Ada 17 Juta Orang Antre Cari Kerjaan, Bos BKPM Janji Kebut Arus Investasi Industri ke Indonesia

Oleh : Ridwan | Selasa, 04 Agustus 2020 - 16:20 WIB

Kepala BKPM Bahlil (ist)
Kepala BKPM Bahlil (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa ada belasan juta orang saat ini sedang antre mendapat pekerjaan. 

Oleh karena itu, BKPM berjanji akan terus mendorong masuknya arus investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri ke Indonesia.

Dikatakan Bahlil, akibat pandemi COVID-19 saat ini sudah 17 juta orang yang telah siap memasuki dunia kerja. Artinya, belasan juta orang itu hingga saat ini, dikatakannya, tidak terserap lapangan pekerjaan.

"Hari ini kita tahu semua 7 juta penduduk Indonesia existing lagi cari lapangan pekerjaan. 2,5 juta angkatan kerja baru setiap tahun, bahkan COVID-19 membuat 8-7 juta pengangguran. Sekarang, orang siap kerja jadi 16-17 juta," kata dia dalam webinar, Selasa (4/8/2020).

Dengan besarnya para pencari kerja di Indonesia saat ini, maka Bahlil menganggap lapangan pekerjaan di Indonesia harus semakin diperluas. Salah satu caranya, tidak lain adalah melalui arus investasi dalam maupun luar negeri.

Sebab, terangnya, salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari investasi, selain konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah pusat. 

Menurut Bahlil, konsumsi dan belanja pemerintah tidak akan terakselerasi tanpa adanya pendapatan, maka lapangan kerja menjadi penting.

"Maka ujung-ujungnya lapangan pekerjaan, kalau ini enggak didorong dari investasi enggak mungkin 17 juta orang kerja lewat penerimaan PNS, recruitment BUMN, maka kita pikir lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan Indonesia tapi juga kita dorong bantu teman-teman pengusaha jalan," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia berjanji akan terus membantu proses perizinan berbagai perusahaan yang ingin relokasi industrinya dari luar negeri ke Indonesia, maupun yang ingin melebarkan bisnisnya di dalam negeri. 

Dia pun mendukung cepat disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ke depan saya pikir RUU Omnibus Law Cipta Kerja harus kita selesaikan, karena semua kita tahu birokrasi antara kabupaten, kota, provinsi kita mau urus izin lokasi di Pemda bisa sampai tiga tahun, itu belum tentu keluar. Kementerian/lembaga termasuk arogansi maka sudah betul kalau RUU Omnibus Law izin ditarik ke presiden," paparnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Tenaga Medis Memeriksa Sampel darah Pasien

Senin, 21 September 2020 - 14:16 WIB

Gawat! Lampaui Singapura, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Semakin Mengkhawatirkan

Kasus positif Covid-19 di wilayah DKI Jakarta kian hari kian meningkat dan semanakin mengkhawatirkan. Dilansir dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta kasus terkonfirmasi positif Jakarta telah…

Teknologi McAfee

Senin, 21 September 2020 - 14:00 WIB

Waspada Ancaman Kejahatan Siber Makin Marak di Masa WFH

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan online, sangat penting bagi netizen Indonesia untuk melindungi diri dari ancaman yang terus meningkat. Solusi dari McAfee dapat membantu…

Ilustrasi paket data

Senin, 21 September 2020 - 13:45 WIB

Kabar Gembira untuk Para Pelajar! Bantuan Kuota Data Internet dari Kemendikbud Bakal Cair Besok

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.

Kepulangan 9 WNI dari Libya (Photo by Kemlu)

Senin, 21 September 2020 - 13:15 WIB

Pandemi Covid-19, KBRI Tripoli Bantu Pemulangan 9 WNI ke Tanah Air

KBRI Tripoli menggandeng KJRI Istanbul untuk melakukan pendampingan para WNI selama transit hingga BP2MI terkait penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta dan pengaturan kepulangan mereka.

Ilustrasi Syariah (Foto:Suaranews)

Senin, 21 September 2020 - 12:45 WIB

OJK: Keuangan Syariah Tumbuh Positif Sepanjang 2020

Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus kita dorong perannya dalam membangkitkan perekonomian nasional. Apalagi, potensinya yang begitu besar dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah…