Masyarakat Tidak Akan Sanggup Hadapi Covid-19 Hingga Akhir Tahun 2020

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi wabah virus Corona (COVID-19) di Indonesia selesai di akhir tahun ini. 

"Saya meyakini ini hanya sampai akhir tahun," kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kamis (16/4/2020).

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut menjadi topik diskusi yang digelar secara online dari segenap pengurus Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) se Indonesia dan Ketua KORWIL MP BPJS Malaysia, pada Jumat lalu (17/4) . 

Turut hadir dalam diskusi yang berjudul "Sampai Kapan Penanganan Covid-19 di Indonesia Usai?", diantaranya, dr. Prasetyo Widhi Buwono (Waketum Ikatan Dokter Indonesia/IDI), Sarman Simanjorang (Wakil Ketum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia/APPSI), Syarif (Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra), dan Deni Arwani (Kaskonas Resimen Mahasiswa/Menwa).  

Menurut Hery Susanto, Ketua KORNAS MP. mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia baru berlaku di 11 wilayah, namun meski dominan di Jawa yakni Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia sudah berasa PSBB dari Sabang sampai Merauke. 

Hal itu, sebutnya tidak bisa dielakkan sebab DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian nasional dimana 70% perputaran ekonomi Indonesia ada di wilayah tersebut. 

"Seluruh perkantoran baik pemerintah maupun swasta pusatnya di DKI Jakarta, jika perkantoran pusat alami PSBB maka perkantoran di daerah pun kena efek yang sama, sudah pasti bekerja di rumah saja berbeda dengan bekerja di kantor, pelayanan publik tidak maksimal bahkan macet, kegiatan sosial dan peribatan semua agama yang libatkan banyak orang stop, ngefek kemanapun dan dikeluhkan warga," ujar Herry Susanto melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Industry.co.id Minggu (19/4).

Dikatakan Herry, bahwa pemerintah dari pusat hingga daerah terutama yang menerapkan PSBB mestinya melakukan revisi anggaran kegiatan selama wabah Covid-19 berlangsung sesuai dengan situasi dan kondisi pandemi dan protokol Covid-19.  

"Selama pandemi Corona, pelayanan dan program instansi pemerintah tidak boleh berhenti, harus tetap berjalan dan disesuaikan dengan protokol Covid-19. Pemerintah dari pusat dan daerah harus segera merevisi dan realokasi anggaran program kerjanya selama Covid-19 ini, apalagi jika sampai akhir tahun 2020," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sarman Sirmanjorang mengatakan pengusaha tidak akan sanggup hadapi Covid-19 ini berlama-lama. 

"Jangankan hingga akhir tahun 2020, sampai bulan Juni 2020 saja pengusaha sudah banyak yang kolaps, jelang hari raya Idul Fitri saja masalah THR masih belum terpecahkan, ditambah lagi dengan kewajiban bayar pajak, kredit, iuran BPJS, biaya produksi usaha dan lainnya, bagaimana bisa hadapi Covid-19 ini berlarut-larut akhir tahun," kata Sarman Simanjorang dalam diskusi MP BPJS se Indonesia yang digelar secara online beberapa waktu lalu. 

Dalam diskusi yang berjudul "Sampai Kapan Penanganan Covid-19 di Indonesia Usai?" tersebut, Sarman Sirmanjorang meminta keringanan dari pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya. 

Hal ini karena mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini telah membuat sektor perekonomian nasional terganggu dan pelaku usaha mengalami kerugian. 

"Situasi seperti ini menjadi beban tersendiri bagi pengusaha, khususnya UKM dan sebagian industri padat karya," ujarnya.

Sarman berujar, omzet dan profit pengusaha saat ini mengalami penurunan drastis. Meski begitu, kewajiban memberikan gaji dan THR sesuatu yang tidak dapat dielakkan.

"Jangan sampai memaksakan sesuatu yang tidak dapat di berikan pengusaha, yang ujung-ujungnya mengganggu keharmonisan hubungan industrial yang sudah berjalan baik selama ini," pungkas Sarman. 

Adapun Prasetyo Widhi Buwono, Waketum IDI mengatakan pihak tenaga kesehatan pun kewalahan selama hadapi Covid-19 ini, bahkan selama tangani pandemik tersebut sudah banyak tenaga medis yang meninggal dunia. 

"Informasi yang diterima PB IDI setidaknya ada 23 dokter yang dikabarkan meninggal dunia karena Positif COVID-19 dan PDP COVID," katanya.  

Prasetyo pun menegaskan kalangan tenaga medis sudah pasti tidak berkeinginan penanganan Covid-19 di Indonesia berlarut-larut. "Kami sama dengan pengusaha maupun warga lainnya tidak sanggup berlarut-larut hingga akhir tahun melawan Covid-19, apalagi jika korban terdampak semakin bertambah besar, jika tenaga medis pun menjadi korban hingga meninggal ini akan menjadi masalah yang semakin menyulitkan," katanya.

Pihak IDI telah memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengatur aliran pasien baik sebelum, saat, dan ketika berada di fasilitas kesehatan (faskes) atau rumah sakit. Kemudian, rumah sakit diminta membuat aturan pencegahan terkait penularan suatu penyakit. 

"Rumah sakit memiliki aturan pencegahan terkait penularan penyakit, ketiga adalah bagaimana kesehatan pasien yang ada di rumah sakit," ucapnya.

Selanjutnya perlu memberikan perhatian kepada petugas kesehatan yang menangani pasien suspect dan positif Corona. Petugas kesehatan itu harus benar-benar terlindungi. 

"Perhatian berikutnya kepada petugas kesehatan yang menangani dan merawat pasien positif ini sangat penting dan kalau pasien Covid-19, maka tenaga medis dan semua yang terlibat harus juga safety," ujarnya.

Prasetyo melanjutkan, keluarga pasien suspect dan positif juga harus dibatasi dan diawasi. "Membatasi dan mengawasi keluarga dalam hal ini keluarga pasien dan setiap rumah sakit harus mem-forward aturan tentang hal ini," katanya.

IDI kemudian meminta Gugus Tugas untuk senantiasa memonitor kondisi petugas kesehatan. IDI juga meminta petugas kesehatan untuk senantiasa menggunakan alat pelindung diri (APD) ketika bekerja menangani pasien suspect dan positif Corona.

"Memonitor petugas kesehatan yang sakit, melatih dan mengedukasi petugas kesehatan dan melaksanakan penggunaan APD, termasuk membersihkan dengan desinfektan setelah selesai kegiatan," ujarnya.

Selain itu, Deni Arwani, selaku Kaskonas Menwa selaku Relawan Cegah Covid-19 mengatakan Menwa Indonesia dengan terbuka mengajak semua pihak yang peduli terhadap masyarakat terdampak Covid-19 untuk bekerjasama gelar baksos guna mengurangi beban mereka yang semakin sulit. 

"Masih banyak pemukiman masyarakat yg belum tersentuh penyemprotan disinfektan oleh pemerintah.  Jika wabah pandemik covid-19 tidak ditangani secara serius bahkan berlangsung sampai akhir tahun itu sangat mengkhawatirkan dan mengerikan bagi warga, tidak saja bahaya secara medis tapi efeknya melebar ke semua sektor kehidupan warga, semoga tidak berlarut-larut," katanya.

Deni berharap harus ada upaya ekstra keras dari pemerintah untuk menangani problematika yang dihadapi di lapangan yakni : ketersediaan APD yang memadai, ketersediaan ruang perawatan bagi masyarakat yang positif covid, jumlah tenaga medis yang memadai, antisipasi kerawanan pangan dan dampak ekonomi yang timbul selama masa Covid-19.

Sementara itu, Syarif, Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra menyarankan Gubernur Anies  Baswedan mengusulkan karantina wilayah jika penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta tidak maksimal menekan penularan virus corona di Ibu Kota. 

"Pilihan terakhir karantina wilayah," katanya..

Menurut Syarif, skenerio karantina wilayah sudah disiapkan sejak awal oleh DKI, untuk menekan wabah virus ini. Namun, usulan DKI ditolak oleh pemerintah pusat dan diganti dengan pembatasan sosial. 

 "Jika PSBB tidak efektif, ya sudah pasti penanganan Covid-19 akan berlarut-larut, warga sudah pasti tidak kuat untuk itu, kenapa pemerintah harus yakin hingga akhir tahun, kenapa harus panjang waktunya, bagaimanapun pemerintah harus bertanggungjawab atasi pademik ini secara sesingkat-singkatnya," katanya.

Pemerintah pusat belum merestui kebijakan karantina wilayah lantaran masih menimbang faktor gejolak ekonomi. Sebab, kebijakan karantina wilayah akan menimbulkan efek samping lain yang berat dari sisi ekonomi. 

"Memang agak berat pembiayaannya. Pusat harus full," ujarnya. "Infrastruktur pun harus siap."

Syarif menuturkan DKI merupakan wilayah yang secara mandiri telah siap melakukan karantina wilayah. Sebab, DKI mempunyai anggaran yang cukup untuk menerapkan kebijakan tersebut. 

Bahkan, DKI diperkirakan mampu menanggung biaya warga yang tidak mampu selama dua bulan.

"Tapi sektor yang lain itu yang menjadi pertimbangan lain presiden dalam menerapkan karantina wilayah. PHK karyawan menjadi ancaman, padahal saat ini sudah terjadi PHK dimana-mana," katanya.

Ia tetap menyarankan DKI mengambil langkah karantina wilayah untuk meredam Covid-19, jika pembatasan sosial tidak efektif. Karantina wilayah bisa dilakukan selama tiga sampai tujuh hari terlebih dulu. "Ada tidak penurunan kurva. Kalau ada penurunan (karantina wilayah) bisa diteruskan sampai penurunannya maksimal," ujar Syarif.

Adapun Arvin Thamrin Nasution, Ketua KORWIL MP BPJS Malaysia, mengatakan penanganan Covid-19 di Malaysia berbeda dengan di Indonesia.  

"Pemerintah Malaysia berlakukan lockdown dengan konsekuensi menanggung biaya hidup dan jaminan sosial warganya bahkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mempunyai dokumen resmi pun menjadi tanggungan majikan atau pengusaha yang menjadi bosnya, boss PMI tidak boleh memecat pekerja meski ada pademik Covid-19 di Malaysia, jika pun ada yang dipulangkan ke Indonesia itu karena mereka tidak punya dokumen resmi alias ilegal," pungkasnya.