Dilematika Pembangunan dan Imperialisme Ekologi

INDUSTRY.co.id, Munculnya praktik imperialisme ekologi sekarang sedang menghantui negara-negara dunia ketiga yang memiliki Sumber Daya Alam cukup besar, seperti Indonesia. Praktik imperialisme ini ditandai dengan berlangsungnya perampasan sumber daya alam oleh kekuatan dominan, dari negeri-negeri kapitalis maju, seperti AS, China, dan beberapa negara di Eropa, terhadap negeri-negeri yang terkebelakang dan mengubah secara drastis keseluruhan ekosistem di mana negara dan bangsa-bangsa itu bergantung.

Praktik imperialisme ekologi ini dijalankan oleh perusahaan-perusahaan transnasional maupun nasional, agar dapat leluasa melakukan praktik eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam, dan mereka berselingkuh dengan pemerintah lokal dan nasional (sasaran mereka adalah Flores dan pulau Timor).  Untuk kemudian turut mendikte aturan-aturan yang berlaku di negara atau daerah tersebut melalui bantuan kekuatan-kekuatan kapitalis global. Yang dilanjutkan melalui deal-deal politik tertentu dengan elit-elit politik untuk diberi jalan kemudahan dan keamanan di dalam menjalankan misi imperialisme ekologinya.

Menurut Mansour Fakih (2001), di dalam konteks Negara-negara dunia ketiga, pembangunan sebagai salah satu paradigma dan teori perubahan sosial pada dewasa ini telah mengalami kegagalan dan tengah berada pada masa krisis.  Kegagalan dan krisis tersebut terjadi akibat dari tidak pernah tercapainya fungsi dan tujuan dari pembangunan tersebut, yaitu untuk dapat menciptakan kesejahtraan, pemerataan dan keadilan. Sedangkan yang sering terjadi dari pembangunan tersebut malahan peningkatan kemiskinan, semakin melebarnya ketimpangan, ketidakmerataan dan kerusakan lingkungan.

Di Indonesia, kata “Pembangunan” seolah lebih dieratkan dengan rezim Orde Baru. Kata Pembangunan di dalam konteks Orba, sangat erat kaitannya dengan discourse development yang dikembangkan oleh Negara Kapitalis Barat. Sehingga pembangunan pada era Soeharto merupakan bagian dari ideologi “Pertumbuhan”, yang di mana poin pertumbuhan ekonomi digenjot setinggi mungkin, tetapi dengan harga kerusakan sumber daya alam dan kesenjangan sosial yang terus dibiarkan, hingga akhirnya justru berbalik menghancurkan hasil-hasil pertumbuhan itu sendiri. Dan model pembangunan tersebutlah, pada era pasca-reformasi ini masih tetap digunakan oleh para Pemerintah Daerah dan Nasional (Jeffrey A.Winters, 1996).

Di dalam konteks Otonomi Daerah sekarang ini, Pemda Manggarai Timur berupaya untuk memacu pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan menghadirkan perusahaan tambang, namun tanpa memerhitungkan kerusakan ekologi yang ditimbulkan. Hal tersebut tak lain akibat dari kesalahan penafsiran tetang Otonomi Daerah ini sendiri, di mana keberhasilan dari pelaksanaan Otonomi Daerah hanya dimaknai ketika Pemda Matim memiliki PAD yang tinggi dibanding daerah-daerah lainnya. Akhirnya muncul tendensi para Pemda Matim melakukan pemaksaan-pemaksaan pembangunan tertentu atas nama untuk peningkatan PAD dan mitos kesejahtraan yang dihadirkannya.

Adanya pemaksaan di dalam pembangunan (pabrik) Semen di Lengko Lolok, selain dipengaruhi oleh kesalahpenafsiran tentang otonomi daerah juga dikarenakan adanya faktor persekongkolan gelap yang dapat memberikan keuntungan terhadap Kepala Daerah beserta kroninya. Yaitu melalui deal-deal politik tertentu dengan para pengusaha dan investor untuk mendapat jalan kemudahan akses terhadap IUP. Dan timbal-baliknya pasti menguntungakan para Kepala Daerah dan pengusaha/investor sedangkan rakyat Manggarai Timu yang menanggung besarnya kerugian yang harus mereka terima. Apalagi didorong dengan mahalnya biaya di dalam mengarungi setiap ajang kontestasi politik sekarang ini, yang semakin memiliki tendensi kuat munculnya perselingkuhan antara penguasa (pemda Matim) dan pengusaha tersebut.

Buah dari pembangunan pertambangan tersebut yang terjadi malahan menciptakan bencana dengan rakyat menjadi korbannya, sedangkan hanya segelintir orang yang menikmati manfaatnya. Itu memperlihatkan praktik pembangunan yang mudarat.

Keadaan tersebutlah yang pelak membuat terjadinya berbagai mobilisasi gerakan social (gerakan anti tambang oleh masyarakat, baik yang ada di Matim maupun kelopok dispora) dengan tujuan melakukan penolakan terhadap pembangunan yang berusaha dihadirkan oleh pemda matim. 

Praktik Imperialisme Ekologi

Munculnya praktik imperialisme ekologi sekarang sedang menghantui negara-negara Dunia ketiga yang memiliki Sumber Daya Alam cukup besar, seperti Indonesia. Menurut Foster (2010) praktik imperialisme ini ditandai dengan berlangsungnya perampasan (perampokan dan pencurian) sumber daya alam oleh kekuatan dominan (dari negeri-negeri kapitalis maju) terhadap negeri-negeri yang terkebelakang dan mengubah secara drastis keseluruhan ekosistem di mana negara dan bangsa-bangsa itu bergantung. Gejala demikian disebutnya sebagai the Ecological Revolution.

Akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah munculnya pemiskinan secara bertahap terhadap para petani atau masyarakat lokal di area pertambangan. Yaitu sebuah gejala di mana terjadi suatu perampasan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar terhadap tanah-tanah milik para petani melalui relasi jual-beli di bawah bayang-bayang tekanan dan represi dengan nilai yang dibawah rata-rata. Ketiadaan lahan pertanian, telah membuat para petani tersebut harus beralih menjadi buruh tani atau pekerja kasar di industri pertambangan dengan upah rendah, dan pada saatnya mereka akan meratapi kemiskinannya. Keadaan tersebutlah yang membuat perlahan kehidupan para petani yang kehilangan lahan pertaniannya akan semakin terpuruk.

Itu terjadi akibat besarnya dampak lingkungan dan sosial yang mengalir ke dampak ekonomi yang harus dihadapi oleh para petani yang telah diciptakan oleh perusahaan pertambangan tersebut. Kemudian perusahaan tersebut seolah angkat tangan terhadap dampak yang telah diciptakannya, sedangkan pemda Matim harus membuta hati melihat keadaan tersebut akibat tersandra oleh persekongkolan gelap. Dan di satu sisi program CSR yang dihadirkan oleh perusahaan hanya seperti obat “pelipur lara” yang masih menyakitkan. Atau seperti sebuah makanan ringan (permen karet) yang diberikan kepada para warga sekitar agar mereka dapat terus dihisap darahnya.

Melihat kenyataan yang demikian, memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan yang telah menciptakan kerusakan lingkungan dan penyengsaraan masyarakat sekitar masih berfikir secara pragmatis. Yang di mana pandangannya hanya terbatas  bahwa alam berada di bawah kendali manusia, sehingga manusia dianggap bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan terhadap alam. Pemaksaan pembangunan yang terjadi akibat dari perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha ini harus segera diakhiri. Tanpa hal tersebut, maka kehancuran demi kehancuran siap menghadang dari apa yang dinamakan sebagai proses pembangunan.

Krisis Kapitalisme

Selama kurang lebih 200 tahun, masyarakat Industri Kapitalis telah berkembang melalui berbagai aksi penjarahan dan penghancuran terhadap sumber daya alam yang ada di bumi ini. Imperialisme yang dalam pengertian Lennin merupakan tahap tertinggi dari Kapitalisme telah berhasil menciptakan jalan bagi Kapitalisme ke seluruh penjuru Dunia.

Proses imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat dengan menjarah Sumber Daya Alam (SDA) dari negeri Jajahan telah membuat ekonomi negaranya seperti sekarang ini. Maka tak salah kalau Mahatma Gandhi mengungkapkan bahwa kalau negeri yang dulu terjajah ingin menyamai ekonomi dari negara Barat, maka negeri terjajah ini harus melakukan imperialisme selama 100 tahun dulu ke negara Barat ini.

Begitu pula dengan bumi tandasnya, kalau dibiarkan dan tidak dieksploitasi secara membabi-buta juga pasti akan menjadi hancur sia-sia. Frame berfikir tersebut sangat selaras dengan logika dari kapitalisme kontemporer. Artinya roda produksi harus terus bergerak, ekspansi modal harus terus diputar dan ekploitasi terhadap bahan mentah pun harus terus dilakukan. Ketika proses tersebut berhenti, maka terompet krisis kapitalisme pun ditiupkan.

Pola produksi dari kapitalisme yang bersifat anarkis memang telah membuat dunia sedang berada pada titik nadir. Berbagai kelangkaan terhadap bahan-bahan sumber daya alam yang tak terbaharukan seperti minyak, batu bara, logam dan bahan tambang yang lain telah semakin mendekat di kala pola kehidupan tetap seperti ini. Maka para generasi penerus kita pun hanya akan menggigit jari karena tak dapat menikmati manfaat dari sumber-sumber kehidupan yang diciptakan dengan gratis oleh bumi kita ini sebagai akibat keserakahan dibalik selimut kompetisi kapitalisme. Dan hal yang tak pernah terlepas dari proses moda produksi kapitalisme selain kerusakan ekologi adalah sebuah proses proletarisasi dengan cara penyingkiran masyarakat terhadap alat-alat produksinya (primitive accumulation), perampasan hak-hak dasar hidup masyarakat yang hasil akhirnya adalah kemiskinan, penderitaan dan penindasan.

Logika Kapitalisme dan Pembukaan Ruang-ruang Baru

Di dalam setiap produksi, pasti akan menimbulkan destruksi (Gorz, 2005). Seperti ketika suatu perusahaan memproduksi kertas, maka prasyarat agar komoditas kertas itu terbentuk perusahaan tersebut harus menebang ribuan pohon sebagai bahan baku kertas serta memerlukan minyak sebagai penggerak mesin-mesin produksinya. Kenyataan tersebut membuat kapitalisme sangat memerlukan ruang-ruang baru sebagai penyokong terlaksananya akumulasi kapital selain sebagai cara untuk mengatasi krisis over akumulasi sebagai akibat dari badai resesi atau defresi yang deflasioner.

Harvey (2010) di dalam teorinya tentang produksi ruang (production of space) mengungkapkan bahwa keberhasilan kapitalisme untuk memperpanjang nafasnya agar tak hancur akibat kontradiksi internalnya seperti yang diramalkan Karl Marx adalah melalui cara produksi dan reproduksi ruang-ruang ekonomi secara terus menerus dalam skala global (Das Kapital, 2004). Melalui cara tersebutlah kapitalisme mampu untuk bangkit dari setiap krisis terberat sekalipun yang terus terhimpun didalam setiap proses moda produksinya. Namun penjelasan Lavebre tersebut gagal didalam menjelaskan secara tepat tentang bagaimana atau mengapa hal tersebut bisa seperti itu.

Kemudian David Harvey, berusaha menjelaskan hubungan antara kapitalisme dengan produksi ruang tersebut melalui teori “spatio-temporal fix” yang dikembangkannya. “Spatio-temporal fix” ini merupakan suatu metafora bagi suatu jenis solusi terhadap krisis-krisis dari kapitalis lewat penangguhan secara temporal dan lewat ekspansi geografis. Langkah yang dilakukannya adalah melalui produksi ruang, organisasi dari pembagian-pembagian tenaga kerja yang sepenuhnya baru secara territorial, pembukaan kompleks-kompleks sumber daya yang baru dan yang lebih murah, pembukaan kawasan-kawasan baru sebagai ruang akumulasi kapital yang dinamis, dan penetrasi formasi-formasi sosial dan pengaturan-pengaturan institusional yang kapitalis menjadi cara-cara penting untuk menyerap surplus kapital dan tenaga kerja.

Oleh karena Perbaikan terhadap sistem politik yang sedang belangsung di alam demokrasi Indonesia sekarang ini menjadi hal yang wajib dilakukan untuk dapat memutus jeratan imperialisme ekologi tersebut. Karena munculnya tindakan melenceng yang dilakukan oleh para penguasa di pemerintahan terjadi akibat adanya keleluasaan yang telah diberikan oleh sistem atau struktur yang berlaku. Selain itu penguatan kekuatan basis rakyat sangat perlu untuk didorong. Karena Gerakan civil society yang kuat akan menjadi oposisi yang cemerlang untuk mengontrol dan menekan pemerintah.

Tanpa hal tersebut maka yang terjadi adalah proses destruksi dengan mengatasnamakan pembangunan. Atau semakin memperbanyak potret-potret gambaran keadaan Neraka kecil di Lengko Lolok dan sekitarnya, yang salah satunya dapat kita lihat  dengan panorama alam yang menyengangkan yang telah diciptakan oleh PT Arumbai dan juga berbagai rengekan kesengsaraan yang menyertainya.

Jika Pemda Matim masih  memaksakan kehendaknya, membangun tambang semen, dalam waktu singkat akan berhadapan dengan gerakan civil society yang tak terbendung, akan menjadi oposisi yang cemerlang untuk mengontrol dan menekan Pemda Matim, yang memaksakan pembangunan tambang semen di Lingko Lolok (LL).