Merasa Tak Dilibatkan, Pemangku Kepentingan IHT Secara Tegas Menolak Revisi PP 109/2012

Oleh : Ridwan | Rabu, 13 November 2019 - 13:10 WIB

Industri Hasil Tembakau (IHT)
Industri Hasil Tembakau (IHT)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Eksistensi Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional semakin terancam akibat usulan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk merevisi Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Revisi tersebut dinilai akan memberikan dampak negatif yang luar biasa bagi IHT, baik dari sisi keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), M. Nur Azami menegaskan bahwa pihaknya menolak revisi Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Menurutnya, usulan tersebut belum pernah disosialisasikan kepada seluruh stakeholder di sektor IHT.

"Selain itu, tidak dijelaskan pasal-pasal yang akan diubah, kita tidak tahu apakah revisi ini  menguntungkan atau malah merugikan sektor IHT," kata M. Nur Azami, di Jakarta, Rabu (13/11).

Dijelaskan Azami, Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sudah cukup ketat dan mengatur promosi produk, iklan, tidak menjangkau anak dibawah umur.

"Aturan tersebut tidak perlu direvisi, kecuali revisi tersebut melibatkan stakeholder dan pasal-pasal di Peraturan Pemerintah 109/2012 tidak memberatkan sektor industri hasil tembakau," paparnya.

Lebih lanjut, pada revisi aturan tersebut, akan ada pasal muatan gambar peringatan pada kemasan rokok dan belum disosialisasikan kepada stakeholder.

"Gambar peringatan yang besar menyebabkan kenaikan biaya produksi bagi pabrikan. Sampai dengan hari ini, isu kenaikan cukai cukup memberatkan, apalagi dengan peringatan gambar yang besar sekitar 90%," ujar Azami.

Azami menilai, peringatan berupa gambar larangan merokok sebesar 90% sangat mengarah pada aturan Plaint Packaging yang diterapkan beberapa negara seperti kalo di Thailand. Aturan ini akan  menghilangkan ciri khas produk tembakau asal Indonesia.

"Thailand dan Australia itu tidak punya sejarah dan kearifan lokal dalam hal tembakau seperti Indonesia, jadi tidak bisa disamakan. Apabila aturan yang sama diterapkan, malah bisa meningkatkan peredaran rokok ilegal, dan sangat merugikan komunitas yang bergantung hidupnya dari tembakau" tegasnya.

Sebelumnya, beredar pemberitaan bahwa Kemenkes memberikan usulan terkait rancangan revisi PP 109/2012. Beberapa poin revisi tersebut adalah memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40% menjadi 90%, pelarangan bahan tambahan  dan melarang total promosi dan iklan di berbagai media, dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak.

Revisi PP 109/2012 tidak sejalan dengan semangat pemerintahan Jokowi yang mendorong adanya transparansi dalam proses pembuatan peraturan-perundang-undangan serta mempermudah kegiatan investasi dan berusaha, yang berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirut BRI, Sunarso menerima penghargaan (Doc: BRI)

Kamis, 09 Juli 2020 - 22:43 WIB

Keren, Dirut BRI Sunarso Dinobatkan CEO Paling Visioner

Pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi menjadi akselerator transformasi di tubuh Bank BRI. Proses transformasi tersebut diapresiasi oleh majalah BUMN Track, dimana dalam ajang 9th…

Ilustrasi tambang batu bara (Foto Ist)

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:55 WIB

PT Bumi Resources Tbk Tegaskan Telah Bayar Keseluruhan Pokok dan Kupon Tranche A sebesar USD327,82 juta

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menegaskan telah memproses pembayaran kesepuluh sebesar USD6,51 juta melalui agen fasilitas pada tanggal 8 Juli 2020, yang mewakili bunga pinjaman sebesar USD6,51…

 PT Pegadaian (Persero)

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:40 WIB

Pegadaian Terbitkan Obligasi Tahap II Senilai Rp1,5 Triliun

PT Pegadaian (persero) terbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 (Obligasi Tahap II) senilai Rp1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun…

Tokio Marine Life Insurance Indonesia mengadakan acara webinar My Turning Point, My New Normal melalui platform Zoom, pada hari ini, Kamis 9 Juli 2020.

Kamis, 09 Juli 2020 - 21:25 WIB

Tokio Marine Life Insurance Indonesia Dorong Masyarakat Bersikap Positif dan Cermat Kelola Keuangan di Era New Normal

Jakarta 09/7/20 – Sejak pandemi COVID-19 merebak awal tahun ini, perlambatan ekonomi pun menjadi tak terelakkan. Sejumlah data yang dipaparkan oleh ekonom, menteri dan juga para pengusaha…

Serahterima KartaNU Cilegon (Doc: BNI Syariah)

Kamis, 09 Juli 2020 - 20:55 WIB

Hore...Kartu Anggota NU Cilegon Berwujud ATM BNI Syariah

BNI Syariah menandatangani kerjasama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cilegon terkait penerbitan kartu debit co-branding kartu anggota NU (KARTANU) yang bisa digunakan sebagai…