Salah Kaprah Jonan-Archandra Soal Gross Split?

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 19 Oktober 2019 - 14:00 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. . (Foto: Setkab/Jay)
Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. . (Foto: Setkab/Jay)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Saat ini sedang berkembang polemik soal Gross Split dalam PSC (Production Sharing Contract) dari yang mulanya Cost Recovery (CS) menjadi Gross Split (GS).  Saat ditemui di Jakarta untuk dimintai tanggapannya soal polemik Gross Split,  Iman Nurkamal pemerhati dan pengamat migas menyatakan "terjadi kesalah kaprahan luar biasa atas kebijakan Archandra-Jonan, disatu sisi melepaskan negara dari kendali bisnis migas sementara di sisi lain justru membuat investor kecewa. Hal ini menjadi keriuhan di industri migas selama lebih dari setahun ini" .

Lebih lanjut Iman Nurkamal menyebutkan adanya statemen bahwa "dengan gross split, penerimaan migas negara lebih pasti karena tidak terpengaruh oleh besarnya cost recovery". Ini jelas pemikiran terburu buru dan kurang memahami dasar pemikiran Cost Recovery. 

Iman Nurkamal berujar "Perlu diklarifikasi maksud "lebih pasti" tersebut,  karena dalam sistem PSC (CR) sebagian CR tersebut merupakan investasi untuk peningkatkan cadangan di area high risk atau debotllenecking sistem fasilitas produksi yang bisa berdampak peningkatan revenue, hal ini mungkin tidak banyak bisa dilakukan dengan skema Gross Split.

Agar penjelasannya menyakinkan maka perlu dijelaskan secara scientific dg data statistik dimana K3S-GS telah di implementasikan untuk beberapa tahun seperti aspek kinerja produksi serta pendapatan GOI - Kontraktor kemudian dibandingkan dengan skema PSC-CR termasuk implementasi KKP (perlu pihak ketiga  untuk melakukan kajian).

" Saya contohkan bagaimana Cost Recovery itu lrbih unggul dalam kasus PHE ONWJ (Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java)  menjadi kasus menarik karena pada saat era transisi PSC (CR), unrecovered cost cukup besar, salah satunya terkait perbaikan platform Lima field yang miring (subsidence) dan pada era PSC (GS) terkena musibah lagi (tumpahan minyak Sumur YYA-1) sehingga perlu biaya perbaikan cukup signifikan yang 100% ditanggung kontraktor. Hal-hal di atas mungkin bisa diatasi untuk meminimalkan beban kerugian tersebut dengan mengansuransikan fasilitas produksi migas" urai Iman Nurkamal.

Bisnis migas merupakan bisnis resiko yang tinggi, jika bukan kesalahan prosedure (kelalaian) seharusnya bisa di cost recovery (CR) agar ada kepastian investasi sehingga investor tertarik dan tidak segan-segan utk investasi pada area high risk dalam rangka peningkatan cadangan eksploitasi dan eksplorasi. 

 

Istilah cost recovery menjadi "beban negara" kurang tepat karena resiko (unrecovered cost) ada di investor apalagi cadangan menyusut/tidak ditemukan.

 

Dalam sistem CR (cost recovery) dengan pengawas yang kompeten, prinsip "non cost recovery" bisa diterapkan jika kontraktor "lalai" akibat kesalahan prosedure maupun sengaja me-mark-up biaya atau membangun fasilitas yg tidak bermanfaat utk peningkatan produksi atau inefisiensi dan unsafety. Prinsip ini bisa diterima oleh Kontraktor/investor karena dalam PSC berbunyi.

 

Prinsip "CR" dan "non CR" merupakan bisnis yg cukup "fair" di sistem kontrak hulu migas yg high risk & high uncertainty apalagi pontensi cadangan migas nasional makin menyusut dan kalah besarnya dibandingkan negara timteng, Rusia dan Amerika, agar lebih fleksibel kenapa tidak dilakukan opsi memilih dimana Investor bisa memilih jenis kontrak (PSC),

sudah tentu sistem PSC-CR juga perlu dilakukan reform terkait birokrasi perijinan dg melakukan deregulasi aturan (seperti AFE dan Pengadaan diserahkan ke K3S dan tdk perlu persetujuan skkmigas kecuali POD dan WP&B) dan peningkatan kompetensi dan integritas Pengawas (Skkmigas) jadi saya rasa kebijakan Gross Splitb dalam kebijakan duet Jonan-Archandra saya rasa banyak salah kaprahnya dan harus dapat perhatian serius Presiden utamanya untuk kabinet jilid dua ini, dimana Presiden Jokowi punya pandangan visioner soal penekanan eksplorasi minyak bumi.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 06 Juli 2020 - 16:25 WIB

Terima Kasih Pak Jokowi, Industri Keramik Sudah Nikmati Harga Gas Baru

"Tentunya dengan stimulus harga gas baru ini, Asaki bisa lebih agresif memanfaatkan peluang pasar di kawasan ASEAN dan peluang baru untuk pasar Australia yang selama ini dikuasai produk keramik…

BRI AGRO

Senin, 06 Juli 2020 - 16:20 WIB

BRI AGRO Siapkan Dana Buy Back Saham Perseroan

Emiten PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) berencana melakukan kembali saham perseroan yang telah dikeluarkan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Suryani Motik KADIN dan Anggawira HIPMI

Senin, 06 Juli 2020 - 16:18 WIB

Kinerja OJK Bikin Geleng-geleng, KADIN dan HIPMI: Fasilitas dan Gaji Mereka Hotel Bintang 5, Tapi Layanan Bak Hotel Melati

"Padahal fasilitas dan gaji yang mereka dapatkan bagai hotel bintang 5, tapi layanan yang diberikan bak hotel melati tanpa bintang," ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI)…

Prajurit Satgas Yonif 754 Membagikan Paket Bahan Makanan Kepada Masyarakat Kampung Nayaro Distrik Mimika Baru

Senin, 06 Juli 2020 - 16:10 WIB

Prajurit Satgas Yonif 754 Bagikan Sembako Kepada Masyarakat Nayaro

Prajurit Komando Taktis (Kotis) Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) Yonif 754/ENK/20/3 Kostrad semangat membagikan paket bahan makanan kepada masyarakat Kampung Nayaro Distrik Mimika…

Wujud kalung anti-virus corona buatan Balitbangtan Kementan RI. (Detik.com)

Senin, 06 Juli 2020 - 16:03 WIB

Heboh Klaim Kementan tentang Kalung Anti Corona dan Membunuh 42% Virus

Jakarta-Klaim Kementerian Pertanian tentang kalung eucalyptus (kayu putih) yang mampu membunuh 42% virus perlu ditanggapi dengan kritis. Apalagi ada upaya untuk melakukan produksi secara massal…