Industri Tekstil Berharap Pemerintah Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja

Oleh : Hariyanto | Selasa, 21 Maret 2017 - 14:48 WIB

Ilustrasi industri tekstil. (Tarko Sudiarno/AFP/Getty Images)
Ilustrasi industri tekstil. (Tarko Sudiarno/AFP/Getty Images)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pada tahun lalu tahun lalu, industri tekstil dan garmen mengalami penurunan nilai ekspor. Meski demikian, Industri tekstil Nasional masih bisa bertahan dan menjadi salah satu penyumbang devisa ekspor tertinggi.  

Deputy General Manager HRM PT. PAN Brothers Indonesia Tbk, Taufik Sujianto mengatakan, Faktor yang membuat industri tekstil bisa bertahan antara lain adalah investor, dalam hal ini pemberi kerja. Kedua Adalah serikat, dan yang ketiga adalah pemerintah sebagai pemberi undang undang. Masalahnya, serikat tersebut mengacu kepada undang undang.

"Contohnya gini, kita ini bukan industri teknologi atau apa, yang 100 jumlah karyawan tapi bisa omsetnya bisa 30% margin atau 5% di bawah, undang undang yang kita pakai yaitu UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, katakanlah suatu saat kita fluktuatif. Ini sudah tidak bisa di tangani lagi oleh industri kita , karyawan kita kan sekarang sudah 33 ribu karyawan  dan akan bergerak sampai nanti mencapai angka 60 ribuan targetnya," ujar Taufik kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta Selasa (21/3/2017).

Menurut Taufik, kalau sampai satu titik pemerintah masih mempertahan kan undang undang yang sekarang dan belum ada revisi pembaharuan dan perbaikan, hal ini akan menjadi ancaman untuk industri. Dari sisi peluang, Indonesia masih merupakan pangsa pasar yang bagus sekali selama di dukung oleh pemerintah dari sisi undang undang.

"Karena dari jumlah karyawan 100 margin kita 5% , katakanlah dalam 10 tahun industri teknologi 100 orang dan industri tekstil 10.000 orang stelah 10 tahun katakanlah pabrik tersebut dua duanya ditutup untuk bayar pesangonnya dia masih nutup dengan 100 orang dengan UU 13 ini, yang ini yang 10.000 orang untungnya buat bayar pesangonnya karyawan tidak cukup dengan acuan undang undang yang sama," Ujarnya.

Taufik menilai ada yang salah dengan undang undang tersebut, ia berharap agar pemerintah segera merevisi undang undang No 3 tahun 2003, sehingga industri teksti Nasional dapat menarik minat para investor.

"Kalau undang undangnya di perbaiki saya yakin investor kita tidak ada yang lari ke vietnam," tambahnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Gunung Agung Bali (Foto Ist)

Minggu, 21 April 2019 - 12:00 WIB

Gunung Agung Bali Kembali Erupsi

Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, kembali mengalami erupsi pada Minggu (21/4/2019) pukul 03.21 Wita dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak atau 5.142 meter…

Mentan Amran Sulaiman di peternakan ayam

Minggu, 21 April 2019 - 09:20 WIB

Sepuluh Alasan Jangan Remehkan Pertanian

Jakarta - Sektor pertanian di era digitalisasi semakin menarik dan digeluti banyak generasi muda. Era ini makin membuktikan bahwa pertanian tak lagi bisa diremehkan. Apalagi, digitalisasi dan…

Dirjen Hortikultura Suwandi. Sesama petani sayuran organik

Minggu, 21 April 2019 - 08:39 WIB

Kementan Genjot Pengembangan Sentra Sayuran Organik di Karanganyar

Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggenjot berbagai daerah agar menjadi sentra produksi sayuran organik, salah satunya sentra sayuran organik di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal…

TOTAL Synthetic Leather kembali menggelar kembali ajang kreativitas di bidang pemasangan jok mobil sekaligus mengumumkan kehadirannya di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019

Sabtu, 20 April 2019 - 21:31 WIB

TOTAL Kembali Gelar Lomba Pasang Jok Paten di IIMS 2019

TOTAL Synthetic Leather kembali menggelar kembali ajang kreativitas di bidang pemasangan jok mobil sekaligus mengumumkan kehadirannya di ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS)…

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperingati hari ulang tahun ke 20 tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), di Gramedia Matraman, Sabtu (20/4/2019)

Sabtu, 20 April 2019 - 21:10 WIB

Hari Perlindungan Konsumen, Sektor Properti Paling Banyak Diadukan Konsumen

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperingati hari ulang tahun ke 20 tahun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam peringatan tersebut, pihaknya menyebut bahwa sektor perumahan…