Merasa Tak Dilibatkan, Pemangku Kepentingan IHT Secara Tegas Menolak Revisi PP 109/2012

Oleh : Ridwan | Rabu, 13 November 2019 - 13:10 WIB

Industri Hasil Tembakau (IHT)
Industri Hasil Tembakau (IHT)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Eksistensi Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional semakin terancam akibat usulan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk merevisi Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Revisi tersebut dinilai akan memberikan dampak negatif yang luar biasa bagi IHT, baik dari sisi keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), M. Nur Azami menegaskan bahwa pihaknya menolak revisi Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Menurutnya, usulan tersebut belum pernah disosialisasikan kepada seluruh stakeholder di sektor IHT.

"Selain itu, tidak dijelaskan pasal-pasal yang akan diubah, kita tidak tahu apakah revisi ini  menguntungkan atau malah merugikan sektor IHT," kata M. Nur Azami, di Jakarta, Rabu (13/11).

Dijelaskan Azami, Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sudah cukup ketat dan mengatur promosi produk, iklan, tidak menjangkau anak dibawah umur.

"Aturan tersebut tidak perlu direvisi, kecuali revisi tersebut melibatkan stakeholder dan pasal-pasal di Peraturan Pemerintah 109/2012 tidak memberatkan sektor industri hasil tembakau," paparnya.

Lebih lanjut, pada revisi aturan tersebut, akan ada pasal muatan gambar peringatan pada kemasan rokok dan belum disosialisasikan kepada stakeholder.

"Gambar peringatan yang besar menyebabkan kenaikan biaya produksi bagi pabrikan. Sampai dengan hari ini, isu kenaikan cukai cukup memberatkan, apalagi dengan peringatan gambar yang besar sekitar 90%," ujar Azami.

Azami menilai, peringatan berupa gambar larangan merokok sebesar 90% sangat mengarah pada aturan Plaint Packaging yang diterapkan beberapa negara seperti kalo di Thailand. Aturan ini akan  menghilangkan ciri khas produk tembakau asal Indonesia.

"Thailand dan Australia itu tidak punya sejarah dan kearifan lokal dalam hal tembakau seperti Indonesia, jadi tidak bisa disamakan. Apabila aturan yang sama diterapkan, malah bisa meningkatkan peredaran rokok ilegal, dan sangat merugikan komunitas yang bergantung hidupnya dari tembakau" tegasnya.

Sebelumnya, beredar pemberitaan bahwa Kemenkes memberikan usulan terkait rancangan revisi PP 109/2012. Beberapa poin revisi tersebut adalah memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40% menjadi 90%, pelarangan bahan tambahan  dan melarang total promosi dan iklan di berbagai media, dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak.

Revisi PP 109/2012 tidak sejalan dengan semangat pemerintahan Jokowi yang mendorong adanya transparansi dalam proses pembuatan peraturan-perundang-undangan serta mempermudah kegiatan investasi dan berusaha, yang berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

JNE-Billionaire Coach Dorong UKM JABAR Naik Kelas

Kamis, 12 Desember 2019 - 08:00 WIB

JNE-Billionaire Coach Dorong UKM JABAR Naik Kelas

JNE bekerjasama dengan Billionaire Coach menggelar seminar bertajuk 10X Digital Scale up yang berisi berbagai program dukungan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), seperti pemaparan dari para pakar…

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kiri) menyerahkan cindera mata kepada Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar.

Kamis, 12 Desember 2019 - 07:07 WIB

Telkom dan KB Financial Group Sepakat Luncurkan Centauri Fund

Jakarta – Sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan bisnis digitalnya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya MDI Ventures bersama dengan KB Financial Group,…

Dermaga IPCC (Foto Istimewa)

Kamis, 12 Desember 2019 - 06:51 WIB

IPCC Bagi Divident Interim dari Laba 70 Persen

Jakarta - Sebagai bentuk komitmen peningkatan value kepada para pemegang saham dan stakeholders, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) akan membagikan dividen interimnya.

Stefan Doboczky (CEO) bersama pimpinan Lenzing AG di Austria

Kamis, 12 Desember 2019 - 06:00 WIB

Lenzing Raih Status CSR-Gold dari EcoVadis

The Lenzing Group, yang merupakan perusahaan terdepan dalam pelestarian iklim, anggota dari CEO Climate Leaders Group dalam World Economic Forum, dan salah satu penandatangan United Nations…

Panglima TNI TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P

Kamis, 12 Desember 2019 - 05:00 WIB

Panglima TNI : Bangga Atas Prestasi Yang Telah Di Raih Tim Karate Indonesia Pada Sea Games 2019

Panglima TNI TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang telah di raih oleh Tim Karate Indonesia pada Sea Games 2019 dengan meraih 2 medali…