Pemerintah Usulkan Perusahaan Pemegang IUP/IUPK Miliki Dana Cadangan

Oleh : Hariyanto | Jumat, 01 Mei 2020 - 17:20 WIB

Ilustrasi Tambang Batu Bara PT Bukit Asam Tbk
Ilustrasi Tambang Batu Bara PT Bukit Asam Tbk

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan agar perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan IUP Khusus Operasi Produksi wajib melaksanakan ekplorasi lanjutan setiap tahun yang dibarengi dengan penyiapan dana ketahanan cadangan.

Direktur Jenderal Mineral Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyampaikan, ketentuan ini akan dituangkan dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang tengah digodok bersama DPR RI.
Selama ini, menurut Bambang, pada wilayah-wilayah yang dimiliki perusahaan tambang belum dilakukan kegiatan ekplorasi secara mendetail.

"Kita akan meminta ekplorasi detail sehingga pemerintah akan mendapatkan data sebenarnya dari cadangan kita," kata Bambang dalam diskusi daring yang berlangsung Rabu (29/4/2020).

Bambang menilai, kegiatan ekplorasi yang berisiko tinggi (high risk) memerlukan dana besar. Untuk itu, Pemerintah akan mengatur supaya perusahaan tambang menyisipkan investasi di dalam eksplorasi melalui dana ketahanan cadangan minerba. "Ini gunanya untuk mencari daerah yang belum diekplorasi atau mengembangkan wilayah baru," ungkap Bambang.

Langkah lain yang ditempuh pemerintah dalam menemukan deposit minerba adalah melalui penugasan penyelidikan oleh Menteri ESDM kepada lembaga riset negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha. Penugasan tersebut bertujuan untuk menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara dan WIUP Logam.

"Walapun begitu mereka tidak secara otomatis mempunyai hak untuk mengelola wilayah kerja tersebut, ada aturan-aturan lanjutan," kata Bambang.

Sementara itu, terkait pelarangan pemindahtanganan pemegang IUP dan IUPK kepada pihak lain sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009, pada RUU Minerba akan dijabarkan kembali secara rinci bahwa pemindahtanganan hanya diperbolehkan atas persetujuan Menteri ESDM atau Gubenur sesuai dengan kewenangannya dengan syarat, telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi disertai ketersediaan data sumber daya/cadangan dan memenuhi persyaratan administratif teknis dan finansial.

Dalam RUU Minerba terdapat 13 isu pokok yang diusulkan oleh Pemerintah dan DPR. Tujuh isu pokok diantaranya diusulkan oleh Pemerintah, yaitu penyelesaian permasalahan antarsektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah, mendorong kegiatan ekplorasi untuk deposit minerba, pengaturan khusus tentang Izin Pengusahaan Batuan/Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), reklamasi dan pascatambang, dan jangka waktu perizinan untuk IUP dan IUPK yang terintegrasi.

Sementara enam isu pokok lainnya merupakan hasil usulan bersama antara Pemerintah dengan DPR, diantaranya mengakomodir putusan Mahkamah Konsitusi dan UU No.23/2014, penguatan peran pemerintah dalam binwas kepada pemda, penguatan peran BUMN, kelanjutan operasi KK/PKP2B, izin pertambangan rakyat, dan tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dukungan Menuju Indonesia Cashless Society di Era New Normal

Selasa, 14 Juli 2020 - 10:15 WIB

Shopee: Pembayaran Digital Meningkat di Era New Normal

Shopee, platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, melihat adanya peningkatan masyarakat Indonesia memilih opsi pembayaran digital dalam memenuhi kebutuhan harian secara online.

Coronavirus (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 10:10 WIB

Jubir COVID-19 Yurianto: Droplet Bertahan Lama Dalam Ruangan, Cegah dengan Masker bukan Face Shield

Marak pemberitaan mengenai penularan COVID-19 melalui udara beredar ditengah masyarakat membuat juru bicara penanganan COVID-19 Achmad Yurianto angkat bicara.  Menurutnya bahwa merujuk rilis…

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 10:00 WIB

Home Industri Modifikasi Otomotif Berkembang Signifikan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong berkembangnya home industri motor dan mobil custom (modifikasi otomotif) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Terlebih orang nomor satu di…

Ilustrasi kredit perbankan

Selasa, 14 Juli 2020 - 09:55 WIB

Kabar Gembira! OJK Bakal Perpanjang Restrukturisasi Kredit

Berdasarkan hasil diskusi dengan kalangan perbankan, diputuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperpanjang restrukturisasi kredit.

Reklamasi Teluk Jakarta (Foto Ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 09:50 WIB

Inilah Keheranan Ahok, Soal Reklamasi Ancol di Zaman Gubernur Anies yang Menempel dengan Darat

Jakarta, Gubernur Anies Baswedan dinilai dianggap melanggar janji kampanye karena pernah menentang dengan keras reklamasi di masa Basuki Tjahaja Purnama menjabat Gubernur DKI Jakarta.