Perpu Nomor 1 tahun 2020 Beri Kewenangan Tambahan LPS Dalam Menjamin Dana Nasabah Akibat Pandemi Covid-19

Oleh : Candra Mata | Kamis, 02 April 2020 - 21:50 WIB

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah (FotoIst)
Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah (FotoIst)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, 2 April 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK pada tanggal 1 April 2020 melalui video conference, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyampaikan dukungannya terhadap penerbitan Perpu ini sebagai langkah antisipatif Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Perpu tersebut menurut Halim Alamsyah memberikan beberapa kewenangan tambahan bagi LPS dalam menjalankan fungsinya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Kewenangan tersebut adalah:

1. penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan dengan besaran nilai tertentu yang dijamin sebagaimana akan diatur dalam Peraturan Pemerintah;

2.  persiapan lebih awal bersama OJK untuk penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas;

3.  pemilihan metode resolusi Bank selain Bank Sistemik yang tidak hanya mempertimbangkan biaya yang paling rendah (least cost test); dan

4.  perluasan sumber pendanaan untuk penanganan bank gagal dalam hal diperkirakan LPS akan mengalami kesulitan likuiditas melalui penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak lain, dan/atau pinjaman kepada Pemerintah.

Selain itu, dalam rangka mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, Perpu juga membuka ruang bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan program penjaminan di luar penjaminan simpanan oleh LPS yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

"Perpu ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan Otoritas terkait termasuk LPS untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan," ujar Halim Alamsyah.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kondisi Pasar Atas Bukittinggi

Kamis, 28 Mei 2020 - 15:00 WIB

Ingin Berwisata ke Bukittinggi, Wajib Ikuti Sejumlah Aturan

Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat membuka kembali objek wisata di daerah itu dan tidak akan memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berakhir pada 29 Mei…

Pelindo 3 Sediakan 50 Ribu Alat Rapid Tes Covid-19 Gratis

Kamis, 28 Mei 2020 - 14:45 WIB

Pelindo 3 Jemput Bola Rapid Test Covid-19

Pelindo 3 terus mendukung upaya Pemerintah dalam menangani Covid-19 sesuai dengan program dari Kementerian BUMN untuk turut aktif dalam memutus rantai Covid-19. Yang terbaru, Pelindo 3 menyediakan…

RUU Cipta Kerja

Kamis, 28 Mei 2020 - 14:31 WIB

RUU Cipta Kerja & Reposisi Kewenangan Presiden

Pembahasan RUU Cipta Kerja banyak mendapatkan sentimen negatif dari berbagai pihak. Di luar berbagai substansi yang kontroversial, ada satu klaster isu yang sebetulnya layak untuk tetap dibahas.…

PLN Ilustrasi

Kamis, 28 Mei 2020 - 14:27 WIB

Jalankan Prosedur Kerja New Normal, Ini Tiga Fase Yang Disiapkan PLN

PT. PLN (Persero) terus bersiap menghadapi new normal berdampingan dengan COVID-19. Untuk itu, PLN menyiapkan protokol pelaksanaan kerja dalam kondisi new normal yang dituangkan dalam Edaran…

Ramayana Departemen Store Resmi Tutup Sejumlah Gerai (FAJAR. co. id)

Kamis, 28 Mei 2020 - 14:18 WIB

Dampak 'PSBB', Ramayana Terpaksa Tutup Sejumlah Gerai dan PHK 421 Karyawan

Dampak kebijakan pemerintah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PT Ramayana Lestari Sentosa (RALS) terpaksa menutup sejumlah gerainya dan pembatasan operasional selama April-Mei 2020,…