Luhut Janjikan Papua Dapat 5 Persen Saham Freeport

Oleh : Irvan AF | Jumat, 24 Maret 2017 - 11:47 WIB

Ilustrasi demonstrasi karyawan PT Freeport. (Edi Ismail / Barcroft Images / Barcroft Media via Getty Images)
Ilustrasi demonstrasi karyawan PT Freeport. (Edi Ismail / Barcroft Images / Barcroft Media via Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah daerah dan suku di Papua akan mendapat bagian lima persen saham PT Freeport Indonesia dari kewajiban divestasi 51 persen.

Namun, Luhut dalam acara Coffee Morning di Jakarta, Jumat (24/3/2017), mengatakan bagian lima persen saham Freeport itu akan berbentuk dividen.

"Lima persen itu kita tidak mau itu delusi. Jadi kami pikir, nanti dari dividennya kita bayar lima persennya itu. Pasti kami lindungi lah, itu rakyat kita juga," katanya.

Luhut mengatakan Presiden Jokowi menyetujui bahwa Pemda dan suku di Papua akan mendapat lima persen. Ia meminta agar dividen tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Lima persen ini angkanya juga cukup besar. Tapi kita juga arahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan lainnya. Jadi kita tata lagi supaya betul-betul dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan rakyat," katanya.

Akan tetapi, mantan Menko Polhukam itu menjelaskan rencana pembagian saham itu masih harus menunggu proses negosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Menurut dia, masih ada tiga poin utama yang jadi perhatian pemerintah dalam negosiasi. Pertama, yakni mengenai tahapan divestasi 51 persen.

"Dengan kita 51 persen dan Freeport 49 persen, nanti akan 'joint management' tapi yang memimpin Indonesia. Misal Direktur Operasi yang pimpin dia, wakilnya kita. Direktur Keuangannya yang pimpin kita wakilnya kita, CEO-nya Indoensia. Kira-kira seperti itulah perusahaan yang profesional," katanya.

Poin kedua, yakni mengenai pembangunan smelter yang harus ada kemajuan. Dan poin ketiga mengenai aturan pajak.

"Kalau dia (Freeport) mau 'nail down' (tetap), 42 persen dia bayar pajak 'all the way', ya bayarlah itu. Padahal kan pajak kita cenderung menurun. Ini sekarang sedang dibahas," jelasnya.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (izin usaha pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) serta membuat pernyataan kesediaan membangun "smelter" dalam jangka waktu 5 tahun. Syarat lain adalah kewajiban divestasi hingga 51 persen.

Pemerintah menyodorkan perubahan status PT FI dari sebelumnya kontrak karya (KK) menjadi IUPK agar bisa tetap melanjutkan operasi di Indonesia.

Sementara itu, Freeport bersikeras tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan dalam KK 1991.

Lantaran tidak ingin beralih status menjadi IUPK dan bersikukuh mempertahankan status KK, Freeport hingga saat ini menghentikan aktivitas produksi sehingga menyebabkan relatif banyak karyawan yang dirumahkan dan diberhentikan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Panglima Langit

Rabu, 18 Mei 2022 - 13:00 WIB

Demi Wujudkan Tujuan Mulia, Panglima Langit akan Menjual 3 Mobil Koleksinya untuk Membangun Masjid

Panglima Langit, ahli penyembuhan alternatif menyatakan tekadnya untuk membangun masjid impiannya empat tahun mendatang. Hal tersebut ditegaskan pria ganteng asal Aceh ini saat bincang dengan…

BPOM (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 18 Mei 2022 - 12:35 WIB

Masyarakat Diminta Bijak terhadap Isu Bahaya Mikroplastik

Maraknya pemberitaan isu bahaya mikroplastik pada air kemasan perlu disikapi bijak oleh masyarakat.

Outlet Paris Baguette

Rabu, 18 Mei 2022 - 12:30 WIB

Lanjutkan Ekspansi, Paris Baguette Buka 4 Outlet

Melanjutkan kesuksesan pembukaan outlet-outlet sebelumnya di pusat kota Jakarta, Erajaya Food & Nourishment meneruskan kembali perluasan footprint-nya dengan membuka empat outlet baru sekaligus…

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo

Rabu, 18 Mei 2022 - 12:00 WIB

IMI Bersama Pengelola Sirkuit Sentul Terus Matangkan Pengembangan West Java Sentul International Circuit

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama pengelola Sirkuit Internasional Sentul yang dipimpin Tinton Soeprapto mematangkan rencana pengembangan…

Mukhtarudin - Anggota DPR RI Komisi VII

Rabu, 18 Mei 2022 - 11:58 WIB

Neraca Perdagangan Surplus, Anggota Banggar DPR RI: Ini Sinyal Ekonomi RI Kuat

Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin mengatakan surplus neraca perdagangan pada April 2022 yang tercatat 7,56 miliar dolar AS mengindikasikan bahwa penguatan ekonomi Indonesia pada tahun 2022…