CAPEX BUMN Mencapai Rp 2.400 Triliun, HIPMI: Anggaran Tersebut Jangan Diisi oleh Produk-Produk Impor

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 03 Maret 2020 - 05:07 WIB

Kantor Kementerian BUMN. (Istimewa)
Kantor Kementerian BUMN. (Istimewa)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Rama Datau melakukan pertemuan dengan PT. Krakatau Steel, salah satu perusahaan BUMN, untuk membahas peluang kemitraan strategis yang bisa dijalin antar kedua pihak.

Dalam pertemuan tersebut, Rama mengatakan bahwa perlu adanya dukungan pemerintah yang besar untuk kemajuan industri pendukung atau industri penyedia bahan baku.

"Kita di Indonesia ini masih sangat bergantung kepada barang-barang material impor. ke depan, pemerintah khususnya melalui BUMN bisa mengeluarkan kebijakan untuk memprioritaskan penggunaan produk buatan dalam negeri. Karena industri kita akan maju apabila industri pendukungnya ikut maju. Jangan hanya industri utamanya saja yang difokuskan oleh pemerintah, melainkan industri pendukungnya juga harus diperhatikan," ujar Rama.

Rama menjelaskan, total nilai CAPEX BUMN mencapai Rp 2.400 triliun, angka tersebut lebih besar dari total APBN. Dibutuhkan adanya pemetaan terkait pemanfaatan dari nilai tersebut, proporsinya diserap oleh produk dalam negeri atau produk impor.

“Harapan kami lebih dari 50 persen anggaran tersebut terserap oleh industri dalam negeri bukan diisi oleh produk-produk impor. Kalau ini bisa terjadi, maka harapan pak presiden yaitu akan muncul pengusaha-pengusaha besar baru di Indonesia dapat terwujud," terangnya.

Menurutnya, Direktur Utama PT. Krakatau Steel Silmy Karim merupakan tokoh nasional panutan yang bisa dijadikan contoh dalam cost efficieny.

“Apalagi pak Silmy itu sudah teruji karena sudah berhasil membuat terobosan dengan memangkas rutin cost dari US$30 juta menjadi US$18 juta yang dimana efisiensi sudah berhasil diterapkan," pungkas Direktur Gobel group itu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PNS

Senin, 06 April 2020 - 17:05 WIB

Gegara Corona, THR dan Gaji ke-13 PNS Terancam Batal Cair

Pemerintah hingga saat ini masih mempertimbangkan pencairan THR maupun gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) di tengah pandemi virus corona.

Sumbangan insan Brilian hadapi Corona

Senin, 06 April 2020 - 16:54 WIB

Kumpulkan Rp 1,5 Miliar, Insan BRILian Turun Tangan Perangi Covid-19

Bank BRI terus mengimbau seluruh kalangan, baik nasabah maupun pekerja BRI yang tergabung dalam insan BRILian, untuk terus menekan penyebaran pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan pemerintah.…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Senin, 06 April 2020 - 16:45 WIB

Kalang Kabut Dihajar Corona, Pelaku Industri Minta Tunda Bayar Iuran BJPS Ketenagakerjaan Hingga Kelonggaran Pinjaman Bank

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, salah satu yang diminta oleh perusahaan industri adalah penundaan pembayaran iuran dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.…

Sri Mulyani

Senin, 06 April 2020 - 16:30 WIB

Sri Mulyani Sebut Dampak Covid-19 Lebih Rumit Dibandingkan Krisis 1998 dan 2008

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa dampak virus corona atau covid-19 ke sektor ekonomi lebih kompleks dibandingkan krisis keuangan 2008 dan jika dibandingkan juga dengan…

Achmad Yurianto Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI

Senin, 06 April 2020 - 16:30 WIB

Isolasi Mandiri Berbeda dengan Diasingkan

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Achmad Yurianto mengatakan orang yang melakukan isolasi mandiri bukan berarti untuk diasingkan oleh masyarakat.…