Ketua MPR Minta Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Naik

Oleh : Herry Barus | Kamis, 14 November 2019 - 03:30 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo
Ketua MPR Bambang Soesatyo

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)  meminta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBU-BP) Kelas III.

Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan pada 2 September 2019.

"Hasil rapat kerja gabungan tersebut harus dihormati oleh seluruh pihak, khususnya Kemneko PMK dan Kemenkes. Untuk itu saya mendukung Menkes agar Menteri Keuangan dan Menko PMK tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Mereka adalah rakyat yang harus dilindungi negara. Jangan sampai juga institusi lembaga perwakilan rakyat terkesan dilecehkan. Persoalan mengenai defisit anggaran dalam BPJS Kesehatan, bisa dicarikan solusinya dengan efisiensi APBN dari pos-pos lainnya serta pembenahan internal BPJS Kesehatan. Jangan karena alasan defisit, lantas rakyat dikorbankan," ujar Bamsoet menanggapi polemik kenaikan BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (13/11/19).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, negara punya tiga hal dasar yang wajib dipenuhi kepada rakyatnya, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Dengan pendapatan negara di tahun 2020 yang ditargetkan mencapai Rp 2.232,2 triliun, negara seharusnya mampu menjamin ketiga kebutuhan rakyat tadi. Utamanya, kesehatan yang menjadi modal utama bagi rakyat untuk beraktivitas.

"Kuncinya adalah pada political will pengelolaan keuangan negara (APBN). Apakah ditujukan sebesarnya untuk kebutuhan rakyat, atau justru ditujukan untuk belanja barang dan pembiayaan operasional perjalanan dinas kementerian/lembaga. Jangan sampai pemborosan/inefisiensi apalagi kebocoran APBN yang selalu terjadi setiap tahunnya, kembali terulang di 2020," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, data Kementerian Keuangan mencatat terjadinya inefisiensi anggaran di tahun 2016 mencapai Rp 50 triliun. Di tahun 2017 potensinya mencapai Rp 40 triliun. Badan Pemeriksaan Keuangan melaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019, tercatat Rp 10.35 triliun APBN yang pengelolaannya diduga bermasalah.

"Selain dalam pemanfaatan pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan juga perlu memaksimalkan potensi pendapatan negara dari berbagai sektor perpajakan. Jangan ada lagi pengemplang pajak yang tak ditindak. Seharusnya setalah melakukan tax amnestry, sudah tak ada lagi pajak yang tertunggak dan diselewengkan. Seluruhnya harus masuk ke kas negara untuk kemudian dimanfaatkan guna kemakmuran rakyat," terang Bamsoet.

 

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, jika iuran BPJS Kesehatan untuk PBU-BP Kelas III dinaikan, bukan tidak mungkin konsumsi masyarakat akan menurun lantaran tak punya uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Jika konsumsi rumah tangga sampai menurun, pada akhirnya akan turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Kuartal IV menurun menjadi 5,01 persen dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai 5,17 persen. Ini menjadi laju terlemah sejak Kuartal I-2018. Jika iuran BPJS Kesehatan Kelas III dinaikan, bukan tidak mungkin rakyat akan menjerit dan mencekik pertumbuhan konsumsi rumah tanga. Pada gilirannya, akan berimbas kepada kondisi perekonomian nasional yang bisa jadi akan bergejolak," pungkas Bamsoet.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirut BRI, Sunarso menerima penghargaan (Doc: BRI)

Kamis, 09 Juli 2020 - 22:43 WIB

Keren, Dirut BRI Sunarso Dinobatkan CEO Paling Visioner

Pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi menjadi akselerator transformasi di tubuh Bank BRI. Proses transformasi tersebut diapresiasi oleh majalah BUMN Track, dimana dalam ajang 9th…

Ilustrasi tambang batu bara (Foto Ist)

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:55 WIB

PT Bumi Resources Tbk Tegaskan Telah Bayar Keseluruhan Pokok dan Kupon Tranche A sebesar USD327,82 juta

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menegaskan telah memproses pembayaran kesepuluh sebesar USD6,51 juta melalui agen fasilitas pada tanggal 8 Juli 2020, yang mewakili bunga pinjaman sebesar USD6,51…

 PT Pegadaian (Persero)

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:40 WIB

Pegadaian Terbitkan Obligasi Tahap II Senilai Rp1,5 Triliun

PT Pegadaian (persero) terbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 (Obligasi Tahap II) senilai Rp1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun…

Tokio Marine Life Insurance Indonesia mengadakan acara webinar My Turning Point, My New Normal melalui platform Zoom, pada hari ini, Kamis 9 Juli 2020.

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:25 WIB

Tokio Marine Life Insurance Indonesia Dorong Masyarakat Bersikap Positif dan Cermat Kelola Keuangan di Era New Normal

Jakarta 09/7/20 – Sejak pandemi COVID-19 merebak awal tahun ini, perlambatan ekonomi pun menjadi tak terelakkan. Sejumlah data yang dipaparkan oleh ekonom, menteri dan juga para pengusaha…

Serahterima KartaNU Cilegon (Doc: BNI Syariah)

Kamis, 09 Juli 2020 - 20:55 WIB

Hore...Kartu Anggota NU Cilegon Berwujud ATM BNI Syariah

BNI Syariah menandatangani kerjasama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cilegon terkait penerbitan kartu debit co-branding kartu anggota NU (KARTANU) yang bisa digunakan sebagai…