INDUSTRY.co.id - Jakarta - Backlog perumahan di Indonesia untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih cukup tinggi, namun dukungan alokasi dana subsidi dari pemerintah cenderung menurun.
Kondisi ini pun akan mempengaruhi program sejuta rumah (PSR) yang terancam gagal jika penambahan kuota fasilitas likuidasi pembiayaan properti (FLPP) yang saat ini menipis tidak segera dicairkan.
"Backlog rumah didominasi oleh segmen masyarakat berpenghasilan Rp7 juta ke bawah, sementara dana alokasi perumahan untuk segmen ini masih sangat terbatas," kata Plt. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Properti, Setyo Maharso di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Dijelaskan Setyo, dana alokasi FLPP untuk MBR pada tahun 2020 turun sangat drastis jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Secara garis besar untuk tahun 2020 hanya tersedia 86 ribu unit rumah, padahal di tahun 2019 mencapai 283 ribu unit rumah," jelasnya.
Oleh karena itu, Kadin bersama seluruh stakeholder telah mencari beberapa solusi yang nantinya akan diserahkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah antara lain, Pertama, pengalihan dari dana bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk tahun 2020. Pengalihan ini akan menambah bantuan sebesar 128.125 unit.
Kedua, dana APBD yang mengendap bisa menjadi alternatif pembiayaan yang bisa dikembangkan. "Dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening Pemda hingga Rp186 triliun bisa ditarik ke pusat 10%, yakni Rp18,6 triliun bisa dialihkan ke perumahan sederhana," ungkap Setyo.
Ketiga, optimalisasi peranan BPJS Tenagakerjaan (BPJS TK) dan Sarana Multigriya Finance (SMF) untuk perumahan yang perlu didorong, karena selama ini porsi penyalurannya masih sedikit.
"Untuk BPJS TK perlu ada titik temu di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) untuk tingkat bunga optimal antara bank dan BPJS TK. Sementara untuk SMF dapat ditingkatkan peranannya secara lebih besar untuk pembiayaan perumahan rakyat," katanya.
Selanjutnya, Keempat, merelokasi sebagian APBN 2020 untuk subsidi LPG yang mungkin tidak tepat sasaran menjadi potensi sumber pendanaan perumahan bagi MBR.
"Kita harapkan semua pihak bisa mendukung realisasi program perumahan untuk rakyat melalui optimalisasi kebijakan fiskal," jelas Setyo.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih tenang-tenang saja menindaklanjuti persoalan dana alokasi perumahan bagi MBR.
Dijelaskan Totok, kebutuhan perumahan MBR adalah 260 ribu unit untuk tahun 2020 dengan kebutuhan anggaran Rp 29 triliun. Dana yang sudah dianggarkan di APBN 2020 adalah Rp11 triliun (97.700 unit rumah), sehingga masih dibutuhkan dana sebesar Rp18 triliun.
"Sisa kekurangan dana dapat dicarikan melalui beberapa alternatif, dan ini sudah kami bicarakan dengan Kadin dan akan segera diserahkan kepada pemerintah pusat," jelas Totok.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERA) Endang Kawidjaya mengatakan, sasaran sumber dana perlu diputuskan mana yanh paling tepat, agar masalah di tahun-tahun lalu tidak terulang.
"Jika dana dari BPJS TK dan subsidi yang tidak tepat sasaran seperti subsidi gas bisa disalurkan untuk perumahan rakyat, pembahasan dana FLPP langsung bisa selesai," jelas Endang.
