Masalah Tenaga Kerja, Produsen Harapkan Undang-undang Yang Berpihak Pada Industri

Oleh : Hariyanto | Selasa, 21 Maret 2017 - 21:23 WIB

Industri Tekstil
Industri Tekstil

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Sulitnya mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan standar perusahaan menjadi persoalan serius bagi industri tekstil Nasional. Hal ini terutama terjadi di wilayah industri di jawa tengah.

Menurut Deputy General Manager HRM PT. PAN Brothers Indonesia Tbk, Taufik Sujianto, pelaku industri membutuhkan undang-undang yang berpihak kepada pelaku Industri, terlebih hal ini menyangkut Industri padat karya yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

"Karena ini kan industri padat karya yang menyerap puluhan ribu orang kalau tidak di dukung bener bener ini luar biasa dampaknya , cuma yang menjadi konsen saya adalah undang undang kita harus segera di revisi kalau tidak bahaya sekali untuk jangka panjangnya," kata Taufik kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Menurut Taufik, PP No.13 tentang ketenagakerjaan yang saat ini di gunakan oleh pemerintah sudah tidak relevan, mengingat saat ini sudah ada jaminan sosial yang harus di bayarkan oleh perusahaan

"Itu tahun 2003 apakah relevan sekarang sudah 2017, saat itu belum ada jaminan sosial belum ada PP 145 tahun 2015, belum ada BPJS. Sekarang sudah ada apakah masih relevan , double dong perusahaan mengcovernya .Jadi faktor ini yang semestinya jadi pertimbangan waktu merevisi undang-undang nantinya " pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Konferensi pers Grand Opening John Robert Powers Menara Astra Sudirman

Selasa, 23 April 2019 - 21:00 WIB

Pindah ke Menara Astra, John Robert Powers Indonesia Tawarkan Dua Program Baru

Sekolah kepribadian John Robert Powers (JRP) Indonesia hari ini resmi memindahkan kantor pusatnya dari Lippo Kuningan ke Menara Astra, Sudirman, Jakarta. Pemindahan kantor itu bertujuan untuk…

Ilustrasi kantong plastik

Selasa, 23 April 2019 - 20:45 WIB

Perda Larangan Kantong Plastik Ganggu Perekonomian Nasional

Pemerintah pusat melalui Kementrian Perindustrian (Kemenperin) meminta seluruh pemerintah daerah tidak menerbitkan peraturan daerah (perda) yang melarang peredaran kantong dan kemasan plastik.…

Kedua dari kiri: Alexander marwata - Wakil Ketua KPK, Muhammad Sigit - Deputi Bid Pencegahan dan paling kanan: S. Alexander Sianturi dari Treasure ACFE

Selasa, 23 April 2019 - 20:31 WIB

Jakpro Leaders Talk: BUMD DKI Jakarta Perkuat GCG Tegakkan Integritas

Jakarta– PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menginisiasi kebersamaan lintas BUMD se-DKI Jakarta untuk memperkuat Good Corporate Governance (GCG) sebagai upaya preventif berkelanjutan agar terhindar…

Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Muffidah Jusuf Kalla didampingi Yanti Isfandiary Airlangga serta Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih saat meninjau stan pameran kerajinan

Selasa, 23 April 2019 - 20:30 WIB

IKM Jadi Tonggak Penggerak Ekonomi Kerakyatan

Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Hal ini lantaran para pelaku IKM membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya…

Unilever Berbagi Ramadhan

Selasa, 23 April 2019 - 19:47 WIB

Unilever Indonesia Lanjutkan Dukungan Untuk Lombok, Palu dan Donggala Melalui “Ramadhan Berbagi: Beli Kebutuhanmu, Beri Kebaikanmu”

PT Unilever Indonesia Tbk. kembali memberikan dukungan untuk membantu pemulihan pasca bencana di wilayah Lombok, Palu serta Donggala melalui program “Ramadhan Berbagi: Beli Kebutuhanmu, Beri…