Kadin DKI Siap Jadi Atase Perdagangan LN

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 14 Desember 2019 - 05:30 WIB

Kadin DKI Siap Jadi Atase Perdagangan LN
Kadin DKI Siap Jadi Atase Perdagangan LN

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta geram dengan masih minimnya transaksi perdagangan luar negeri (LN). Padahal, sangat banyak produk Indonesia yang berkualitas. Ironisnya, justru kini makin banyak barang-barang dari luar yang membanjiri pasar dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadinda DKI Jakarta Achmad Syarbini melihat peran pemerintah yang belum maksimal membuka pasar luar negeri. Menurutnya, kita butuh intel-intel ekonomi dan perdagangan di luar negeri. "Kami siap menjadi atase ekonomi dan perdagangan luar negeri yang berperan melakukan tugas-tugas intelijen di bidang itu," tutur Syarbini, saat berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Peluang UMKM di Era Milenial Dalam Memanfaatkan Digitalisasi Produk Perbankan' di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dalam acara yang diselenggarakan Media Telematika dan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Perusahaan dan Konsultan Telematika Indonesia (DPN Aspekti) itu, Syarbini mengingatkan agar jangan sekali-kali pemerintah mempersulit pemasaran produk terutama dari kalangan UMKM di manca negara. "Kita butuh intel ekonomi untuk meneliti dan menganalisis pasar di luar negeri, dan kami siap membantu," kata lelaki yang akrab disapa Abi ini.

Pada kesempatan itu, Syarbini mengungkapkan, lemahnya pengamanan sistem ekonomi dan perdagangan itu antara lain ditandai banyaknya aplikasi teknologi keuangan (financial technology/fintech) asing yang merambah Indonesia."Banyak pelaku fintech yang tidak beradab, ini tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menanganinya," tuturnya.

Selain Syarbini, FGD yang dimoderatori Pemimpin Redaksi MediaTelematika Bani Saksono juga menghadirkan dua narasumber lagi, yaitu Direktur Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (PIBI Ikopin) Indra Fahmi serta praktisi telematika Mariska Lubis yang juga Ketua DPN Aspekti.

Mariska Lubis juga sependapat dengan Syarbini terkait keberadaan fintech di Indonesia. Pemerintah dinilainya tidak jeli terhadap peran fintech bagi sistem keuangan negara maupun ekonomi masyarakat. Mariska menyatakan, mereka menghimpun uang masyarakat dan dibawa ke luar negeri dan sekaligus memasarkan barang-barang ke Indonesia. 

"Apa yang terjadi? Mereka berbisnis di Indonesia tanpa bayar pajak," kata Mariska sambil menyebut pelaku fintech seperti Lazada, Gojek, Shoppe, juga Dana. Hal itu akibat pemerintah tak paham dengan konsep dan praktik fintech. 

Menurut Mariska, UMKM sebetulnya bisa memanfaatkan bank tidak hanya untuk transaksi pembayaran, tapi bank sebagai media perdagangan. Itu sebabnya bank juga harus menjadi pendamping dan konsultan usaha bagi UMKM untuk mengembangkan jaringan pemasaran. Lebih lanjut, Mariska juga menyoroti lemahnya posisi tawar perdagangan kita di luar negeri. 

"Banyaknya transaksi di luar negeri yang dibayar dengan LC menunjukkan adanya ketidakpercayaan kepada kita," katanya. Hal ini, kata Mariska yang juga Ketua Wartawan Online Indonesia (WOI) Wilayah Jawa Barat, sangat ironis. Di satu sisi pemerintah memberi kemudahan luar biasa bagi masuknya barang-barang asing, sementara bank-bank nasional kita dipersulit saat hendak membuka cabang di LN. 

Uang Baskom

Sementara itu, Indra Fahmi banyak mengungkap betapa tidak kondusifnya sistem keuangan di kalangan usaha mikro dan kecil. "Usaha mikro kecil kita banyak terjebak oleh uang baskom yang dikelola para rentenir. Mereka itu pelaku fintech yang tak formal," tutur Indra  yang juga menjadi konsultan UMKM di Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut Indra, jeratan rentenir itu akibat UMKM yang tak tersentuh oleh bank (unbankable). "Itu makanya perlu ada pendampingan terhadap mereka, termasuk bagaimana melakukan edukasi dan penyusunan business plan yang baik. Para pendamping juga akan menjadi penjaminnya," kata mantan wakil rektor Ikopin Bandung ini.

Pada kesempatan itu, Indra membeberkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan 2019 tentang fintech. Sebanyak 66,6% orang menggunakan fintech hanya untuk bayar tagihan. Ironisnya, sebanyak 68,74% tidak pernah bersentuhan dengan fintech.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Prabowo dan Gibran (foto Istimewa)

Rabu, 24 April 2024 - 13:06 WIB

KPU: Prabowo-Gibran, Presiden & Wapres Terpilih

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara sah dan resmi ditetapkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk Tahun 2024-2029. Ketetapan tersebut disampaikan langsung oleh…

Ketua MPR RI Dukung Fashion Show 'Keindahan Karya Kain Tenun dan Batik Ku Indonesia' di Italia

Rabu, 24 April 2024 - 13:00 WIB

Ketua MPR RI Dukung Fashion Show 'Keindahan Karya Kain Tenun dan Batik Ku Indonesia' di Italia

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung rencana pagelaran fashion show, 'Keindahan Karya Kain. Tenun dan Batik Ku Indonesia', oleh Dian Natalia Assamady.…

Edukasi Keuangan Pegadaian

Rabu, 24 April 2024 - 11:33 WIB

Peringati Hari Kartini, PT Pegadaian Laksanakan Kegiatan Edukasi Keuangan Perempuan

Dalam rangka memperingati Hari Kartini, PT Pegadaian dukung Kegiatan Edukasi Keuangan bertema "Perempuan Cerdas Keuangan, Perempuan Indonesia Hebat" yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan…

RUPST Astragraphia 2024

Rabu, 24 April 2024 - 11:19 WIB

Meningkat 45%, Astragraphia Bukukan Laba Bersih Sebesar Rp141 Miliar

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Astra Graphia Tbk (Astragraphia) yang dilaksanakan pada Selasa (23/4/2024) menyetujui pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 45% dari total…

Ketua MPR RI Apresiasi 18 Pengurus IMI Terpilih Sebagai Anggota Legislatif

Rabu, 24 April 2024 - 11:11 WIB

Ketua MPR RI Apresiasi 18 Pengurus IMI Terpilih Sebagai Anggota Legislatif

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, dalam kontestasi Pemilu Legislatif 2024, enam Ketua IMI Provinsi…