INDUSTRY.co.id - Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara resmi mengumumkan hasil riset mengenai sentimen dan perspektif publik di media sosial twitter terkait sejumlah kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo di tengah pandemi Covid-19.
Sentimen warganet di twitter itu dikumpulkan mulai dari tanggal 27 Maret sampai 25 April 2020 dengan metode sistem machine leraning.
Berdasarkan hasil riset tersebut, sentimen publik dari hari ke hari terhadap berbagai kebijakan yang diambil pemerintah secara keseluruhan menunjukkan sentimen negatif sebesar 68%.
Sentimen tersebut didapatkan dari 476.696 ribu perbincangan yang terdiri daric397.246 orang.
Berdadarkan riset tersebut, ada delapan kebijakan yang menjadi perspektif publik di media sosial, tetapi ada enam kebijakan yang memicu sentimen negatif, dan dua kebijakan sentimennya positif.
Pertama, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020 juga diperbincangkan sebanyak 171,272 orang, dengan respon sentimen positif sebesar 21% dan sentimen negatif yang muncul yaitu 79%.
"Mayoritas perbincangan adalah darurat sipil tidak relevan, lepas tangan pemerintah untuk kebutuhan hidup, hingga PSBB tidak efektif," kata Peneliti Indef Datalyst Center, Imam Maulana dalam diskusi analisis big data Kebijakan Penanganan Covid-19, secara virtual, Minggu (26/4/2020).
Kedua, pembebasan tarif listrik untuk sejumlah pelanggan pada 31 Maret 2020 menuai respon positif sebab sebesar 94% memberikan respon positif dan 6% negatif. Topik perbincangan utama adalah bebas listrik untuk kalangan rentan. Pembebasan bersyarat napi terkait pencegahan & penyebaran Virus Covid -19.
Ketiga, kebijakan pembebasan narapidana pada 1 April 2020, yang ternyata direspons oleh 54% pengguna twitter secara positif dan 46% respon negatif. Hal ini terakit dengan potensi keresahan masyarakat, remisi koruptor, pembebasan napi karena kemanusiaan.
Keempat, ketidaktegasan pemerintah dalam memberlakukan larangan mudik pada 2 April 2020. Kebijakan ini direspons oleh 54% warganet dengan negatif.
Selain itu, Imam mengungkapkan ketidaktegasan larangan mudik juga telah membingungkan masyarakat. Angka kemiskinan diprediksi meningkat selama masa Pandemi Corona.
Kemudian, adanya pengangguran dampak Covid-19 dengan 84 persen sentimen negatif. Selanjutnya, untuk program kartu pra kerja dibicarakan sebanyak 38.260 dengan respon negatif sebanyak 81% dengan topik yang sering dibicarakan terkait adanya konflik kepentingan dan boros anggaran.
Seementara itu, kebijakan jaring pengaman sosial dengan 56% sentimen negatif, dikarenakan masyrakat mempertanyakan penyaluran BLT yang dinilai tidak tepat sasaran. Kemudian adanya aturan khusus penghinaan presiden dengan 89% sentimen negatif oleh pengguna Twitter.
