Gara-gara Cangkul dan Pacul Presiden Jokowi Marah Besar

Oleh : Ridwan | Rabu, 06 November 2019 - 14:02 WIB

Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas Pengadaan 2019 (Foto: Ridwan/Industry.co.id)
Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas Pengadaan 2019 (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa 2019. Acara tahunan ini sendiri diketahui digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Jokowi pun menyampaikan sejumlah hal kala memberikan sambutannya dalam acara tersebut diantaranya perihal maraknya produk impor di Indonesia. 

Menurut Jokowi seharusnya LKPP lebih memaksimalkan produk dalam negeri dalam kategori barang dan jasa yang ditawarkan. Bahkan seharusnya produk dalam negeri harus jadi yang pertama dalam kategori barang jasa.

"Produksi dalam negeri harus diserap sebanyak-banyaknya. Prioritaskan produk dalam negeri agar bisa cepat masuk ke e-katalog. Khususnya produk UMKM sehingga perekonomian kecil pun jalan," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). 

Jokowi lantas mencontohkan suatu kasus yang sukses membuatnya pening. Pasalnya Indonesia diketahui masih mengimpor sejumlah barang yang sedianya diproduksi dalam negeri dengan kualitas yang tak kalah mumpuni, seperti cangkul.

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, kamu buat pacul tahun depan. Saya beli ini puluhan ribu cangkul," tutur Jokowi. 

"Enak banget itu negara yang di mana barang itu kita impor. Padahal kita masih defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan," tambahnya.

Walau demikian Jokowi menyadari terkadang harga barang impor memang lebih murah daripada produksi dalam negeri. Namun bila diteruskan, kebijakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu Jokowi meminta LKPP untuk lebih selektif dalam memilih barang impor.

"Kalau yang impor stabilo merah saja, enggak usah. Lha bagaimana kita masih senang impor, padahal neraca perdagangan kita defisit, tapi kita hobi impor," tegas Presiden.

"Kebangetan banget, uangnya pemerintah lagi. Kebangetan kalau itu masih diteruskan. Kebangetan," katanya.

Jokowi juga meminta agar LKPP tidak mempersulit masuknya produk domestik dalam katalog barang jasa. Standar dalam penentuan barang-barang masuk, ujar Jokowi, hendaknya tak dipersulit.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Talk Show ICDX yang bertajuk “Menjelajahi Dinamika Komoditi Syariah: Peluang dan Tantangannya di Indonesia”

Selasa, 19 Maret 2024 - 12:22 WIB

Makin Diminati, ICDX Targetkan Transaksi Komoditi Syariah Mencapai Rp 2,5 Triliun di Tahun 2024

Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Nursalam mengatakan, transaksi Komoditi Syariah di Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan…

Gedung BNI

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:53 WIB

BNI Exporters Forum Bantu UMKM Tembus Pasar Amerika

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI konsisten mendorong UMKM Go Global dan meningkatkan devisa negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah)

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:47 WIB

Menko Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Selesai pada Tahun 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan bahwa pemerintah menargetkan 41 Proyek Strategis…

Kemenkeu dan Kejaksaan Agung Bersinergi Tangani Kredit Bermasalah di LPEI

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:36 WIB

Tangani Kredit Bermasalah di LPEI, Kemenkeu Bersinergi Dengan Kejaksaan Agung

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyerahkan dan melaporkan indikasi terjadinya tindak pidana fraud pada pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan…

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu,

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:24 WIB

Jaga Perekonomian Indonesia, Pemerintah Akan Terus Pantau Dampak Perlambatan Ekonomi Global

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan ekonomi global untuk menjaga perekonomian Indonesia.