Tak Hanya Safeguard, Asosiasi Tekstil Desak Pemerintah Benahi Ekosistem Usaha

INDUSTRY.co.id -Jakarta - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menuntut pemerintah melakukan perbaikan ekosistem usaha. 

"Ekosistem industri tekstil dan produk tekstil memang perlu perbaikan menyeluruh. Misalnya, kemudahan bagi investor membangun usaha baru di Indonesia," kata Ketua API Ade Sudrajat di Jakarta, Selasa (17/9).

Saat ini, lanjut Ade, masih terlalu banyak perizinan yang mesti diurus oleh investor saat membuka usahanya di Indonesia. Bahkan, terangnya, rekomendasi dari pihak berwenang hingga keputusan kepala desa saja dijadikan perizinan.

"Bahkan Perpres sangat lemah dibandingkan dengan Keputusan Kepala Desa. Kepdes lebih powerful karena ditungguin sama lurahnya di depan pabrik," tegas Ade.

Asosiasi juga meminta perbaikan ekositem dilakukan melalui harmonisasi tarif dari hulu ke hilir. Pasalnya, produsen tekstil dan produk tekstil dalam negeri merasa keberatan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk untuk produk TPT dari dari bahan lokal yang bisa menyentuh 15 persen. Hal ini berbeda dengan bahan baku hasil impor yang dikenakan bea masuk nol persen karena ada kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

"Untuk kain jadi dan garmen nol persen, sedangkan hulunya ada bea masuk 50 persen, bahkan ditambah dengan anti dumping 9 persen, bisa ada yang menjadi 15 ada yang 20, macam-macam," kata Ade.

Pada prinsipnya, kata Ade, pelaku usaha meminta adanya kesamaan perlakuan tarif antara bahan baku impor dan bahan baku lokal. Bahkan Ade menyebut, bila ada Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, maka harus dibuat pula Kemudahan Lokal Tujuan Ekspor. Pemerintah, ujar Ade, harus berpihak pada produsen yang benar-benar memanfaatkan bahan baku lokal.

"Harmonisasi tarif yang diusulkan dari Menperin adalah, secara tegas di hulunya, serat dan fiber misalnya bisa nol persen. Dibawahnya lagi 5 persen. Kainnya 8 persen, garmen 12 persen, semuanya seperti piramida," ungkapnya.

Pelaku usaha juga menuntut adanya safeguard yang bisa melindungi komoditas tekstil dan produk tekstil dalam negeri dari gempuran produk impor, terutama asal China. "Safeguard dari hulu ke hilir dengan besaran bea masuk yang memastikan kita tidak kebanjiran lagi barang impor," kata Ketua APSyFI Redma Gita Wiraswasta.

Lebih lanjut, Redma menjelaskan, jika besaran safeguard yang diusulkan hanya 0-12 persen, sudah dipastikan tidak akan bisa membendung produk impor, karena perbedaan harga barang lokal dengan impor aja sudah 30-40 persen, belum lagi kalau impor dilakukan under invoice atau under declare volume, beda harganya bisa lebih tinggi.

"Jadi, percuma kalau dilakukan safeguard kalau hanya 0-2 persen," terangnya.

Redma meminta besaran safeguard di hulu minimal 20 persen untuk menggantikan anti-dumping yang berlaku saat ini. "Artinya, ke hilirnya harus lebih besar dari itu," tandas Redma.