Amandemen UUD 1945 Bisa Dilakukan Jika Ada Konsensus Nasional

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 19 Oktober 2019 - 05:00 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo
Ketua MPR Bambang Soesatyo

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait rekomendasi MPR RI 2014-2019 tentang usulan amandemen terbatas terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan perlunya dihadirkan kembali GBHN sebagai arah pembangunan ekonomi nasional.

Karena MPR di bawah kepemimpinannya akan sangat hati-hati dan cermat. Prosesnya pun akan melewati banyak tahapan. Amandemen bisa dilakukan atau tidak, semua tergantung pada aspirasi dan kehendak rakyat.

"Amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan konsensus nasional dari para stake holder bangsa untuk bisa mengamandemen UUD NRI 1945. Kita tidak ingin ada turbulensi politik jika terburu-buru mengamandemen UUD NRI 1945," ujar Bamsoet menyikapi berbagai polemik di masyarakat terkait rencana amandemen terbatas UUD NRI 1945, di Jakarta, Jumat (18/10/19).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dibutuhkan proses panjang dalam mengamandemen UUD NRI 1945, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Ayat 1 menjelaskan, bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR sekarang.

"Sampai hari ini belum ada pengajuan resmi dari anggota MPR RI. Jadi satu tahapan saja belum dilewati," kata Bamsoet.

Wakil Ketua KADIN Indonesia ini menambahkan, di ayat 2 Pasal 37 UUD NRI 1945 dijelaskan pula bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Jadi masyarakat bisa mengetahui dengan jelas apa saja usulan perubahan yang akan diajukan oleh para wakilnya di MPR RI.

"Tidak bisa ujug-ujug MPR RI melakukan amandemen tanpa sepengetahuan dan persetujuan rakyat. Ketentuan perundangan sudah mengatur sedemikian rupa agar transparansi dan kedaulatan rakyat menjadi elemen penting dalam setiap proses amandemen. Pembahasannya juga dilakukan secara terbuka, bukan secara sembunyi-sembunyi yang tak bisa diketahui orang," tutur Bamsoet.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, di ayat 3 Pasal 37 UUD NRI dijelaskan juga bahwa untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, yakni 474 dari 711 anggota MPR. Sedangkan di ayat 4 dijelaskan, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen plus satu anggota dari seluruh anggota MPR, yakni sekitar 357 dari 711 anggota MPR.

"Tahapan dan prosesnya akan panjang sekali. Keterbukaan dan partisipasi rakyat akan sangat dibutuhkan. Sehingga perlu dicapai konsensus kebangsaan agar tak ada kesalahpahaman antar sesama anak bangsa. Jadi, apakah amandemen akan dilakukan secara terbatas, menyeluruh, kembali ke aslinya atau tidak sama sekali, prosesnya masih sangat panjang. Rakyatlah yang akan menentukan," pungkas Bamsoet

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar (kedua dari kiri) dan Direktur Utama PT Jasamarga Related Business Dian Takdir Badrsyah (kedua dari kanan)

Selasa, 17 Mei 2022 - 22:48 WIB

BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tandatangani nota kesepahaman dengan anak usaha Jasa Marga yaitu PT Jasa Marga Related Business.

Ilustrasi batubara

Selasa, 17 Mei 2022 - 22:36 WIB

Kian Kokoh di Ranah Tambang! Anak usaha PT Delta Dunia Raih Kontrak Tambang Batu Bara di Australia

Jakarta - PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk (Perseroan), melalui anak perusahaannya di Australia BUMA Australia Pty Ltd (BUMA Australia) akan memulai…

(Foto dari kiri ke kanan) Section Head PT Multipolar Technology Tbk Ignasius Oky Yoewono, Director Enterprise Application Services Business PT Multipolar Technology Tbk Jip Ivan, dan Department Head Hybrid Database Solution PT Multipolar Technology Tbk Yemmy Sukandar sedang berbincang di sela-sela seminar tentang keamanan siber yang diselenggarakan oleh Infobank di Pullman Jakarta Thamrin, Jakarta, Selasa (17/5).

Selasa, 17 Mei 2022 - 22:25 WIB

Multipolar Technology mengusung solusi IBM Guardium dan IBM Security QRadar XDR sekaligus ke pasar Indonesia

Jakarta-PT Multipolar Technology Tbk (IDX: MLPT), anak perusahaan PT Multipolar Tbk (IDX: MLPL) yang berperan sebagai mitra dalam mendukung pengembangan teknologi digital perusahaan di berbagai…

Gedung Bank KB Bukopin

Selasa, 17 Mei 2022 - 21:58 WIB

KB Bukopin Masuk Indeks Global MSCI, Sentimen Positif Investor Saham

PT. Bank KB Bukopin, Tbk. terus bergerak positif pada lantai bursa. Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan hasil tinjauan indeks semi tahunan pada Mei 2022.

Jalan Tol Serang-Panimbang

Selasa, 17 Mei 2022 - 18:40 WIB

Beroperasi 2024, Jalan Tol Serang-Panimbang Permudah Akses Wisata ke Tanjung Lesung

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur…