Pariwisata Premium Labuan Bajo Itu Bukan Untuk Rakyat

Oleh : Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database, Indonesia | Senin, 02 Desember 2019 - 13:40 WIB

Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database, Indonesia
Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database, Indonesia

INDUSTRY.co.id, Presiden Jokowi perlu memikirkan ulang pariwisata premium untuk destinasi pariwisata Labuan-Bajo-Flores. Pariwisata premium itu hanya melayani wisatawan yang memiliki uang banyak dan hanya menguntungkan investor pariwisata, hotel mewah dan para investor yang telah mengkapling pulau-pulau di sekitar wilayah Taman Nasional Komodo (TNK). Jokowi harus menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud pariwisata berbasis premium itu. Apa manfaat pengolahan pariwisata Labuan Bajo untuk rakyat kecil di Manggarai Barat?

Dari pengelolahan Taman Nasional Komodo (TNK) yang sekarang dikontrol pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saja, rakyat Manggarai Barat tak mendapat apa-apa dari penarikan retribusi dan pajak dari TNK senilai Rp 29 miliar tahun 2017 dan Rp 32 miliar tahun 2018. Bukan hanya itu, pemerintah pusat terus-menerus mengklaim bahwa dana pembangunan infrastruktur untuk menopang pariwisata Labuan Bajo mencapai angka puluhan triliun, tetapi sampai sekarang tak memiliki efek apa-apa untuk rakyat Manggarai Barat. “Tata kota di Labuan Bajo tak diurus, jalan-jalan ke desa yang akan menghubungkan pusat pertanian rakyat dan industry pariwisata tak terurus. Air bersih di kota Labuan Bajo hanya dinikamati hotel-hotel mewah, sementara rakyat tak mendapat manfaat berarti dari dana pembangunan pusat itu”.

Lebih mengerikan lagi bahwa pemerintah pusat hanya ingin mengambil untung dari pengolahan TNK dan pulai-pulau indah di Labuan Bajo, sementara warga yang sudah lama menetap di sekitar TNK tidak pernah di perhatikan. Di Pulau Komodo ada ratusan rumah tangga, di Pulau Mesa dan Papagarang juga ada sekitar 60 rumah tangga dan terdiri dari satu desa. Tetapi selama bertahun-tahun, pemerintah pusat tidak memperhatikan nasib mereka. Warga di biarkan tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa fasilitas penunjang kesehatan, fasilitas pendidikan tidak dibangun. Pemerintah daerah Manggarai Barat juga tidak mau membangun fasilitas infrastruktur di kawasan TNK, karena mereka berpikir untuk apa membangun, sementara dana pengolahan TNK dan yang mendapat nikmat dari pengolahan wilayah semuanya di ambi pemerintah pusat. Jadi, bisnis pariwisata berbasis premiumnya  Jokowi itu hanya untuk melayani elit pariwisata yang juga dekat dengan kekuasaan dan juga menjadi elit di dalam pemerintahan Jokowi.

Jumlah pulau di sekitar TNK dan pulau-pulau di wilayah Labuan Bajo mencapai 200-an pulau. Tetapi sampai sekarang sudah banyak investor yang mengkapling pulau-pulau itu untuk di bangun hotel, resort, villa dengan biaya sangat mahal. Di pulau Kenawa dan pulau Seraya kecil dan Seraya Besar misalnya, sudah dikontrol investor asing dari Italia dan Korea Selatan. “Di pulau Kanawa, satu pulau besar sudah dimiliki investor yang dilengkapi dengan hotel, resort dan restoran besar. Rata-rata yang masuk ke Pulau Kanawa ini adalah wisatawan dari Korea Selatan, Hongkong dan Jepang”.

Sementara di wilayah TNK ada beberapa pulau seperti, pulau Komodo, pulau Rinca, pulau Padar, pulau Kelor dan pulau penyangga seperti, pulau Mesa dan Pulau Papagarang. Di kawasan TNK ini pemerintah sudah membuat zonasi. Pulau-pulau sekitar TNK ini sudah dikontrol oleh investor-investor besar. Sekitar 40 hektar lahan di wilayah TNK sudah dimiliki investor bekerjasama dengan pemerintah pusat. Padahal, di pulau Komodo warga yang hidup berdampingan dengan Biawak Komodo terdiri dari ratusan keluarga. Sementara di daerah penyangga seperti pulau Mesa dan pulai Papagarang juga sudah ada ratusan rumah tangga yang bermata pencaharian nelayan dan melaut. Seiring perkembangan pariwisata Komodo-Labuan Bajo, warga di sekitar TNK ini tak boleh memiliki hak atas lahan dan tak bisa menangkap ikan di sekitar kawasan TNK, sementara mata pencaharian mereka adalah nelayan.

Di Labuan Bajo sendiri, hotel-hotel mewah semakin padat. Hotel Ayana sudah dibangun dan mengambila-alih wilayah pantai, dermaga di laut sendiri, restoran di bangun di wilayah pantai yang menghambat kapal lain masuk ke pelabuhan.Deskriminasi tenaga kerja sudah terjadi. Di hotel-hotel besar, seperti Ayana sudah mempekerjakan pekerja-pekerja asing, pelayan-pelayan asing di berikan standar gaji internasional, sementara pekerja lokal yang standar kerjanya sama diberikan  gaji rendah. Begitu juga dengan master dive, asing diberikan gaji tinggi. Investor-investor yang datang dari Jepang, Thailand dan Hongkong membawa guide-guide sendiri.

Pariwisata Premium lama kelamaan menjadi sebuah sistem dan membuat ekonomi kecil mati. Tingkat konsumsi pun pasti akan ikut berdampak sangat tinggi. Harga-harga di hotel dan restoran menjadi sangat mahal. Biaya-biaya ke spot-spot pariwisata menjadi sangat mahal,biaya transportasi kapal penumpang ke TNK dan pulau-pulau di sekitar Labuan Bajo tak bisa dijangkau rakyat kecil. Jadi yang menikmati untung dari pariwisata kelas premium itu hanyalah elit. “Tiket masuk ke TNK selama ini Rp 5.000,00 jika ke Premium nantinya bisa jutaan, rakyat tak bisa masuk ke TNK. Biaya transportasi kapal dari Labuan Bajo ke TNK menjadi ikutan naik dan berimbas pada rakyat bawah yang tak memiliki pendapatan besar”

Ini sangat ironis, karena Pendapatan per kapita regional kabupaten Manggarai Barat per 2019 hanya sebesar Rp 12 juta per tahun atau pendapat per bulan masyarakat hanya Rp 1 juta atau per hari sebesar Rp30.000,- . ini tentu menjadi sangat tidak normal untuk konsumsi dan inflasi menjadi sangat tinggi. Per bulan Agustus 2019, tingkat inflasi Manggarai Barat mencapai 0.4 di atas tingkat inflasi nasional.

Infrastruktur penunjang pariwisatapun jauh di bawah standar. Kelistrikan di Labuan Bajo, elektrifikasinya masih sangat rendah. Per tahun 2019, jumlah rumah tangga di Manggarai Barat yang mendapat listrik dari PLN dan non PLN baru sebesar 12.000 Rumah Tangga.

Penulis adalah Ferdy Hasiman,   Peneliti Alpha Research Database, Indonesia

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan OCBC 2024

Selasa, 19 Maret 2024 - 09:42 WIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan OCBC 2024

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di OCBC Tower, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Bank memperoleh persetujuan atas seluruh mata acara…

Petugas Bank Mandiri mengecek keuangan yang akan ditukarkan ke masyarakat

Selasa, 19 Maret 2024 - 09:39 WIB

Antisipasi Kebutuhan Nasabah pada Ramadhan & Idul Fitri, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Secara Net sebesar Rp 31,3 Triliun

Bank Mandiri menyiapkan net kebutuhan uang tunai sekitar Rp 31,3 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat selama 30 hari ke depan, yaitu pada 18 Maret –…

Gelar Safari Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Tarakan

Selasa, 19 Maret 2024 - 09:27 WIB

Gelar Safari Ramadan, Jamkrindo Lakukan Kegiatan Sosial di Tarakan

Dalam rangka Ramadan, sekaligus sebagai rangkaian peringatan HUT ke-54 pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang, PT Jamkrindo melakukan kegiatan Safari Ramadan di beberapa daerah. Dalam kegiatan Safari…

Danamon dan Central Park Mall Berkolaborasi Perkuat Ekosistem Finansial

Selasa, 19 Maret 2024 - 07:15 WIB

Danamon dan Central Park Mall Berkolaborasi Perkuat Ekosistem Finansial

Sebagai bagian dari komitmen untuk mengembangkan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) menjadi grup keuangan terkemuka, dengan profitabilitas yang berkelanjutan, Danamon terus melakukan berbagai…

Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Biaya Kuliah Tinggi, Pinjaman Pendidikan Jadi Solusi?', Senin (18/3).

Selasa, 19 Maret 2024 - 07:15 WIB

Wow! Kabar Baik bagi Mahasiswa yang tidak mendapatkan KIP, Pemerintah Bakal Siapkan Pinjaman Lunak Tanpa Bunga

Jakarta, FMB9 - Pemerintah tengah mengkaji pinjaman sangat lunak untuk mahasiswa sebagai solusi pendanaan pendidikan di perguruan tinggi. Masih belum terjangkaunya biaya pendidikan tinggi bagi…