Teganya, Banyak BUMN Karya Berutang Kepada Pengusaha-Pengusaha Kecil

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 18 Februari 2020 - 20:33 WIB

Ilustrasi pembangunan jalan tol. (Adek Berry/AFP/Getty Images)
Ilustrasi pembangunan jalan tol. (Adek Berry/AFP/Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Anggota DPR banyak menemukan tunggakan utang yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  ke pengusaha-pengusaha kecil di daerah. Hal tersebut membuat para anggota Komisi VI DPR RI, pada Senin (17/2/2020), menyentil sejumlah direksi perusahaan BUMN bidang karya.

Salah satunya diungkapkan oleh politisi Golkar dari Dapil Sumatera Utara 2, Lamhot Sinaga. Ia menyebut ada salah satu BUMN karya yang belum membayar utang kepada vendor lokal ketika mengerjakan projek pembangunan di jalan lingkar Samosir, Sumatera Utara.

Menurutnya, BUMN kita itu banyak berutang kepada pengusaha-pengusaha kecil. Contohnya ini Pembangunan Perumahan. Waktu membangun ring road di Samosir itu, nilainya sangat besar. Padahal itu dibiayai negara, APBN.

“Kok bisa sih ke perusahaan-perusahaan kecil, lokal punya hutang sampai satu tahun bahkan dua tahun lebih tidak dibayar," kata Lamhot saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN bidang karya.

Menurutnyaa, Waktu mengerjakan Ring Road Samosir, ada yang utang Rp 500 juta, ada yang Rp 1 miliar. Bagi mereka itu kesulitan, kasihan pengusaha-pengusaha lokal kecil itu," katanya.

Padahal, pengusaha lokal membutuhkan dana untuk memutar arus kas. Jika proses pembayaran mandeg, Lamhot menyebut dampaknya bisa mengganggu bisnis secara keseluruhan.

"Saya mohon minta pada BUMN karya khususnya hutang ke pengusaha kecil lokal di mana BUMN karya mengerjakan pengerjaan, segera diselesaikan. Kasihan mereka, karena jika nggak melakukan pembayaran kepada mereka sama saja menahan laju ekonomi di daerah tersebut. Adanya projek di daerah itu kan tujuannya untuk menumbuhkembangkan ekonomi di daerah itu," katanya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta para BUMN konstruksi untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada pengusaha kecil atau vendor di daerah. Ia menilai, pengawasan yang tidak ketat seperti di pusat menjadi celah adanya tindak pelanggaran.

"Vendor-vendor ini perlu kita perhatikan, jika tidak ada kejelasan maka vendor ini juga bisa terganggu bisnisnya," sebutnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR lainnya, M Hekal bahkan mengaku menjadi pihak yang terkena korban tunggakan utang BUMN konstruksi.

"Ramai-ramai bicara vendor, utang hingga tahunan. Saya pun termasuk, belum dibayar, jangankan UKM. Pimpinan komisi VI pun ada yang belum diselesaikan," katanya sambil tertawa.

Namun, ia enggan menyebutkan BUMN mana yang dimaksud. Menjawab apa yang disampaikan Komisi VI DPR, salah satu BUMN konstruksi Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyama menyebut akan mencari tahu persoalan yang ada di lapangan.

Ia pun berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut. "Kami tidak akan korbankan mitra-mitra kita yang kecil. Jika ada deviasi dari volume sekian itu pasti ada. Akan kami verifikasi," sebutnya. (CNBC Indonesia)

 

 

 

 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ojek online yang menerima bantuan beras

Minggu, 05 April 2020 - 19:45 WIB

Pedagang dan Ojek Online Ketiban Rejeki Beras BNI Syariah

BNI Syariah menyalurkan bantuan total 1.146 paket atau setara 5,73 ton beras kepada pengendara ojek online dan pedagang kaki lima sekitar Kantor BNI Syariah Cabang Karawang dan Masjid Al-Jihad…

Asuransi Ilustrasi

Minggu, 05 April 2020 - 19:33 WIB

AAJI Minta OJK Izinkan Penjualan PAYDI Tanpa Pertemuan Langsung

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan…

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Minggu, 05 April 2020 - 19:02 WIB

Kemenperin Identifikasi Tantangan dan Kerugian IKM Komponen Otomotif Imbas Pandemi Covid-19

Kementerian Perindustrian terus berupaya mendampingi dan mendukung keberlangsungan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (Foto Ist)

Minggu, 05 April 2020 - 18:47 WIB

Penyelamatan Perbankan Bisa Dipercepat Ketahuan Tidak Sehat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai adanya Perpu 1 2020, sebagai alat penyelamatan dini terhadap lembaga keuangan seperti perbankan agar tetap sehat sebelum goyang.

Chairman ITBC dan juga menjabat Ketua Harian Kadin-Komite Taiwan, Rini Lestari bersama Ketua KADIN- Komite Taiwan, Setyono Djuandi Darmono

Minggu, 05 April 2020 - 18:05 WIB

ITBC, ICATI, dan KSPK Gandeng Kadin-Komite Taiwan Dukung Tim Medis Lawan Covid-19

Indonesia Taiwan Business Council (ITBC) menggandeng ICATI (Ikatan Citra Alumni Taiwan seIndonesia) Jakarta dan Komunitas Sahabat Pelita Kasih (KSPK) menggalang dana untuk mendukung dan memberikan…