Lindungi IKM Tekstil, Kemenperin Segera Ajukan Safeguard Produk Garmen

Oleh : Ridwan | Sabtu, 09 Mei 2020 - 18:20 WIB

Industri Tekstil
Industri Tekstil

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Produk garmen impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal ini membuat industri kecil dan menengah (IKM) sektor garmen dan tekstil kalang kabut.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sejak 2015 hingga 2019 impor garmen terus meningkat. Adapun nilai impor pada 2015 mencapai US$7,31 miliar dan pada 2019 nilai impor garmen menyentuh angka US$8,3 miiar.

Oleh karena itu, penerapan tindakan pengamanan atau safeguard untuk garmen dinilai mendesak agar produk lokal bisa bersaing dengan barang impor yang harganya relatif lebih murah.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa safeguard harus dilakukan dengan dukungan semua pihak yakni pemerintah, asosiasi, dan para pelaku usaha garmen.

"Kita harus susun dan dukung bersama. Pemerintah, asosiasi dan dunia usaha akan bergandengan tangan untuk mewujudkan safegiard ini," katanya dalam webinar Rencana Penerapan Safeguard Untuk Produk Garmen, Sabtu (9/5/2020).

Lebih lanjut, Gati mengungkapkan, perlindungan IKM garmen harus segera dilakukan juga dikarenakan kontribusi industri garmen kepada PDB yakni mencapai 5,4 persen pada 2019.

Secara umum, sektor IKM diketahui berperan besar dalam laju roda ekonomi Indonesia. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada 2018 jumlah IKM mencapai 4,26 juta dengan komposisi terbesar adalah industri kecil.

Sedangkan secara khusus, di industri tekstil (KBLI 13) terdapat 261.524 IKM dan di industri garmen (KBLI 14) mencapai 569.745 IKM.

Adapun dasar hukum penerapan safeguard adalah Peraturan Pemerintah No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Selain itu, Gati melihat ada beberapa kendala yang membuat iklim industri dan produk tekstil di Indonesia terganggu.

Beberapa di antaranya adalah bea masuk yang lebih liberal dan kurang harmonis, serta produk garmen yang belum dikenakan instrumen trade remedies.

"Kita perlu membentuk instrumen trade remedies ini yang nanti akan kita susun adalah safeguard," katanya.

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini, sambungnya, bisa menjadi momentum untuk menyusun safeguard sehingga pada saat kondisi kembali normal nantinya safeguard sudah berjalan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Salah satu model rumah yang dikembangkan PT BNI Syariah dan kepemilikannya ditawarkan melalui KPR BNI Griya Swakarya iB Hasanah. (Foto: Humas BNI Syariah)

Kamis, 28 Mei 2020 - 23:09 WIB

Gapai Miliki Rumah Bersama BNI Syariah

Mempunyai rumah sendiri idaman bagi semua orang, tidak sedikit orang yang sudah punya anak sudah sudah besar-besar namun belum juga miliki hunian pribadi. Apalagi pengantin baru, tentunya sudah…

Sawah yang siap ditanam padi (Doc: Kementan)

Kamis, 28 Mei 2020 - 22:44 WIB

Sempat Kebanjiran, Pertanaman Padi di Lebak Masih Tetap Bisa Panen

Pasca banjir yang melanda ratusan rumah dan sawah siap panen di Kecamatan maja dan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, warga yang sebagian berprofesi sebagai petani sudah memulai aktifitas seperti…

BCA

Kamis, 28 Mei 2020 - 20:30 WIB

IHSG Finish di Zona Hijau, Saham Bank BCA Naik 6,65 Persen

Pada akhir perdagangan Kamis (28/5/2020), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) finish di zona hijau sore ini. Pasar modal Indonesia ditutup naik 74,6 poin atau 1,60% ke level 4.716,18

Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo (Doc: BNI Syariah)

Kamis, 28 Mei 2020 - 20:04 WIB

BNI Syariah Siap Perkuat Bisnis Remittance

PT Bank BNI Syariah masuk BUKU 3 dan optimis dapat meraih bisnis internasional seperti remittance. Modal inti BNI Syariah di atas Rp5 triliun.

Ilustrasi Pergerakan Saham

Kamis, 28 Mei 2020 - 20:00 WIB

Naik, PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk Cetak Penjualan Rp1,44 Triliun Sepanjang 2019

Emiten PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE) cetak penjualan sebesar Rp1,44 triliun hingga periode 31 Desember 2019 naik dari penjualan Rp1,27 triliun hingga periode 31 Desember 2018.