Presiden Jokowi 'Sentil' Menhan Prabowo dan Menkes Terawan soal Belanja Kementerian

Oleh : Candra Mata | Kamis, 09 Juli 2020 - 07:07 WIB

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Presiden Joko Widodo kembali memberikan teguran kepada jajarannya untuk mempercepat belanja pemerintah guna menggerakkan perekonomian. 

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," kata Presiden Jokowi melalui siaran pers setneg pada Rabu (8/7).

Ditegaskan Jokowi, seluruh jajaran untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. 

Secara khusus, kali ini Jokowi mendesak Menhan Prabowo dalam pembelanjaan pemerintah harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.

"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi.

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," sambungnya. 

Selain belanja Kemenhan, lagi-lagi Jokowi meminta kepada jajaran Kementerian Kesehatan juga tidak lagi mengimpor produk kesehatan dari luar. 

Pasalnya, menurut Jokowi saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri. Di antaranya ialah stok obat, alat uji PCR, hingga alat uji cepat Covid-19.

"Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta (unit)," ujar Jokowi. 

"Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," ungkapnya. 

Jokowi mengingatkan jangan sampai jajarannya menganggap saat ini masih pada situasi biasa-biasa saja.

Ia juga melihat stimulus ekonomi belum tuntas, kesehatan masih perlu dipercepat, stimulus ekonomi untuk yang UMKM menengah dan besar belum optimal. 

"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim

Senin, 10 Agustus 2020 - 15:36 WIB

Muhammadiyah 'Jewer' Nadiem Soal Zona Kuning

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menengah mengizinkan zona kuning untuk belajar tatap muka mendapat cibiran dari PP Muhammadiyah.

Ilustrasi Pengelolaan Hutan (Photo by Republika)

Senin, 10 Agustus 2020 - 15:30 WIB

Tumpang Tindih Pengelolaan Hutan Jadi Pemicu Bencana Jangka Panjang

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengingatkan kepada pemerintah akan pentingnya pengelolaan perhutanan sosial yang memiliki kekuatan strategis mulai dari sosial, budaya, ekonomi,…

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : Arief/Man

Senin, 10 Agustus 2020 - 15:05 WIB

DPR Ini Berharap Ekonomi Indonesia Jangan Sampai Masuk Jurang Resesi

Berdasarkan data yang dirilis BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 mengalami kontraksi atau -5,32 persen dibandingkan triwulan II-2019.

Satgas Penanganan Covid-19 Terima Donasi 220 Unit Troli UV-C Double-tube Stainless Steel

Senin, 10 Agustus 2020 - 15:00 WIB

Satgas Penanganan Covid-19 Terima Donasi 220 Unit Troli UV-C Double-tube Stainless Steel

Signify turut berkontribusi dalam upaya melawan pandemi virus corona di Indonesia. Kontribusi yang diberikan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 berupa 220 unit troli UV-C Double-tube…

Ilustrasi Kotak Kosong - Pilkada

Senin, 10 Agustus 2020 - 14:53 WIB

Marak Calon Tunggal Pilkada Vs Kotak Kosong, Guspardi: Artinya Tidak Punya Otak

Sejumlah calon tunggal di 31 daerah diprediksi berpotensi melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.