Aliansi Pekerja BUMN Bakal Geruduk Erick Thohir, Minta Segera Bersih-Bersih di Semua BUMN

Oleh : Ridwan | Rabu, 26 Februari 2020 - 19:45 WIB

Kantor Kementerian BUMN. (Istimewa)
Kantor Kementerian BUMN. (Istimewa)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Para pekerja di perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Menteri BUMN, pada Kamis, 27 Februari 2020.

Aksi akan digelar oleh "Aliansi Pekerja BUMN Bergerak" untuk mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, segera melakukan bersih-bersih di semua BUMN dan tidak tebang pilih dalam membersihkan BUMN, termasuk di seluruh anak maupun cucu perusahaan BUMN. 

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direksi di BUMN sudah sangat mengkhawatirkan. Semua pimpinan BUMN selalu mengklaim sudah melakukan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan operasional perusahaan. Namun faktanya, berbagai kasus korupsi besar masih marak terjadi di BUMN. 

Kasus Jiwasraya menjadi contoh paling buruk, selain kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang lainnya. 

Menteri BUMN sebaiknya segera mengganti Direksi dan Komisaris BUMN yang buruk. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta yang didaulat menjadi Koordinator Aliansi Pekerja BUMN Bergerak, dalam keterangan pers tertulisnya di Jakarta (26/2/2020).

Mirah juga menyoroti soal Direksi BUMN yang "tidak ramah" pada serikat pekerja di perusahaannya. Padahal kehadiran serikat pekerja di BUMN, selain karena dijamin oleh UUD 1945 dan Undang Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, perannya juga sangat diperlukan sebagai alat untuk melakukan kontrol kepada manajemen. Sehingga manajemen BUMN tidak bertindak semaunya sendiri.

Mirah Sumirat yang juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menginformasikan adanya beberapa kasus yang terjadi di BUMN, yang sangat perlu mendapat perhatian Menteri BUMN. 

"Aliansi Pekerja BUMN Bergerak" dalam aksinya akan membawa tuntutan kepada Menteri BUMN untuk membersihkan dan membenahi BUMN dan anak/cucu/cicit perusahaan BUMN dengan mengganti Direksi & Komisaris yang melakukan, pertama, penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan Negara.

Kedua, kriminalisasi, Mutasi dan PHK Pengurus Serikat Pekerja. Ketiga, PHK Massal. Dan keempat, praktek Outsourcing dan Pekerja Kontrak yang Melanggar Undang Undang.

Senada dengan Mirah Sumirat, Abdul Gofur, Ketua Serikat Pekerja LKBN Antara yang juga salah satu presidium Aliansi Pekerja BUMN Bergerak, mengatakan bahwa Menteri BUMN harus serius dan mau melibatkan serikat pekerja dalam proses transformasi di BUMN.

Gofur melaporkan adanya mutasi dan PHK sepihak kepada pengurus Serikat Pekerja Antara dan juga PHK massal dengan intimidasi yang dilakukan oleh Direksi LKBN Antara, yang melanggar UU Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di LKBN Antara. 

Komunikasi dengan Serikat Pekerja Antara juga diputus, PKB banyak dilanggar, hingga tidak mau menandatangani revisi PKB yang telah disepakati. Tidak ada kenaikan gaji per tahun, bahkan Anjuran dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa Direksi LKBN Antara melanggar hukum juga diabaikan. Peningkatan kesejahteraan hanya dinikmati oleh Direksi, Dewan Pengawas serta segelintir karyawan.

Serikat Pekerja Antara juga telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan petinggi Antara, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Serikat Pekerja Antara menilai tidak ada lagi itikad baik dari Direksi di bawah kepemimpinan Meidayatama Suryodiningrat. 

"Kami berharap Menteri BUMN mampu menindaktegas  pimpinan Antara ini, karena ada desakan dari kebanyakan karyawan untuk meminta Menteri BUMN mengganti Direksi Antara segera untuk menyelamatkan Perum LKBN Antara dan karyawannya," tegas Gofur.

Tidak jauh berbeda, Edi Suryanto, Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) juga mendesak Menteri BUMN menghentikan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan pekerja dan tidak bersahabat dengan SPKA.

Meminta agar Direksi PT KAI selalu bersama menjaga hubungan industrial yang baik dan stop dugaan kriminalisasi serta union busting pada pengurus serikat pekerja.

Edi meminta Direksi PT KAI untuk selalu dan meningkatkan juga mematuhi semua ketentuan UU Ketenagakerjaan dan PKB termasuk hasil kesepakatan lainnya yang telah diperjanjikan antara manajemen dengan SPKA dalam bipartit dan tripartit.

Edi berharap semua BUMN bisa disehatkan melalui kepemimpinan yang berkompeten dan berintegritas.

Sementara di PT Pos Indonesia, diduga terjadi mismanajemen yang berakibat gagalnya Direksi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki PT Pos Indonesia. 

Akhmad Komarudin, Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, menyayangkan pernyataan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, yang menyatakan bahwa pekerja tetap yang ada adalah beban dan penugasan di daerah terluar dan terpencil di Indonesia adalah beban. 

"Jika tidak mampu mengelola potensi yang ada, jangan menyalahkan potensinya, lebih baik mundur saja dari Direksi PT Pos Indonesia," tegas Akhmad Komarudin.

Selain itu PT Pos Indonesia (Persero) adalah salah satu BUMN yang sudah layak mendapat program “Bersih-bersih BUMN” karena penyalahangunaan kewenangan patut diduga sudah terjadi antara lain pola penunjukan pejabat yang dilandasi like and dislike dan pengangkatan Tenaga Kontrak Profesional Perusahaan (TKPP) yang tidak pernah dipublikasikan evaluasi hasil kerjanya.

Akhmad Komarudin juga mengungkapkan adanya pola pengadaan konsultan dan kontraktor yang patut diduga tidak memenuhi unsur Good Corporate Governance (GCG). Hal lainnya adalah kondisi keuangan PT Pos Indonesia yang cenderung decline dan cashflow Perusahaan yang sangat mengkhawatirkan serta adanya PHK sepihak telah dilakukan dengan sewenang-wenang kepada pengurus serikat pekerja.

SPPI KB memohon kepada Menteri BUMN untuk memeriksa kembali laporan keuangan sekaligus cashflow PT Pos Indonesia, karena patut diduga laba yang dilaporkan adalah bukan laba operasi sehingga berakibat cashflow menjadi mengkhawatirkan. 

"Menteri BUMN agar segera menonaktifkan serta mengganti sementara Direksi PT Pos Indonesia agar dapat diketahui kualitas tingkat harmonisasi hubungan industrial, pengelolaan sistem remunerasi/penggajian dan sistem karir yang dijalankan selama ini," tegas Akhmad Komarudin.

Dalam penutupnya, Mirah Sumirat mengatakan bahwa Aliansi Pekerja BUMN Bergerak, terbuka bagi setiap pekerja di BUMN maupun anak perusahaannya, yang peduli dan ingin melihat BUMN di Indonesia menjadi lebih baik.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Platnas Cipayung Jakarta (Foto Ist)

Selasa, 31 Maret 2020 - 20:03 WIB

Hasil Rapid Test: Atlet Pelatnas Cipayung Negatif Covid-19

Seluruh atlet yang berada di Pelatnas Cipayung dipastikan negatif Covid-19 setelah menjalani rapid test, termasuk tim All England 2020 yang dua pekan lalu kembali dari Birmingham, Inggris. Selain…

Bank BCA

Selasa, 31 Maret 2020 - 19:10 WIB

BCA Beri Keringanan ke Nasabah Terdampak Corona

Bank Central Asia (BCA) memberikan kelonggaran atas cicilan kredit akibat adanya wabah Corona. Kebijakan tersebut selaras dengan harapan pemerintah.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia

Selasa, 31 Maret 2020 - 19:00 WIB

Pedoman Jurnalis TV Terkait Pemberitaan Virus Covid-19

Penyebaran Covid-19 di tanah air terus bertambah. Hingga saat ini berdasarkan data per Kamis, 19 Maret 2020, pukul 12.00 WIB tercatat jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 309 kasus.…

Alat Pelindung Diri (APD)

Selasa, 31 Maret 2020 - 18:50 WIB

Kebutuhan Meningkat, Kemenperin Pacu Produktivitas Industri APD

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendorong pengoptimalan produktivitas industri alat pelindung diri (APD) sebagai upaya penanganan pandemic Covid-19 di dalam negeri.

Gereja Katedral Jakarta Lakukan Penyemprotan di Perumahan Warga Kwitang

Selasa, 31 Maret 2020 - 18:37 WIB

Gereja Katedral Jakarta Lakukan Penyemprotan di Perumahan Warga Kwitang

Gereja Katedral Jakarta, melalui Hubungan Antar Agama dan Keyakinan (HAAK) melakukan penyemprotan disinfektan di perumahan warga di sekitar Senen dan Parapatan Kwitang, Selasa (31/3/2020) ).…