggal 17 Agustus (2020) akan langsung kami bedah detail dengan Menteri Keuangan karena masih sangat rendah serapan dari anggaran Rp 695,2 triliun,” kata Dito melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Industry.co.id, Kamis (6/8/202).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mempertanyakan soal realisasi anggaran Covid-19 baru 20 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun hingga 5 Agustus 2020. 

Untuk itu, dirinya menekankan perlu dipercepatnya realisasi anggaran Covid-19 dan PEN. 

Hal tersebut diyakini penting mengingat instrumen belanja pemerintah menjadi stimulus utama untuk penopang pemulihan ekonomi di Kuartal III dan IV 2020, ketika kontribusi investasi dan ekspor tak sesuai harapan.

Sementara itu, lanjut Dito, pertumbuhan ekonomi di dua kuartal terakhir 2020 harus kembali diupayakan menuju arah tren yang positif. Nantinya, jika pertumbuhan ekonomi negatif terus berlanjut hingga Kuartal III 2020,  maka secara resmi Indonesia masuk ke zona resesi. 

Untuk saat ini, terang Dito jika dilihat dari kuartal ke kuartal (QtQ) sudah berada pada level negatif pada dua kuartal berturut-turut, namun secara year of year (YoY) baru pertama kali terkontraksi.

“Berbagai cara perlu dilakukan, diantaranya belanja pemerintah di Kuartal III tahun 2020 harus ditingkatkan. Tidak bisa tidak. Semua Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran besar harus dibelanjakan di dalam negeri. Kalau ada yang belanja di luar negeri atau impor, sebisa mungkin harus digeser ke tahun depan,” papar mantan Anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia tersebut.

Menurut Dito, pihaknya selaku Komisi yang membidangi Keuangan dan Perbankan akan terus mengawal agar pertumbuhan ekonomi Kuartal III dan IV tidak terkoreksi kembali ke level negatif.  

“Maka itu, kita akan langsung rapat dengan Menkeu setelah amsa reses," pungkasnya.