Salah Kaprah Jonan-Archandra Soal Gross Split?

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 19 Oktober 2019 - 14:00 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. . (Foto: Setkab/Jay)
Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. . (Foto: Setkab/Jay)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Saat ini sedang berkembang polemik soal Gross Split dalam PSC (Production Sharing Contract) dari yang mulanya Cost Recovery (CS) menjadi Gross Split (GS).  Saat ditemui di Jakarta untuk dimintai tanggapannya soal polemik Gross Split,  Iman Nurkamal pemerhati dan pengamat migas menyatakan "terjadi kesalah kaprahan luar biasa atas kebijakan Archandra-Jonan, disatu sisi melepaskan negara dari kendali bisnis migas sementara di sisi lain justru membuat investor kecewa. Hal ini menjadi keriuhan di industri migas selama lebih dari setahun ini" .

Lebih lanjut Iman Nurkamal menyebutkan adanya statemen bahwa "dengan gross split, penerimaan migas negara lebih pasti karena tidak terpengaruh oleh besarnya cost recovery". Ini jelas pemikiran terburu buru dan kurang memahami dasar pemikiran Cost Recovery. 

Iman Nurkamal berujar "Perlu diklarifikasi maksud "lebih pasti" tersebut,  karena dalam sistem PSC (CR) sebagian CR tersebut merupakan investasi untuk peningkatkan cadangan di area high risk atau debotllenecking sistem fasilitas produksi yang bisa berdampak peningkatan revenue, hal ini mungkin tidak banyak bisa dilakukan dengan skema Gross Split.

Agar penjelasannya menyakinkan maka perlu dijelaskan secara scientific dg data statistik dimana K3S-GS telah di implementasikan untuk beberapa tahun seperti aspek kinerja produksi serta pendapatan GOI - Kontraktor kemudian dibandingkan dengan skema PSC-CR termasuk implementasi KKP (perlu pihak ketiga  untuk melakukan kajian).

" Saya contohkan bagaimana Cost Recovery itu lrbih unggul dalam kasus PHE ONWJ (Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java)  menjadi kasus menarik karena pada saat era transisi PSC (CR), unrecovered cost cukup besar, salah satunya terkait perbaikan platform Lima field yang miring (subsidence) dan pada era PSC (GS) terkena musibah lagi (tumpahan minyak Sumur YYA-1) sehingga perlu biaya perbaikan cukup signifikan yang 100% ditanggung kontraktor. Hal-hal di atas mungkin bisa diatasi untuk meminimalkan beban kerugian tersebut dengan mengansuransikan fasilitas produksi migas" urai Iman Nurkamal.

Bisnis migas merupakan bisnis resiko yang tinggi, jika bukan kesalahan prosedure (kelalaian) seharusnya bisa di cost recovery (CR) agar ada kepastian investasi sehingga investor tertarik dan tidak segan-segan utk investasi pada area high risk dalam rangka peningkatan cadangan eksploitasi dan eksplorasi. 

 

Istilah cost recovery menjadi "beban negara" kurang tepat karena resiko (unrecovered cost) ada di investor apalagi cadangan menyusut/tidak ditemukan.

 

Dalam sistem CR (cost recovery) dengan pengawas yang kompeten, prinsip "non cost recovery" bisa diterapkan jika kontraktor "lalai" akibat kesalahan prosedure maupun sengaja me-mark-up biaya atau membangun fasilitas yg tidak bermanfaat utk peningkatan produksi atau inefisiensi dan unsafety. Prinsip ini bisa diterima oleh Kontraktor/investor karena dalam PSC berbunyi.

 

Prinsip "CR" dan "non CR" merupakan bisnis yg cukup "fair" di sistem kontrak hulu migas yg high risk & high uncertainty apalagi pontensi cadangan migas nasional makin menyusut dan kalah besarnya dibandingkan negara timteng, Rusia dan Amerika, agar lebih fleksibel kenapa tidak dilakukan opsi memilih dimana Investor bisa memilih jenis kontrak (PSC),

sudah tentu sistem PSC-CR juga perlu dilakukan reform terkait birokrasi perijinan dg melakukan deregulasi aturan (seperti AFE dan Pengadaan diserahkan ke K3S dan tdk perlu persetujuan skkmigas kecuali POD dan WP&B) dan peningkatan kompetensi dan integritas Pengawas (Skkmigas) jadi saya rasa kebijakan Gross Splitb dalam kebijakan duet Jonan-Archandra saya rasa banyak salah kaprahnya dan harus dapat perhatian serius Presiden utamanya untuk kabinet jilid dua ini, dimana Presiden Jokowi punya pandangan visioner soal penekanan eksplorasi minyak bumi.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

FKB UBSI Gelar General Conversation untuk Mahasiswa

Jumat, 22 November 2019 - 07:00 WIB

FKB UBSI Gelar General Conversation untuk Mahasiswa

Fakultas Komunikasi dan Bahasa (FKB) Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) menyelenggarakan General Conversation Seminar and Workshop dengan tema “Tips and Tricks on How to Start a Conversation…

Sriwijaya Air Nataru

Jumat, 22 November 2019 - 06:00 WIB

Sambut Liburan Nataru, Sriwijaya Air Group Beri Free Baggage Allowance Sampai 20 Kg

Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang, Sriwijaya Air Group kembali menghadirkan program istimewa bagi para pelanggan setianya. Program ini seakan memahami kebutuhan para…

Jalasenastri Cabang- 2 Gabungan Korps Marinir Gelar Pertemuan Rutin

Jumat, 22 November 2019 - 03:30 WIB

Jalasenastri Cabang- 2 Gabungan Korps Marinir Gelar Pertemuan Rutin

Ketua Cabang - 2 Gabungan Jalasenastri Korps Marinir (Lanmar Jakarta) Ny Siti Marsono memimpin Pertemuan rutin Jalasenastri Cabang - 2 Gabungan Korps Marinir di Ksatrian Cilincing, Jakarta Utara,…

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Jumat, 22 November 2019 - 03:00 WIB

51 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat

Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 51 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 24 Pati TNI AD, 11 Pati TNI AL dan 16 Pati TNI…

Peluncuran realme 3

Kamis, 21 November 2019 - 21:49 WIB

Jadi Merek Smartphone Paling Cepat Berkembang, realme Masih akan Terus Melaju Kencang

Diperkenalkan ke pasar smartphone Oktober tahun lalu, kemudian menjadi Top 5 di Q2, dan Top 4 di Q3.