Jurus Bahlil Mendinginkan Neraka Investasi!

INDUSTRY.co.id - Bos Lotte Chemical. Kim Yong Ho. Dia bergegas keluar dari ruang kerja Kepala BKPM. Wajahnya Sumringah. Sesekali dia melempar senyum kepada pegawai BKPM. Bagaimana tidak bahagia. Investasinya sebesar US$ 4,2 miliar mandeg tiga tahun. Kini menemui solusi. Ditangan Kepala BKPM. Bahlil Lahadalia.

Asal ada kemauan. Bebas dari konflik kepentingan. Ternyata investasi yang mangkrak selama tiga tahun, bisa tuntas dalam tiga minggu. “Bayangkan, kalau kedua pihak bertarung dijalur hukum, bisa ditungguin 10 sampai 20 tahun selesai. Baru investasi dia bisa jalan. Keburu balik dia kenegarannya. Bisa anak cucunya yang memulai,” ujar Bahlil.

Tak jauh berbeda dengan Lotte. Hal yang sama dialami PLTU Tanjung Jati. Investasi di PLTU Tanjung Jati ini bukan kaleng-kalengan. Mencapai Rp 38 triliun. Bayangkan bila duit segede itu dibelikan kerupuk. Butuh ribuan lapangan sepakbola menampungnya. Kapasitasnya juga bukan kaleng-kalengan. Mencapai 4.664 MW. Melampaui PLTU Paiton. Tanjung Jati ini memegang rekor terbesar se-Asia Tenggara.

Kalau tuntas, kata Kepala BKPM, PLTU ini akan memasok 12% kebutuhan terpasang listrik Jawa-Bali. “Tak ada lagi cerita mati listrik tujuh jam dan ikan koi bergelimpangan,” celetuk Bahlil. Kata dia, setara dengan kebutuhan listrik 5 juta pelanggan rumah tangga. Bahkan, dengan tambahan 2.000 MW, nantinya, pembangkit itu akan mampu memasok hingga 15%. Jadi, bukan investasi main-main.

Tapi itulah kondisi kita. Investasi besar tertunda bertahun-tahun. Hanya karena absennya selembar surat dan banyak patgulipat kepentingan. Di tangan Bahlil, dibantu oleh koleganya Menteri BUMN, Erick Thohir, urusan PLTU ini akhirnya tuntas. Tas! Lagi, investasi sebesar Rp 38 triliun ini terselamatkan. Digabung dengan yang lainnya ada lebih dari Rp 100 triliun lebih investasi terselamatkan. Berkat penanganan secara nyata dan langsung ini. Asal ada kemauan dan merdeka dari segala hal. Semua bisa.

Ada lagi kisah sedih lainnya. Lalu kemudiaan berakhir dengan sukacita. Hyundai. Mendengar namanya saja, tentu bukan korporasi kacang-kacangan. Investor dari Negeri Gingseng sana. Kisah sedihnya, dua tahun lebih investasinya terkatung-katung. Investasinya terganjal hanya karena Tax Holiday yang dijanjikan tak kunjung tiba. Padahal Hyundai mau bangun pabrik mobil listrik. Di sini di negara kita. Bukan dimana-mana.

Isunya pun sangat srategis dan mantap. Sejalan dengan visi efisiensi transportasi dan ekonomi kita. Juga manufaktur, menciptakan lapangan kerja. Plus berorientasi ekspor. Lagi-lagi investasi maha penting ini terganjal. Terganjal soal selembaran surat. Insentif fiskal yang dijanjikan entah dimana.

Tak mau ketinggalan peluang, sebab investor yang sama diincar negara tetangga, Kepala BKPM bergerak cepat. Bahlil langsung berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo. Tak ketinggalan dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga kena update beliau. Hasilnya jelas. Selembar surat itu pun tiba ditangan Hyundai.

Sambil menanti kedatangan Jokowi di Pabrik Hyundai di Ulsan, Korsel, Bahlil lekas-lekas meluncur duluan ke Markas Hyundai dua sampai tiga jam perjalanan diluat Kota Busan. Tiba di Markas Hyundai, Bahlil mengajak koleganya, bos-bos Hyundai, mojok sedikit. Diiringi ekspresi serius Bahlil yakinkan bahwa Indonesia adalah ‘sorga investasi’ untuk Hyundai.

Tak lama kemudian, Jokowi datang. Bahlil dengan enteng meneken MoU  dengan Bos Hyundai Motor Company. Presiden Jokowi dan pemilik Hyundai Euisun-Chung mengawali tepuk tangan atas MoU itu. Dilanjutkan dengan sesi salam-salaman. Investasi Hyundai memang hanya US$ 1,5 miliar. Kalah dari Tanjung Jati.

"Bukan masalah nilainya. Tapi dilihat dari kepercayaan Hyundai. Dia pilih Indonesia ini dan ketika tanda tangan semua media di dunia menulis," terang Luhut yang mem-backup Bahlil habis-habisan.

Betul. MoU ini menjadi isu dan pemberitaan diberbagai media internasional. Termasuk Washington Post. Bahlil memang mati-matian melobi Hyundai. Bahlil khawatir Hyundai malah menyeberangi Selat Malaka. Jangan sampai dia memilih Malaysia. Basis investasi barunya. Utamanya untuk mobil listrik.

“Padahal market terbesarnya ada di kita,” pungkas Bahlil. 

Lotte, Tanjung Jati, dan Hyundai. Mereka hanya salah tiga dari banyak investor yang ingin masuk ke Indonesia. Namun, ibarat bertamu, kata Bahlil, mereka cuma sampai di teras rumah.

Setelah kelelahan mengurus surat-surat yang tak kunjung selesai di berbagai lembaga, investor putus asah. Kembalilah dia ke negaranya dengan tangan hampa. Padahal mereka datang membawa uang. Kita rajin mengusir mereka yang membawa duit ke negara ini.  

Saat ini, ada lebih dari Rp 700 triliun investasi yang pipe-lined. Terhalang oleh macam-macam sebab. BPKM mencatat, dari 190 kasus investasi yang terhambat masuk, pertama karena perizinan (32,6 persen). Kedua, sebanyak  17,3 persen karena pengadaan lahan. Ketiga, sebanyak 15,2 persen karena regulasi atau kebijakan. 

Munculnya surat izin khusus, sertifikasi, surat Dirjen hingga peraturan menteri dan tetebengek lainnya. Semua berkontribusi besar pada malasnya investor masuk ke negara kita. 

Dikeluarkanlah jurus baru. Online Single Submission (OSS). Payungnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang dan Perpres no 97 tahun 2014. Juga tidak mempan. Kinerja investasi tetap melempem. Kalah jauh dari Vietnam dan kawan-kawan dan negara-negara Indochina lainnya. Banyak peluang terlewatkan dari perang dagang China vs Amerika.

Melihat kondisi ini, Kepala BKPM tak sekedar putar otak. Bahlil dan jajarannya, siang malam, hari kerja dan hari libur dianggap sama.

Tetap masuk kantor sejak dilantik. Satu per satu keruwetan investor diurai dan dicarikan solusinya di tempat dan saat itu juga. Tak hanya dibahas-bahas. Dibantu oleh Satgas.

“Hari libur pun kita masuk kerja demi investasi dan ekonomi negara,” ujar Bahlil. 

Itu solusi jangka pendek. Solusi jangka panjang, Kepala BKPM mati-matian meyakinkan atasannya, Presiden. Agar perizinan disentralisasi kembali ke BKPM. Selama ini investor memang masuk satu pintu di BKPM. Di BKPM investor mendapat nomor induk berusaha (NIB). Tuntas?

Belum. Belum bisa langsung berusaha. Investor masih harus bertemu dengan banyak meja lain di lembaga lainnya. Di rimbah birokrasi inilah mereka bergelut. Hidup dan mati.  Ada yang sukses. Lebih banyak lagi yang kecewa. Pulang kampung.

Melihat pemaparan Bahlil, Presiden bergerak cepat. Inpres Nomor 7/2019 dirilis. Barangkali ini adalah Inpres tercepat. Minggu sore dibahas. Senin diajukan dan disetujui Presiden. 

Di Inpres ini, dibantu dengan omnibus law nanti, kata Kepala BKPM, investor tak lagi dipimpong ke sana kemari. Investor silakan masuk melalui BKPM. Keluarnya pun di BKPM. Itu yang Kepala BKPM inginkan ke depan. Agar investor menjadikan Indonesia sebagai surga investasi. Bukan neraka investasi. Maka perlu didinginkan.

Penulis adalah RIzal Calvary Marimbo, Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM