Perpanjangan Kontrak Industri Pertambangan Tidak Otomatis, KESDM: Kedaulatan Negara Tetap Terjaga

Oleh : Candra Mata | Kamis, 02 April 2020 - 09:51 WIB

Produsen Batubara
Produsen Batubara

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Permen No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada awal Maret lalu. 

Permen ini diterbitkan guna menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, penyederhanaan birokrasi dan perizinan, serta mendorong pengembangan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

"Pasal ini bukan merupakan pengaturan yang baru, melainkan telah diatur sebelumnya dalam Permen ESDM No. 50 Tahun 2018 (Pasal 43A) dan Permen ESDM No. 51 Tahun 2018 (Pasal 110A).

Intinya pasal ini memberikan simplifikasi birokrasi dan perizinan, serta memberikan kepastian hukum atas prosedur pengajuan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK", jelas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Agung Pribadi.

Sementara, frase "Ketentuan lain" yang dimuat dalam Pasal 111, tidak dimaksudkan untuk memberikan hak-hak khusus yang menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan melainkan sebagai instrumen pengendali agar pelaku usaha pertambangan dapat melaksanakan kewajibannya secara proporsional dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya mineral dan batubara, peningkatan penerimaan negara dan pemenuhan kewajiban lingkungan hidup. 

Lebih lanjut menurut Agung, ketentuan pasal 111 juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat perubahan dari rezim kontrak menjadi izin.

Menurut Agung, Ketentuan dalam Pasal 111 Permen ini bukan merupakan dasar hukum pemberian perpanjangan PKP2B dalam bentuk IUPK, melainkan ketentuan yang bersifat teknis dalam kaitannya dengan penetapan SK IUPK.

"Tentunya dalam pemberian perpanjangan menjadi IUPK, Pemerintah mendasarkan diri pada peraturan perundangan yang berlaku, pemenuhan syarat-syarat, serta hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan (tidak bersifat otomatis)", tegas Agung.

Seperti diketahui, tambahnya, Kementerian ESDM tidak akan menerbitkan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK OP dengan hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 111 Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 ini, *melainkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009, PP 23 Tahun 2010 beserta perubahannya.*

" Berkaitan dengan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK, saat ini sedang disiapkan sejumlah peraturan perundang-undangan dalam bentuk RUU dan RPP, yaitu RPP Perubahan Keenam PP 23/2010, RUU Minerba, dan RUU Cipta Kerja", ungkap Agung.

Selain itu, Permen ini mengatur tentang pengajuan perubahan RKAB Tahunan, pengaturan sistem pelaporan online pada kegiatan pengangkutan dan penjualan minerba, penghapusan perizinan dalam bentuk persetujuan perubahan direksi/komisaris, perubahan jangka waktu pengajuan permohonan peningkatan tahap IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, serta pengaturan tentang mekanisme pengalihan IUP PMDN menjadi IUP PMA.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Prof Wiku Adisasmito BNPB

Minggu, 31 Mei 2020 - 09:20 WIB

11 Indikator Kesehatan Daerah Bisa Beraktivitas Normal

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyebutkan terdapat 11 indikator kesehatan masyarakat agar bisa kembali ke aktivitas ekonomi produktif dan aman…

Penelitian Kelalawar (ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 09:02 WIB

Astaga...Peneliti China Buka Suara, Akui Virus Corona Bukan Berasal dari Pasar Hewan di Wuhan!

Peneliti China Mengakui Bahwa Virus Corona Bukan Berasal dari Pasar Tradisional di Wuhan. Pengakuan mengejutkan dunia internasional ini berasal dari seorang peneliti senior yang juga pejabat…

Komisi III DPR RI Sari Yuliati

Minggu, 31 Mei 2020 - 08:38 WIB

Satu Kelas SD Bisa Capai 40 Murid, DPR Cantik Ini Desak Pemerintah Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan di Sekolah

Pemerintah berencana menerapkan new normal atau tatanan baru di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) di sejumlah sektor, tak terkecuali di sektor pendidikan. Menanggapi rencana tersebut, Anggota…

Ilustrasi Koperasi (ist)

Minggu, 31 Mei 2020 - 08:15 WIB

Kisruh Penindakan 35 Koperasi, DPR: Satgas Investasi Wajib Gesit Tapi juga harus Cermat

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly mengomentari Satgas Waspada Investasi yang keliru telah melakukan penindakan terhadap 35 Koperasi. ā€œSatgas Waspada Investasi memang wajib mewaspadai…

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Minggu, 31 Mei 2020 - 08:00 WIB

Gubernur Jabar Persilahkan 15 Daerah Terapkan New Normal

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mempersilahkan 15 dari total 27 daerah yang dipimpin bupati dan wali kota untuk membuka aktivitas atau kegiatan masyarakat dalam era kenormalan baru…