PP Perlindungan dan Pengolahan Sistem Gambut Rugikan Sektor Kelapa Sawit Nasional

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Hasril Hasan Siregar menilai, peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2016 jo PP Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengolahan Sistem Gambut, sangat merugikan sektor kelapa sawit nasional.

"Kebijakan ini, membuat resah para praktisi sawit, baik industri maupun petani sawit," tutur Hasril di Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Menurutnya, hampir sejuta hektare lahan sawit milik petani Indonesia di lahan gambut bakal hilang dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomis hingga ratusan miliar rupiah.

"Kalau lahan sawit diprediksi luasnya sekitar 11 juta hektare, 40% disebut-sebut sebagai lahan sawit rakyat. Kami punya informasi kalau 800.000 hektare lahan sawit milik rakyat ada di lahan gambut dan diprediksi jumlah ini bisa mencapai 1 juta hektare dan di Sumatera Utara saja ada 100.000 hektare lahan sawit petani bakal hilang dan menjadi hutan karena ada di lahan gambut," ujar Hasril.

Sedangkan Ketua Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Budi Muliyanto mengatakan, isu gambut yang dikaitkan dengan global warming justru menimbulkan banyak pertanyaan.

Sebab faktanya, saat ini sebagian belahan dunia, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, justru bukan mengalami global warming, melainkan global cooling.

"New York dan banyak negara bagian di Amerika Serikat seharusnya saat ini memasuki musim semi, namun ternyata masih memasuki musim salju. Saya secara tegas mendukung para petani yang ingin mendapatkan kesejahteraan dari tanah mereka sendiri," ujar Budi.(Hry/ Imq)