Pemerintah Tetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Oleh : Herry Barus | Rabu, 01 April 2020 - 06:00 WIB

Presiden Jokowi (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020. Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dinilai sebagai jenis penyakit berisiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat.

"Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat," ujarnya, Selasa (31/3/2020)

Status tersebut sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana pemerintah mengupayakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dari penyakit jenis tersebut dengan cara penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mencegah keluar dan masuknya penyakit yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Untuk mengupayakan perlindungan tersebut, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Opsi tersebut diambil dalam rapat terbatas pada Senin, 30 Maret 2020, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Sesuai undang-undang (UU), PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," tuturnya.

Aturan pelaksanaan PSBB tersebut juga tekah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Terbitnya aturan pelaksanaan tersebut memberikan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

"Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan serta berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah," tandasnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BNI Syariah. (Foto: IST)

Kamis, 28 Mei 2020 - 15:10 WIB

Laba BNI Syariah Naik 58,1 Persen Kuartal 1 2020

PT Bank BNI Syariah meraup perolehan laba bersih dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Hingga kuartal I 2020, pertumbuhan laba bersih mencapai 58,1 persen menjadi Rp219 miliar dari periode…

Kondisi Pasar Atas Bukittinggi

Kamis, 28 Mei 2020 - 15:00 WIB

Ingin Berwisata ke Bukittinggi, Wajib Ikuti Sejumlah Aturan

Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat membuka kembali objek wisata di daerah itu dan tidak akan memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berakhir pada 29 Mei…

BCA Komit Bantu Masyarakat Terdampak COVID-19

Kamis, 28 Mei 2020 - 14:53 WIB

BCA Komit Bantu Masyarakat Terdampak COVID-19

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) senantiasa mendukung upaya pemerintah dan tim medis dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia. BCA juga berkomitmen untuk terus membantu masyarakat, terutama…

OJK

Kamis, 28 Mei 2020 - 14:34 WIB

BPR dan BPR Syariah Dapat Relaksasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperhatikan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Salah satunya terkait enyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

RUU Cipta Kerja

Kamis, 28 Mei 2020 - 14:31 WIB

RUU Cipta Kerja & Reposisi Kewenangan Presiden

Pembahasan RUU Cipta Kerja banyak mendapatkan sentimen negatif dari berbagai pihak. Di luar berbagai substansi yang kontroversial, ada satu klaster isu yang sebetulnya layak untuk tetap dibahas.…