Anang Desak Menteri Wishnutama Ubah Aturan TDUP Akomodasi Royalti Musik

Oleh : Herry Barus | Jumat, 28 Februari 2020 - 18:00 WIB

Anang Hermansyah
Anang Hermansyah

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Keberadaan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta nyatanya belum banyak pemangku kepentingan yang mengetahuinya.  Aturan pembayaran royalti di tempat publik seperti pusat perbelanjaan, cafe, restoran dan tempat pariwisata yang memutar lagu belum diketahui oleh para pelaku usaha.

Musisi dan pegiat ekonomi kreatif Anang Hermansyah mendesak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengubah Peraturan Menteri No 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. "Perubahan nomenkaltur Kementerian Pariwsata dan Ekonomi Kreatif semestinya diikuti dengan  mengubah paradigma kementerian dengan mensinergikan antara sektor pariwisata dan ekraf," kata Anang di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Anggota Komisi X DPR Periode 2014-2019 ini secara konkret mengusulkan agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengubah Permenpar No 10 Tahun 2018 dengan menyertakan sektor kreatif khususnya mengenai royalti musik sebagai salah satu syarat terbitnya TDUP. "Perlu diatur agar dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan pemerintah disertakan mengenai kewajiban membayar royalti penyanyi dan pencipta terhadap lagu yang diputar di tempat usaha," tegas Anang.

Ketua Kaukus Parlemen Anti Pembajakan DPR Periode 2014-2019 ini menyebutkan ketidakpatuhan tempat usaha terhadap pembayaran royalti jelas merugikan pencipta dan penyanyi lagu. "Saya ambil contoh almarhum mas Naniel Yakin, pencipta lagu Bento yang dinyanyikan Iwan Fals, berapa yang beliau terima dari lagu yang sering diputar di pusat perbelanjaan, cafe dan tempat wisata? Hingga akhir hayatnya, Mas Naniel dalam keadaan yang memprihatinkan," tandas Anang.

Dia mengharapkan agar pemerintahan Jokowi di peridoe kedua ini secara serius membereskan persoalan hak cipta dan rpyalti yang menjadi hak pelaku industri kreatif di sektor musik. "Semoga pemerintahan Jokowi di periode kedua ini serius membereskan persoalan royalti dan hak cipta," harap musisi asal Jember ini.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ojek online yang menerima bantuan beras

Minggu, 05 April 2020 - 19:45 WIB

Pedagang dan Ojek Online Ketiban Rejeki Beras BNI Syariah

BNI Syariah menyalurkan bantuan total 1.146 paket atau setara 5,73 ton beras kepada pengendara ojek online dan pedagang kaki lima sekitar Kantor BNI Syariah Cabang Karawang dan Masjid Al-Jihad…

Asuransi Ilustrasi

Minggu, 05 April 2020 - 19:33 WIB

AAJI Minta OJK Izinkan Penjualan PAYDI Tanpa Pertemuan Langsung

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan…

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Minggu, 05 April 2020 - 19:02 WIB

Kemenperin Identifikasi Tantangan dan Kerugian IKM Komponen Otomotif Imbas Pandemi Covid-19

Kementerian Perindustrian terus berupaya mendampingi dan mendukung keberlangsungan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Foto Ist)

Minggu, 05 April 2020 - 18:47 WIB

Penyelamatan Perbankan Bisa Dipercepat Ketahuan Tidak Sehat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai adanya Perpu 1 2020, sebagai alat penyelamatan dini terhadap lembaga keuangan seperti perbankan agar tetap sehat sebelum goyang.

Chairman ITBC dan juga menjabat Ketua Harian Kadin-Komite Taiwan, Rini Lestari bersama Ketua KADIN- Komite Taiwan, Setyono Djuandi Darmono

Minggu, 05 April 2020 - 18:05 WIB

ITBC, ICATI, dan KSPK Gandeng Kadin-Komite Taiwan Dukung Tim Medis Lawan Covid-19

Indonesia Taiwan Business Council (ITBC) menggandeng ICATI (Ikatan Citra Alumni Taiwan seIndonesia) Jakarta dan Komunitas Sahabat Pelita Kasih (KSPK) menggalang dana untuk mendukung dan memberikan…