Beberapa Catatan Pelibatan BPJS Kesehatan dalam Penanganan Covid-19

Oleh : Ferdinandus S. Nggao, Kepala Kajian Kebijakan Sosial LMFEB UI | Jumat, 27 Maret 2020 - 07:41 WIB

Pengamat Jaminan Sosial/Kepala Kajian Kebijakan Sosial LM FEB Universitas Indonesia, Ferdinandus S. Nggao
Pengamat Jaminan Sosial/Kepala Kajian Kebijakan Sosial LM FEB Universitas Indonesia, Ferdinandus S. Nggao

INDUSTRY.co.id, Pemerintah berencana melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) dalam menanggung biaya penanganan pasien virus corona (Covid-19). Kebijakan ini bisa dipahami  karena kita dalam kondisi darurat.

Dalam kondisi ini memang dibutuhkan aksi yang serba cepat, memberikan kepastian jaminan pelayanan pasien, termasuk pembiayaan. Masyarakat dan RS butuh kepastian. Jangan sampai ada pasien yang tidak dirawat karena kendala biaya. Walaupun demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Pertama, perlu payung hukum. Secara regulasi, wabah virus corona ini sudah dinyatakan sebagai kondisi luar biasa (KLB). Dengan status seperti ini, maka biaya layanan kesehatannya tidak ditanggung BPJSK sebagaimana dinyatakan Pepres No 82 tahun 2018, Pasal 52 ayat 1 huruf o. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan payung hukum agar pelibatan BPJSK tidak menyalahi aturan.

Kedua, perlu mempertimbangkan kondisi keuangan BPJSK agar pelibatan ini tidak mengganggu tugas utamanya. BPJSK masih defisit, belum lagi masih ada tunggakan pembayaran ke rumah sakit. Pelibatan ini tidak boleh membuat pelayanan pasien selain Covid-19 diabaikan. Jangan sampai gegara pelibatan ini tunggakan ke rumah sakit malah semakin tinggi.

Dari sisi ini, sebaiknya BPJSK diposisikan sebagai first payer dengan sistem reimburse, bukan mengambil alih tanggung jawab pembiayaan.

Peran BPJSK lebih sebagai pihak yang menalangi pembayaran agar bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Ini juga sekaligus memberikan kepastian jaminan bagi rumah sakit dan pasien.

Untuk menghindari terjadi krisis finansial BPJSK lebih parah, alangkah baiknya pemerintah tidak perlu menunggu tagihan dari BPJSK. Pemerintah perlu memberikan suntikan dana di awal.

Dalam hal ini, pelibatan BPJSK lebih untuk memudahkan pembayarannya.

Artinya, mekanisme pembayarannya satu pintu. Ini juga akan memudahkan pemerintah melakukan pengontrolan.

Hanya, perlu dipikirkan juga kalau ada sisa dana, bagaimana perlakuan atas dana sisa ini nantinya.

Ketiga, perlu kejelasan cut off sejak kapan pelibatan BPJSK ini berlaku. Mengingat ada beberapa kategori seperti Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (DPD) dan Suspek.

Kategori ini belum begitu dipahami oleh masyarakat umum. Sejak kapan biayanya ditatangulangi BPJSK?

Kemudian, kejelasan cut off bagi beban biaya bagi pasien Covid-19 yang juga peserta BPJSK.

Mana biaya yang memang masuk tanggung jawab BPJSK dalam rangka tugas utamanya dan kapan biayanya masuk dalam rangka penanganan Covid-19.

Ini penting mengingat kepastian seseorang terinfeksi corona membutuhkan waktu.

Misalnya, seorang peserta BPJSK yang sudah masuk PDP, beberapa waktu kemudian ternyata positif terinfeksi Covid-19.

Perlu ada kejelasan, sejak kapan biaya perawatan masuk dalam rangka penanganan Covid-19 sebagai KLB. Apakah dihitung sejak awal perawatan atau sejak pasien dinyatakan positif?

Dalam kasus seperti ini, idealnya biaya perawatan sejak awal masuk kategori dalam penanganan Covid-19.

Kejelasan ini dibutuhkan, tidak hanya memudahkan pemisahan beban biaya.

Tetapi juga menghindari ada perbedaan penafsiran di lapangan seperti yang terjadi antara RSUD Bantaeng dan BPJS Kesehatan Bantaeng beberapa waktu lalu.

Di luar pelibatan BPJSK sebagaimana disampaikan tadi, sebetulnya masih ada peran lain yang bisa dilakukan BPJSK membantu masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona ini.

Salah satunya, mempercepat pelaksanaan tindak lanjut pembatalan kenaikan iuran JKN peserta mandiri.

Sebelum ada kejelasan tindak lanjutnya, peserta mandiri tentu masih harus membayar sesuai Perpres No. 75/2019.

Mereka bayar dengan tarif baru yang sudah dinaikkan yang tentu saja agak memberatkan.

Di sisi lain, mereka terkena dampak ekonomi wabah corona ini yang membuat kemampuan finansialnya menurun.

Pemberlakuan pembatalan kenaikan iuran tentu saja membantu meringankan beban ekonomi mereka.

Peran lain, mempercepat pelunasan tunggakan pembayaran ke rumah sakit. Ini tentu akan sangat membantu rumah sakit.

Kalau mau dilakukan skala prioritas, tentu pembayaran tunggakan ke rumah sakit rujukan Covid-19 menjadi prioritas.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Rabu, 03 Juni 2020 - 05:30 WIB

Era New Normal Sejalan dengan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan bahwa dirinya lebih suka menggunakan istilah gaya hidup baru ketimbang ‘new normal’ pasca pandemi covid-19. Dan Indonesia, menurutnya harus…

Samuel Rangga Boro

Rabu, 03 Juni 2020 - 05:29 WIB

Usir Virus Corona, Dukun di Pulau Sumba Terima Wangsit dari Malaikat Gabriel

Jakarta- Samuel Rangga Boro Dukun di Kampung Galuwiyo, Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), berapa hari ini ramai diperbincangkan di media…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Rabu, 03 Juni 2020 - 05:15 WIB

Bukan New Normal, Gubernur Anies Baswedan Justru Terapkan PSBL Usai PSBB di Jakarta

Gubernur DKI Anies Baswedan mewacanakan memperkecil skala penerapannya, atau disebut Pembatasan Sosial Berskala Lokal ( PSBL).

Jelang Penugasan Satgas Ambalat XXVI Prajurit Marinir Sidoarjo Tingkatkan Kesamaptaan

Rabu, 03 Juni 2020 - 04:45 WIB

Jelang Penugasan Satgas Ambalat XXVI Prajurit Marinir Sidoarjo Tingkatkan Kesamaptaan

Batalyon Infanteri 3 Marinir menyiapkan prajuritnya untuk melaksanakan Satgas Ambalat XXVI dengan melakukan tes kesamaptaan di Bhumi Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Selasa (02/06/2020).

Prajurit Kostrad Merauke Panen Semangka Tingkatkan Ketahanan Panagn

Rabu, 03 Juni 2020 - 04:30 WIB

Prajurit Kostrad Merauke Panen Semangka Tingkatkan Ketahanan Panagn

Personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif MR 411/Pdw Kostrad, melaksanakan kegiatan panen buah Semangka, hasil kebun bersama warga masyarakat Kampung Sota, Distrik…