Tidak Hanya Hilangnya Kapal Asing, KKP Juga Berhasil Meningkatkan Nilai PDB Perikanan dan Nilai Tukar Nelayan

Oleh : Heriyanto | Selasa, 15 Oktober 2019 - 11:15 WIB

Menteri Susi Pudjiastuti (dok humas)
Menteri Susi Pudjiastuti (dok humas)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat peningkatan kinerja positif sepanjang semester pertama tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasuti, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Peningkatan itu antaranya dibuktikan dengan naiknya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Nilai PDB Perikanan naik dari Rp58,97 triliun pada TW I-2018 menjadi Rp62,31 triliun pada TW I-2019.

Menteri Susi menyampaikan, sepanjang semester I tahun 2019 ini KKP telah mendapatkan berbagai capaian sebagai buah manis dari ketegasan Indonesia dalam menangani illegal fishing selama 4,5 tahun terakhir. “Hilangnya kapal asing malah menambah produksi kita semua. Pada saat sektor lainnya melemah, perikanan menunjukkan kenaikan secara signifikan,” ujarnya.

Ia menyatakan, peningkatan itu antaranya dibuktikan dengan naiknya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Nilai PDB Perikanan naik dari Rp58,97 triliun pada TW I-2018 menjadi Rp62,31 triliun pada TW I-2019. Sementara itu, NTN yang berada pada angka kurang dari 106 persen pada tahun 2014 naik mencapai 113,08 persen pada Mei 2019.

Dalam sektor perikanan tangkap, Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar turut mengungkapkan sejumlah capaian positif selama semester I tahun 2019. Salah satunya tergambar dengan tersedianya rantai pendingin pada kapal-kapal nelayan. Saat ini, 72,5 persen dari 7.987 kapal yang terdaftar di KKP diidentifikasi sudah memiliki freezer untuk menjaga kesegaran produk ikan yang ditangkapnya.

“Dulu, kapal-kapal yang ada bergantung pada cold storage. Saat ini, mayoritas kapal sudah punya freezer sebagai rantai dinginnya untuk mendorong kualitas ikan yang segar,” ucap Zulficar.

Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, KKP juga telah memberikan 1.048.000 premi asuransi untuk nelayan sepanjang tahun 2016-2018. “Dulunya, nelayan tidak pernah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Sekarang ini sejak tahun 2016, kita sudah melakukan upaya perlindungan nelayan melalui program premi asuransi untuk nelayan kecil,” ujarnya.

Terkait dengan lamanya perizinan kapal yang kerap dikeluhkan oleh para pelaku usaha, Zulficar memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa KKP tidak pernah mempersulit perizinan kapal para pelaku usaha melainkan mendorong peningkatan kepatuhan para pelaku usaha. Saat ini, KKP mencatat setidaknya terdapat 2.874 kapal yang izinnya sudah expired melewati masa enam bulan dan belum memperpanjang izinnya. Akibatnya, proses cek fisik pun harus kembali dilakukan oleh para pelaku usaha.

“Modus yang ditemukan selama ini, banyak dari para pemilik kapal yang belum melakukan perpanjangan izin tersebut mengaku bahwa KKP lambat dalam memproses izin. Padahal, izin yang ada di kami hampir semua sudah kita keluarkan. Kami mendorong agar para pemilik kapal aktif melaporkan kapal dan tangkapannya,” jelasnya.

“Illegal unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) ternyata tidak hanya dilakukan oleh asing tetapi juga pengusaha lokal,” tambah Zulficar.

Sementara itu, KKP juga terus menunjukkan ketegasannya secara konsisten dalam bidang pengawasan kelautan dan perikanan. Hingga Juni 2019, KKP telah melakukan penangkapan kapal ilegal sebanyak 67 kapal yang tediri dari 17 kapal Malaysia, 15 kapal Vietnam, 3 kapal Filipina, dan 32 kapal Indonesia.

“Keberhasilan dalam penangkapan kapal perikanan pelaku illegal fishing tidak lepas dari sistem pengawasan yang terintegrasi antara pengawasan udara (air surveillance), operasi kapal pengawas di laut, dan sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS),” jelas Plt. Dirjen PSDKP Agus Suherman.

Sejalan dengan hal itu, KKP bekerja sama dengan Satgas 115, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya  juga telah melakukan pemusnahan sebanyak 28 kapal ikan ilegal yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sepanjang Januari-Juni 2019. Angka tersebut terdiri dari 23 kapal Vietnam, 3 kapal Malaysia, 1 kapal Filipina, dan 1 kapal Indonesia. Pemusnahan kapal-kapal tersebut menambahkan jumlah kapal yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014-Juni 2019 menjadi 516 kapal.

Dalam beberapa waktu terakhir, KKP menemukan modus baru yang dilakukan oleh kapal Malaysia pelaku illegal fishing. “Modus barunya, mereka tidak ada yang mengaku sebagai nakhoda. Sebagian juga mengelabui petugas seakan-akan nakhoda tenggelam sehingga tidak perlu ditahan. Kemudian, rata-rata kapal dari Malaysia, ABK-nya bukan dari Malaysia,” jelas Agus.

Tak hanya menjaga perairan Indonesia dari kapal asing, KKP juga telah berhasil dalam upaya menjaga upaya penyelundupan benih lobster (benur) selama 4,5 tahun terakhir. KKP melalui Badan Karantina, Pengendalian Mutu, dan Kemanan Hasil Perikanan (BKIPM) secara umum telah berhasil mengatasi berbagai penyelundupan benih lobster.

Sampai dengan Juni 2019, BKIPM telah berhasil menggagalkan 257 kasus penyelundupan benih lobster dengan jumlah lobster mencapai 8,6 juta ekor. Jika dikonversikan dalam rupiah, nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Kendati demikian, kasus penyelundupan terstruktur yang telah berhasil digagalkan oleh BKIPM selama ini, umumnya diungkap lewat pintu pemasukan dan pengeluaran wilayah seperti bandara udara dan pelabuhan. BKIPM terus berupaya meningkatkan pengawasannya pada pintu-pintu penyelundupan lainnya mengikuti modus yang berkembang.

“Kita sekarang ini berupaya mengatasi penyelundupan-penyelundupan yang melalui pelabuhan-pelabuhan tangkahan yang tidak dijaga secara resmi oleh pemerintah,” tutur Kepala BKIPM Rina.

Di samping itu, BKIPM menorehkan catatan cemerlang dalam ekspor perikanan yang terus meningkat. Hal ini merupakan berkat dari sistem layanan ekspor-impor online yang telah diterapkan oleh KKP, serta diberlakukannya Permen KP No. 18/2018 dan KMK No. 2844/2018. Volume ekspor untuk komoditi perikanan konsumsi hidup semester I tahun 2019 naik sebesar 3 persen dari periode yang sama pada tahun 2018. Sementara itu, volume ekspor komoditi perikanan non-konsumsi non-hidup naik signifikan sebesar 448 persen.

“Produk ekspor perikanan Indonesia sudah diterima oleh 157 negara di dunia yang menggambarkan bahwa kita sudah memiliki produk yang baik dan memenuhi compliance standar internasional,” tambah Rina.

Di sektor lainnya, KKP juga mengupayakan pengembangan  riset dan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya melalui program Laut Nusantara yang ditujukan untuk para nelayan. Program Laut Nusantara ini adalah aplikasi menggunakan citra satelit yang bertujuan untuk mendeteksi lokasi-lokasi yang memiliki populasi ikan terbanyak.

“Program ini setiap pagi diupload ke semua media komunikasi, salah satunya twitter. Program ini dapat didownload dan diakses pada handphone masing-masing untuk mengetahui di mana titik-titik lokasi ikan. Dengan begitu, nelayan dapat dengan mudah mendeteksi wilayah untuk memudahkan penangakapan ikan,” ujar Sjarif Widjaja selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM).

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Chief Marketing Officer (CMO) SiCepat Ekspres, Wiwin Dewi Herawati dan Vice President IT SiCepat Ekspres, Billy Yosafat, menerima The Best GRC For Performance Management In Marketing & Information Technology in Logistic Service dan The Best CMO and GRC Leader 2020 dalam Governance, Risk, and Compliance (GRC) dan Performing Excellence Award 2020 yang digelar di Auditorium TVRI, Jakarta, 29 Juli 2020. (Foto: Istimewa)

Senin, 03 Agustus 2020 - 22:53 WIB

Berkat Tata Kelola Secara Baik, Perusahaan Industri Pengiriman Ini Raih Penghargaan GRC Award 2020

Jakarta-SiCepat Ekspres Indonesia mendapatkan dua penghargaan pada acara Governance, Risk and Compliance (GRC) and Performance Excellence Award 2020

Pelayanan perbankan di Bank Bukopin (Foto: Doc Bank Bukopin)

Senin, 03 Agustus 2020 - 22:05 WIB

Kookmin Bank Siap Kuasai 67 Persen Saham Bukopin

Bank Bukopin Tbk menargetkan Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bisa mencapai 17 persen. 25 Agustus 2020, Bukopin akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membahas…

CEO FIFGROUP Margono Tanuwijaya (kiri) menyerahkan secara simbolis streoform Tebar Kurban Nusantara kepada Camat Cilandak Mundari (tengah) didampingi oleh Human Capital, General Support And Corporate Communication Director FIFGROUP, Esther Sri Harjati. Pada musim haji Idul Adha tahun ini, FIFGROUP menyalurkan Dana Sosial Syariah untuk sedekah kurban senilai Rp 1,7 miliar untuk pembelian 537 kambing dan 2 ekor sapi.

Senin, 03 Agustus 2020 - 22:00 WIB

Dasyat! FIFGROUP Salurkan 579 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Jakarta-PT Federal International Finance (FIFGROUP) yang merupakan bagian dari Astra Financial dan juga salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk, menyambut Hari Raya Idul Adha dengan…

Bursa Efek Indonesia

Senin, 03 Agustus 2020 - 21:51 WIB

Kabar Gembira! Saham WSBP Dapat Diperdagangkan Kembali

Jakarta-Saham PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) dapat kembali diperdagangkan sehubungan dengan adanya surat resmi dari PT Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Juli 2020).

Bank Bukopin (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 03 Agustus 2020 - 21:46 WIB

Fokus UMKM Daya Pikat Kookmin Bank Perkuat Rasio Permodalan Bank Bukopin

Bank Bukopin Tbk mendapatkan dana segar hasil Penawaran Umum Terbatas ke-5 (PUT V) yang diserap Kookmin Bank (KB) sebanyak KB menyerap sekitar 2,97 miliar lembar saham baru selama masa perdagangan…