BPH Migas Larang dan Batasi Pembelian Solar Subsidi untuk Truk, Ini Tanggapan Kadin

Oleh : Ridwan | Sabtu, 21 September 2019 - 07:05 WIB

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Supply Chain, Rico Rustombi (Foto: Ridwan/Industry.co.id)
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik dan Supply Chain, Rico Rustombi (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - BPH Migas baru saja mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 3865.E/Ka.BPH/2019 tentang pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu tahun 2019, khususnya terkait pemanfaatan solar subsidi untuk truk. 

Surat Edaran yang dirilis pada 29 Agustus 2019 tersebut mencakup dua aspek, yakni: pembatasan pembelian dan pelarangan pembelian. 

Pembatasan diberlakukan untuk kategori truk angkutan barang Roda 6 ke bawah. Sementara itu, pelarangan diberlakukan untuk angkutan barang yang gunakan truk lebih dari 6 roda khususnya truk trailer pengangkut komoditas ekspor impor.

Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan menilai kehadiran SE ini telah menimbulkan gejolak di berbagai level pelaku usaha, baik di lingkup pelaku ekspor-impor maupun ke kalangan operator angkutan barang. Salah satu imbasnya adalah terhambatnya distribusi barang ke sejumlah daerah.

Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan Rico Rustombi beranggapan keluarnya SE ini menimbulkan kebingungan lantaran bertentangan dengan Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Perpres No 43 Tahun 2018 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak pada jenis bahan bakar minyak tertentu. 

Mengacu pada aturan tersebut, solar termasuk dalam bahan bakar yang mendapatkan program subsidi khusus. 

"Menurut Perpres tersebut, angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam termasuk dalam golongan yang mendapatkan alokasi  BBM Solar bersubsidi," kata Rico Rustombi dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (20/9) malam.

Penerapan aturan ini, menurut Rico, akan berdampak signifikan terhadap operasional angkutan truk secara umum, terutama yang tergolong angkutan berat. Padahal angkutan barang golongan ini lazimnya dimanfaatkan untuk pengangkutan bahan baku proyek infrastruktur maupun barang-barang ekspor-impor, dua aspek pembangunan yang tengah didorong dan diprioritaskan pemerintah. 

"Kebijakan ini bisa berdampak langsung kepada perekonomian nasional, tidak sebatas pada urusan transportasi barang atau alur logistik. Program konstruksi infrastruktur hingga upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor nasional. Karena itu, aturan ini belum layak diterapkan karena tidak sejalan dengan amanah perpres yang masih berlaku," tambah Rico.

Ada beberapa opsi kebijakan yang diberikan Kadin Bidang Logistrik dan Pengelolaan Rantai Pasokan terkait persoalan ini. Yang pertama, dibuat sistem pengawasan melekat dalam pendistribusian BBM bersubsidi kepada konsumen di setiap stasiun pengisian Bahan bakar (SPBU) agar tepat sasaran serta tepat guna. 

Menurut Rico, langkah ini dapat menjamin pasokan Bahan bakar solar bersubsidi terhadap operator angkutan umum untuk barang di seluruh wilayah Indonesia sekaligus mencegah terjadinya kelebihan alokasi kuota BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

"Opsi kedua adalah menghapus program solar bersubsidi kepada angkutan barang. Kebijakan ini disubstitusi dengan insentif fiskal atau direalokasikan dalam bentuk fasilitas kredit bagi operator angkutan darat," kata Rico.

Dia melanjutkan, insentif fiskal dimaksud bertujuan untuk mendukung peremajaan armada truk yang beroperasi saat ini. Mengingat kondisi truk yang beroperasi saat ini sudah tergolong tua hingga kurang adaptif terhadap penerapan teknologi informatika terbaru maupun standar kecepatan perjalanan. 

Insentif bisa diberikan dalam bentuk pemotongan bea masuk terhadap impor truk-truk modern yang hemat bahan bakar. Dengan demikian, harga truk-truk tersebut lebih terjangkau bagi pengusaha lokal. Realokasi subsidi BBM bisa dilakukan dalam bentuk fasilitas kredit murah untuk pengadaan truk baru dengan teknologi yang hemat BBM atau sumber energi baru.

"Penghapusan subsidi juga menjamin equal treatment (perlakuan yang sama) terhadap semua pelaku usaha di sektor ini agar tidak ada yang mendapatkan keistimewaan yang berdampak pada kompetisi yang tidak sehat," pungkas Rico.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi

Rabu, 03 Juni 2020 - 20:20 WIB

Perubahan Postur APBN 2020, Jokowi: Harus Dijaga, Transparan, Hati-hati Moral Hazard

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 pada Rabu (3/6/2020) melalui rapat terbatas secara virtual di Jakarta.…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Rabu, 03 Juni 2020 - 19:21 WIB

Beredar Kabar Anies Perpanjang PSBB, Mal di Jakarta Batal Dibuka, Ini Penjelasan Pemprov

Pemprov DKI Jakarta kembali menegaskan bahwa Mal belum diizinkan beroperasi di Jakarta. Sebelumnya tersiar informasi yang menyebutkan pusat perbelanjaan atau mal akan dibuka kembali pada 5 dan…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:52 WIB

Sah! Pemerintah Gelontorkan Rp677,2 Triliun Dana Covid-19, Ini Rinciannya...

Seusai rapat terbatas dengan Presiden melalui video conference, di Jakarta, pada rabu (3/6/2020), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa total anggaran untuk penanganan…

Taralite

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:42 WIB

Fintech P2P Lending Taralite Raih Izin Usaha Dari Otoritas Jasa Keuangan

Dengan adanya izin dari OJK tersebut, perusahaan yang merupakan bagian dari Grup OVO yang sebelumnya berstatus “Terdaftar” di OJK, kini meningkat menjadi perusahaan P2P Lending berlisensi…

Chief Credit Officer & Co-Founder, Christopher Gultom

Rabu, 03 Juni 2020 - 18:20 WIB

Sambut New Normal, Akseleran Siapkan Strategi Mitigasi Risiko Kredit

Menyambut New Normal, Akseleran menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi risiko kredit bermasalah (non performing loan/NPL) guna mendukung kebangkitan perekonomian nasional.