Asaki Desak Pemerintah Terapkan Safeguard dan Pembatasan Kouta Impor Keramik Asal India dan Vietnam

Oleh : Ridwan | Senin, 16 Desember 2019 - 14:30 WIB

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)
Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Penurunan impor pasca penerapan safeguard produk keramik ubin dinilai tidak dirasakan dampaknya terhadap industri dalam negeri.

Oleh karena itu, para pelaku industri keramik mendesak pemerintah untuk memasukkan India dan Vietnam ke daftar list negara pengimor keramik yang dikenakan safeguard.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, saat ini impor produk keramik dari India dan Vietnam angkanya sudah sangat mengkhawatirkan.

"Kami sudah mengajukan usulan safeguard keramik impor dari India dan Vietnam. Namun memang masih menunggu harmonisasi PP Nomor 34/2011," kata Edy saat ditemui Industry.co.id di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (16/12).

Berdasarkan data yang dihimpun Asaki, periode Januari - September 2019, impor keramik asal India bertumbuh 2100 persen. Secara total, india berkontribusi sebesar 22 persen terhadap impor keramik, sedangkan Vietnam sebesar 7 persen.

Diakui Edy, pasca pemberlakuan safeguard kemarin nyatanya utulisasi industri keramik nasional hanya bergerak 5 persen.

"Awalnya, kami berharap pemberlakuan safeguard bisa meningkatkan utilisasi keramik nasional mendekati 90 persen, namun nyatanya hanya adi 65 persen. Sangat sedikit sekali tumbuhnya," paparnya.

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan, saat ini harga untuk produk keramik asal China sudah kembali sama dengan harga sebelum safeguard diberlakukan. "Jadi, safegurad tidak memberi dampak apapun untuk industri keramik nasional," jelas Edy.

Oleh karena itu, Edy meminta pemerintah khusisnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk segera memasukkan India dan Vietnam ke dalam list negara yang diberlakukan safeguard.

Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah untuk memberlakuan penetapan kouta impor keramik dari kedua negara tersebut.

"Kita tidak meminta pemerintah melarang impor, tetapi angkanya mesti disesuaikan kembali, karena kapasitas keramik nasional yang besar ini belum terserap baik hanya karena kita belum bisa bersaing dengan produk impor yang notebene-nya harganya ini sangat dibawah biaya produksi keramik nasional," ungkap Edy.

Ia berharap awal tahun 2020 pemberlakuan safeguard dan pembatasan kouta keramik impor dari India dan Vietnam akan segera berlaku.

"Saya rasa dua-duanya harus jalan bareng antara safeguard dan pembatasan kouta impor. Saya mau nya sih awal tahun depan sudah berlaku," harap Edy.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P

Sabtu, 18 Januari 2020 - 06:00 WIB

Panglima TNI : Kesetiaan Kepada NKRI Bentuk Nyata Sinergi TNI-Polri

Kesetiaan kepada NKRI merupakan suatu bentuk nyata sinergi antara prajurit TNI-Polri guna menjamin stabilitas keamanan di Indonesia. Rakyat ingin melihat kekuatan besar yang dimiliki oleh Indonesia…

Ilustrasi hujan deras. (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 18 Januari 2020 - 05:00 WIB

BMKG: WASPADA Potensi Hujan Hebat 17-23 Januari 2020

Sirkulasi siklonik di sekitar Selat Karimata saat ini masih teridentifikasi aktif dan menyebabkan terbentuknya pola konvergensi serta belokan angin yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan…

Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sabtu, 18 Januari 2020 - 05:00 WIB

BKPM Fasilitasi Pembangunan Lanjutan PLTA Maung

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maung di Banjarnegara, Jawa Tengah, pada akhirnya dilanjutkan kembali. Itu terjadi setelah PT Indonesia Power (IP)…

Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi

Sabtu, 18 Januari 2020 - 04:30 WIB

Dharma Bhakti TNI Hanya untuk Rakyat

Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus terus memperkokoh kemanunggalan dengan rakyat karena dharma bhakti TNI dipersembahkan hanya untuk rakyat. Oleh karena itu, laksanakan koordinasi, sinergi…

Mabes TNI Tanda Tangani 73 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020

Sabtu, 18 Januari 2020 - 04:00 WIB

Mabes TNI Tanda Tangani 73 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menandatangani 73 kontrak barang dan jasa pada 2020 senilai Rp 1.282 triliun. sebagian besar barang dan jasa untuk delapan Satuan Kerja di…