Industri Tekstil Berharap Pemerintah Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja

Oleh : Hariyanto | Selasa, 21 Maret 2017 - 14:48 WIB

Ilustrasi industri tekstil. (Tarko Sudiarno/AFP/Getty Images)
Ilustrasi industri tekstil. (Tarko Sudiarno/AFP/Getty Images)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pada tahun lalu tahun lalu, industri tekstil dan garmen mengalami penurunan nilai ekspor. Meski demikian, Industri tekstil Nasional masih bisa bertahan dan menjadi salah satu penyumbang devisa ekspor tertinggi.  

Deputy General Manager HRM PT. PAN Brothers Indonesia Tbk, Taufik Sujianto mengatakan, Faktor yang membuat industri tekstil bisa bertahan antara lain adalah investor, dalam hal ini pemberi kerja. Kedua Adalah serikat, dan yang ketiga adalah pemerintah sebagai pemberi undang undang. Masalahnya, serikat tersebut mengacu kepada undang undang.

"Contohnya gini, kita ini bukan industri teknologi atau apa, yang 100 jumlah karyawan tapi bisa omsetnya bisa 30% margin atau 5% di bawah, undang undang yang kita pakai yaitu UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, katakanlah suatu saat kita fluktuatif. Ini sudah tidak bisa di tangani lagi oleh industri kita , karyawan kita kan sekarang sudah 33 ribu karyawan  dan akan bergerak sampai nanti mencapai angka 60 ribuan targetnya," ujar Taufik kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta Selasa (21/3/2017).

Menurut Taufik, kalau sampai satu titik pemerintah masih mempertahan kan undang undang yang sekarang dan belum ada revisi pembaharuan dan perbaikan, hal ini akan menjadi ancaman untuk industri. Dari sisi peluang, Indonesia masih merupakan pangsa pasar yang bagus sekali selama di dukung oleh pemerintah dari sisi undang undang.

"Karena dari jumlah karyawan 100 margin kita 5% , katakanlah dalam 10 tahun industri teknologi 100 orang dan industri tekstil 10.000 orang stelah 10 tahun katakanlah pabrik tersebut dua duanya ditutup untuk bayar pesangonnya dia masih nutup dengan 100 orang dengan UU 13 ini, yang ini yang 10.000 orang untungnya buat bayar pesangonnya karyawan tidak cukup dengan acuan undang undang yang sama," Ujarnya.

Taufik menilai ada yang salah dengan undang undang tersebut, ia berharap agar pemerintah segera merevisi undang undang No 3 tahun 2003, sehingga industri teksti Nasional dapat menarik minat para investor.

"Kalau undang undangnya di perbaiki saya yakin investor kita tidak ada yang lari ke vietnam," tambahnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Viral Mobil Wapres Isu Bensin Eceran (ist)

Minggu, 12 Juli 2020 - 01:39 WIB

Viral Video Mobil Wapres Ma'ruf Amin isi BBM Eceran Pakai Jeriken yang Bikin Geleng-geleng Kepala, Ini Penjelasan Istana...

Video Mobil dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sedang mengisi bahan bakar dengan menggunakan jeriken menjadi viral di berbagai platform sosial media.

Ilustraai United Airlines (ist)

Minggu, 12 Juli 2020 - 00:05 WIB

Prospek Industri Penerbangan Suram, United Airlines Bakal PHK 36 Ribu Karyawan

Maskapai United Airlines asal Amerika Serikat dikabarkan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap separuh total pekerjanya atau sebesar 36. 000 karyawan dikarenakan penurunan penumpang…

Ilustrasi Klaster Pangan (Photo by iNews)

Sabtu, 11 Juli 2020 - 22:10 WIB

Lewat Corporate Farming, Klaster Pangan BUMN Bersinergi Genjot Produktivitas Pertanian

Dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, PT Sang Hyang Seri (Persero) (SHS), PT Pertani (Persero), dan Klaster Pangan BUMN menjalin kerjasama pengembangan pertanian di lahan HGU SHS…

Dirjen IKMA Kemenperin Gati

Sabtu, 11 Juli 2020 - 22:00 WIB

Kemenperin Fasilitasi Perlindungan KI untuk Pelaku Industri Kecil dan Menengah

Kementerian Perindustrian terus fokus pada pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), termasuk memfasilitasi para pelaku IKM dalam hal perlindungan kekayaan intelektual (KI). Dirjen IKMA…

CIMB Niaga Syariah

Sabtu, 11 Juli 2020 - 21:15 WIB

CIMB Niaga Syariah Serahkan Bantuan Ambulans untuk Warga Bandung Barat

Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) menyerahkan bantuan satu unit mobil ambulans bagi warga Desa Puncaksari, Sindangkerta.