INDUSTRY.co.id - Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penurunan angka kemiskinan pada September 2019 lalu berada pada angka 9,22 persen memang merupakan sebuah capaian yang sangat baik mengingat pada 2015 lalu masih berada di kisaran 11,22 persen.
Namun, menurut Presiden Jokowi penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit itu bukan berarti membuat pekerjaan pemerintah berakhir.
"Pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Masih ada 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis (5/3).
Dari jumlah tersebut, berdasarkan standar garis kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, diketahui bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (kemiskinan ekstrem) tersebut kurang lebih sebanyak 9,91 juta jiwa atau sekitar 3,371 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
"Kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 juta jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan di mana warga kita ini harus betul-betul akurat sehingga program bisa disasarkan tepat kepada kelompok sasaran yang kita inginkan," jelas Jokowi.
Ia meminta agar jajarannya menjalankan program pengentasan kemiskinan yang lebih terkonsolidasi, terintegrasi, dan harus tepat sasaran.
Ia meminta, sejumlah program bantuan sosial pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta bantuan permodalan lain yang di antaranya ialah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar), Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, hingga Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) harus mulai menyentuh lapisan masyarakat yang hendak disasar tersebut.
"Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) BUMN dan CSR sektor swasta, semuanya harus diarahkan ke arah ini," pungkasnya.
