Impor Produk Keramik Asal India dan Vietnam Meraja Rela, Asaki Desak Pemerintah Segera Berlakukan Safeguard

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap pemerintah bisa bergerak cepat menekan laju impor produk-produk keramik asal China, India dan Vietnam.

Berdasarkan data yang dihimpun Asaki, periode Januari-Februari 2020 secara mengejutkan impor produk keramik dari ketiga negara tersebut meningkat 9% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

"Ini sangat berbahaya untuk industri keramik dalam negeri, daya saing kita akan terus menerus tergerus," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto kepada Industry.co.id di Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Seperti diketahui, pemerintah telah memberlakukan safeguard terhadap impor produk keramik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.010/2018 tentang pengenaan BMTP terhadap impor produk ubin keramik pada 12 Oktober 2018 lalu. Namun, kebijakan tersebut agaknya belum memberikan hasil yang maksimal.

Oleh karena itu, Asaki mengharapkan aksi cepat dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimana produk-produk India dan Vietnam dikeluarkan dari daftar negara yang dikecualikan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka impor keramik dari India tahun lalu meningkat 12 kali lipat, sedangkan periode Januari-Februari 2020 kembali meningkat 145%, dan Vietnam naik 32% pada tahun lalu.

"Tanpa pengenaan safeguard untuk produk India kita kalah bersaing, karena harga gas disana sangat-sangat murah, dan mulai 1April kemarin turun ke USD2,5 per MMBTU," terangnya.

Dijelaskan Edy, pihaknya telah mengajukan usulan safeguard terhap impor produk keramik dari India dan Vietnam. "Namun, memang masih menunggu harmonisasi PP Nomor 34 Tahun 2011," kata Edy.

Edy berharap pemerintah segera memberlakukan safeguard terhadap produk keramik asal India dan Vietnam, agar industri keramik nasional tidak semakin tertekan.

"Kita sih harapnya segera diterapkan, karena ini menyangkut keberlangsungan industri keramik dalam negeri," tutupnya.