Kemenkumham Dorong Perbaikan Balai Harta Peninggalan

Oleh : Kormen Barus | Senin, 21 Oktober 2019 - 18:30 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah terus meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan (BHP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Salah satunya melalui Rapat Kerja Teknis Balai (Rakernis) dengan tema menyikapi perkembangan dan kebutuhan hukum yang melandasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo R Muzhar menjelaskan kalau selama ini  tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) sangat penting bagi pribadi maupun atau badan hukum.

Cahyo menambahkan,peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas dan fungsi BHP terdapat diberbagai macam peraturan seperti Staatblad, Ordonantie, KUH Perdata, UU Kepailitan, UU Perlindungan Anak, UU Transfer Dana dan Peraturan lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun peraturan setingkat di bawahnya seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan Peraturan Pertanahan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Keputusan Menteri Kehakiman RI dan surat edaran.

"Tugas BHP sangat rentan dengan permasalahan hukum, mengingat BHP bertindak untuk dan atas nama orang maupun badan yang karena hukum atau karena putusan atau penetapan pengadilan tidak cakap bertindak untuk mengurus diri dan hartanya," kata Cahyo dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Adapun tugas Balai Harta Peninggalan yaitu mengurus anak yang masih berada dalam perwalian sebagai wali sementara, dan Wali Pengawas, pengampu pengawas dalam pengampuan, mengurus harta orang yang dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya (tidak terurus), serta mengurus dan membereskan harta Debitor pailit selaku Kurator serta menampung dana pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas yang diemban oleh BHP syarat dengan resiko yang sangat tinggi, harus melakukan penyitaan harta pailit berhadapan dengan ribuan buruh, dan ormas, penyitaan aset yang berada di tengah laut tanpa dilengkapi dengan alat kemanan yang standar, termasuk menjangkau daerah pedalaman tanpa kelengkapan, ketika BHP diangkat sebagai Kurator dalam Kepailitan maupun sebagai Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Balai Harta Peninggalan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam menjalankan tugas dan fungsinya berasal instansi lain terkait seperti Pengadilan, Perbankan, Dukcapil, Notaris dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku pembina teknis Balai Harta Peninggalan (BHP) berinisiasi menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis BHP ini dengan harapan dapat membangun sinergisitas dengan instansi lain terkait dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi BHP.

"Terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan,  Penyusunan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan saat ini sudah memasuki tahap uji petik dan validasi yang dilakukan oleh Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara," ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) AHU Kemenkumham Danan Purnomo mengungkapkan bahwa saat ini telah melakukan upaya pembentukan ORTA BHP yang disesuaikan dengan Peraturan Menpan Nomor PER/18/MENPAN/11/2008, caranya dengan menyusun jabatan fungsional kurator keperdataan pada BHP sebagai revitalisasi jabatan struktural Anggota Teknsi Hukum BHP.

"Penyusunan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan saat ini sudah memasuki tahap uji petik dan validasi yang dilakukan oleh Menpan RB dan Badan  Kepegawaian Negara (BKN)," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, Daulat P Silitonga menambahkan peraturan perundang-undangan tersebut seringkali menimbulkan kompleksitas permasalahan dalam melaksanakan tugas teknis substantif di lapangan maupun administratif dan fasilitatif.

"Putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga diberi amanat oleh beberapa ketentuan peraturan sebagai penampung dana-dana pihak ketiga yang karena hukum maupun karena undang-undang tak diketahui lagi pemiliknya atau pemiliknya meninggal tetapi tidak mempunyai ahli waris," tutupnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin

Sabtu, 30 Mei 2020 - 19:15 WIB

DPR Cantik Ini Minta Pemerintah Percepat Penyaluran Stimulus Sektor UMKM

Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2020, Pemerintah telah mempersiapkan berbagai stimulus penyelamatan sektor UMKM terdampak COVID-19. Stimulus…

BBM, SPBU (Foto/Rizki Meirino)

Sabtu, 30 Mei 2020 - 18:51 WIB

Belum Juga Turun, PKS Minta Konfirmasi Dugaan Adanya Kartel Harga BBM

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, DPR RI perlu mengetahui apa yang membuat Pemerintah kesulitan menurunkan harga BBM. Padahal negara-negara di ASEAN sudah menurunkan harga BBM berkali-kali.…

Menpora Zainudin Amali (Foto Fok Jawa Pos)

Sabtu, 30 Mei 2020 - 18:00 WIB

Kemenpora Siapkan Draf Olahraga di Era New Normal

Menpora Zainudin Amali menegaskan dunia olahraga di Indonesia tidak boleh berhenti karena adanya Covid-19, pihaknya saat ini sedang merumuskan beberapa draft untuk menjadi protokol kesehatan…

Bali United FC Donasi Masker Non Medis ke Kabupaten Klungkung

Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:00 WIB

Bali United FC Donasi Masker Non Medis ke Kabupaten Klungkung

Kabar gembira untuk pecinta sepak bola Indonesia, terutama tim asal pulau dewata, Bali United. Melalui langkah serius manajemen tim Serdadu Tridatu, Kabupaten Klungkung menjadi lokasi Pemerintahan…

Menteri BUMN Erick Thohir

Sabtu, 30 Mei 2020 - 16:25 WIB

Erick Thohir Geleng-geleng Kepala, Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Bisa Tembus Rp215 Juta/Orang

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan perkiraan biaya perawatan untuk pasien yang terinfeksi virus corona atau Covid-19.