Gara-gara Cangkul dan Pacul Presiden Jokowi Marah Besar

Oleh : Ridwan | Rabu, 06 November 2019 - 14:02 WIB

Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas Pengadaan 2019 (Foto: Ridwan/Industry.co.id)
Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas Pengadaan 2019 (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa 2019. Acara tahunan ini sendiri diketahui digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Jokowi pun menyampaikan sejumlah hal kala memberikan sambutannya dalam acara tersebut diantaranya perihal maraknya produk impor di Indonesia. 

Menurut Jokowi seharusnya LKPP lebih memaksimalkan produk dalam negeri dalam kategori barang dan jasa yang ditawarkan. Bahkan seharusnya produk dalam negeri harus jadi yang pertama dalam kategori barang jasa.

"Produksi dalam negeri harus diserap sebanyak-banyaknya. Prioritaskan produk dalam negeri agar bisa cepat masuk ke e-katalog. Khususnya produk UMKM sehingga perekonomian kecil pun jalan," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/11). 

Jokowi lantas mencontohkan suatu kasus yang sukses membuatnya pening. Pasalnya Indonesia diketahui masih mengimpor sejumlah barang yang sedianya diproduksi dalam negeri dengan kualitas yang tak kalah mumpuni, seperti cangkul.

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, kamu buat pacul tahun depan. Saya beli ini puluhan ribu cangkul," tutur Jokowi. 

"Enak banget itu negara yang di mana barang itu kita impor. Padahal kita masih defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan," tambahnya.

Walau demikian Jokowi menyadari terkadang harga barang impor memang lebih murah daripada produksi dalam negeri. Namun bila diteruskan, kebijakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu Jokowi meminta LKPP untuk lebih selektif dalam memilih barang impor.

"Kalau yang impor stabilo merah saja, enggak usah. Lha bagaimana kita masih senang impor, padahal neraca perdagangan kita defisit, tapi kita hobi impor," tegas Presiden.

"Kebangetan banget, uangnya pemerintah lagi. Kebangetan kalau itu masih diteruskan. Kebangetan," katanya.

Jokowi juga meminta agar LKPP tidak mempersulit masuknya produk domestik dalam katalog barang jasa. Standar dalam penentuan barang-barang masuk, ujar Jokowi, hendaknya tak dipersulit.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Industri Tekstil

Jumat, 13 Desember 2019 - 13:30 WIB

Kemenperin Pastikan Pengembangan Kawasan Industri Tekstil Akan Fokus di Pulau Jawa

Pemerintah telah merencanakan setidaknya lima wilayah di Pulau Jawa yang di dalamnya terdapat industriĀ tekstilĀ dan produk tekstil (TPT).

Ilustrasi Industri Otomotif (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Jumat, 13 Desember 2019 - 13:01 WIB

Menperin AGK Pacu Produk Otomotif Berorientasi Ekspor

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu daya saing industri otomotif nasional, agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap devisa negara. Salah satu hal yang dilakukan adalah…

Ulang Tahun Slank Band ke 36 di Waingapu NTT

Jumat, 13 Desember 2019 - 12:00 WIB

Ulang Tahun Slank Band ke 36 di Waingapu NTT

Bimbim Slank jatuh cinta dengan keperawanan dan keseksian Pulau Nusa Tenggara Timur (NTT) padahal sebelumnya Bim-Bim buta tentang NTT. Tapi lantaran keinginannya untuk membahagiakan keluarga…

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Jumat, 13 Desember 2019 - 11:33 WIB

Perlakuan Benih Cegah Serangan Hama dan Penyakit

Karawang Pengendalian hama atau Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tidak harus selalu dilakukan pada saat pertanaman sudah tumbuh. Akan tetapi bisa dilakukan juga pada benih padi sebelum ditanam.

Pengurus Asosiasi Bela Hak Cipta yang dipimpin oleh Erwanda Lukas alias Papa T Bob ( berdiri, paling kiri) beraudiensi dengan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) James F Sundah, Rien Uthami Dewi, Yessi Kurniawan dan Rapin Mudiarjo Kawaradji (Duduk).

Jumat, 13 Desember 2019 - 11:06 WIB

Di Hadapan Musisi Senior, LMKN Tegaskan Pembagian Royalti 2 X Setahun

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang merupakan Lembaga resmi yang berwenang memungut royalti dan menyalurkannya ke pemilik karya dan hak cipta, menegaskan bahwa mereka menyalurkan…