Aliansi Pekerja BUMN Bakal Geruduk Erick Thohir, Minta Segera Bersih-Bersih di Semua BUMN

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Para pekerja di perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Menteri BUMN, pada Kamis, 27 Februari 2020.

Aksi akan digelar oleh "Aliansi Pekerja BUMN Bergerak" untuk mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, segera melakukan bersih-bersih di semua BUMN dan tidak tebang pilih dalam membersihkan BUMN, termasuk di seluruh anak maupun cucu perusahaan BUMN. 

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direksi di BUMN sudah sangat mengkhawatirkan. Semua pimpinan BUMN selalu mengklaim sudah melakukan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan operasional perusahaan. Namun faktanya, berbagai kasus korupsi besar masih marak terjadi di BUMN. 

Kasus Jiwasraya menjadi contoh paling buruk, selain kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang lainnya. 

Menteri BUMN sebaiknya segera mengganti Direksi dan Komisaris BUMN yang buruk. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta yang didaulat menjadi Koordinator Aliansi Pekerja BUMN Bergerak, dalam keterangan pers tertulisnya di Jakarta (26/2/2020).

Mirah juga menyoroti soal Direksi BUMN yang "tidak ramah" pada serikat pekerja di perusahaannya. Padahal kehadiran serikat pekerja di BUMN, selain karena dijamin oleh UUD 1945 dan Undang Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, perannya juga sangat diperlukan sebagai alat untuk melakukan kontrol kepada manajemen. Sehingga manajemen BUMN tidak bertindak semaunya sendiri.

Mirah Sumirat yang juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menginformasikan adanya beberapa kasus yang terjadi di BUMN, yang sangat perlu mendapat perhatian Menteri BUMN. 

"Aliansi Pekerja BUMN Bergerak" dalam aksinya akan membawa tuntutan kepada Menteri BUMN untuk membersihkan dan membenahi BUMN dan anak/cucu/cicit perusahaan BUMN dengan mengganti Direksi & Komisaris yang melakukan, pertama, penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara.

Kedua, kriminalisasi, Mutasi dan PHK Pengurus Serikat Pekerja. Ketiga, PHK Massal. Dan keempat, praktek Outsourcing dan Pekerja Kontrak yang Melanggar Undang Undang.

Senada dengan Mirah Sumirat, Abdul Gofur, Ketua Serikat Pekerja LKBN Antara yang juga salah satu presidium Aliansi Pekerja BUMN Bergerak, mengatakan bahwa Menteri BUMN harus serius dan mau melibatkan serikat pekerja dalam proses transformasi di BUMN.

Gofur melaporkan adanya mutasi dan PHK sepihak kepada pengurus Serikat Pekerja Antara dan juga PHK massal dengan intimidasi yang dilakukan oleh Direksi LKBN Antara, yang melanggar UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di LKBN Antara. 

Komunikasi dengan Serikat Pekerja Antara juga diputus, PKB banyak dilanggar, hingga tidak mau menandatangani revisi PKB yang telah disepakati. Tidak ada kenaikan gaji per tahun, bahkan Anjuran dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa Direksi LKBN Antara melanggar hukum juga diabaikan. Peningkatan kesejahteraan hanya dinikmati oleh Direksi, Dewan Pengawas serta segelintir karyawan.

Serikat Pekerja Antara juga telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan petinggi Antara, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Serikat Pekerja Antara menilai tidak ada lagi itikad baik dari Direksi di bawah kepemimpinan Meidayatama Suryodiningrat. 

"Kami berharap Menteri BUMN mampu menindaktegas  pimpinan Antara ini, karena ada desakan dari kebanyakan karyawan untuk meminta Menteri BUMN mengganti Direksi Antara segera untuk menyelamatkan Perum LKBN Antara dan karyawannya," tegas Gofur.

Tidak jauh berbeda, Edi Suryanto, Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) juga mendesak Menteri BUMN menghentikan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan pekerja dan tidak bersahabat dengan SPKA.

Meminta agar Direksi PT KAI selalu bersama menjaga hubungan industrial yang baik dan stop dugaan kriminalisasi serta union busting pada pengurus serikat pekerja.

Edi meminta Direksi PT KAI untuk selalu dan meningkatkan juga mematuhi semua ketentuan UU Ketenagakerjaan dan PKB termasuk hasil kesepakatan lainnya yang telah diperjanjikan antara manajemen dengan SPKA dalam bipartit dan tripartit.

Edi berharap semua BUMN bisa disehatkan melalui kepemimpinan yang berkompeten dan berintegritas.

Sementara di PT Pos Indonesia, diduga terjadi mismanajemen yang berakibat gagalnya Direksi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki PT Pos Indonesia. 

Akhmad Komarudin, Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, menyayangkan pernyataan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, yang menyatakan bahwa pekerja tetap yang ada adalah beban dan penugasan di daerah terluar dan terpencil di Indonesia adalah beban. 

"Jika tidak mampu mengelola potensi yang ada, jangan menyalahkan potensinya, lebih baik mundur saja dari Direksi PT Pos Indonesia," tegas Akhmad Komarudin.

Selain itu PT Pos Indonesia (Persero) adalah salah satu BUMN yang sudah layak mendapat program “Bersih-bersih BUMN” karena penyalahangunaan kewenangan patut diduga sudah terjadi antara lain pola penunjukan pejabat yang dilandasi like and dislike dan pengangkatan Tenaga Kontrak Profesional Perusahaan (TKPP) yang tidak pernah dipublikasikan evaluasi hasil kerjanya.

Akhmad Komarudin juga mengungkapkan adanya pola pengadaan konsultan dan kontraktor yang patut diduga tidak memenuhi unsur Good Corporate Governance (GCG). Hal lainnya adalah kondisi keuangan PT Pos Indonesia yang cenderung decline dan cashflow Perusahaan yang sangat mengkhawatirkan serta adanya PHK sepihak telah dilakukan dengan sewenang-wenang kepada pengurus serikat pekerja.

SPPI KB memohon kepada Menteri BUMN untuk memeriksa kembali laporan keuangan sekaligus cashflow PT Pos Indonesia, karena patut diduga laba yang dilaporkan adalah bukan laba operasi sehingga berakibat cashflow menjadi mengkhawatirkan. 

"Menteri BUMN agar segera menonaktifkan serta mengganti sementara Direksi PT Pos Indonesia agar dapat diketahui kualitas tingkat harmonisasi hubungan industrial, pengelolaan sistem remunerasi/penggajian dan sistem karir yang dijalankan selama ini," tegas Akhmad Komarudin.

Dalam penutupnya, Mirah Sumirat mengatakan bahwa Aliansi Pekerja BUMN Bergerak, terbuka bagi setiap pekerja di BUMN maupun anak perusahaannya, yang peduli dan ingin melihat BUMN di Indonesia menjadi lebih baik.