Ikatsi Desak Pemerintah "Stop" Impor TPT

Oleh : Ridwan | Senin, 09 September 2019 - 18:10 WIB

Produksi Tekstil (Ilustrasi)
Produksi Tekstil (Ilustrasi)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ikatan Ahli Tesktil Indonesia (Ikatsi) meminta pemerintah menyetop impor tekstil dan produk tekstil (TPT) selama enam bulan. Hal ini untuk menyelamatkan industri TPT nasional.

Pemberhentian impor sementara diharapkan berlaku untuk industri TPT. Kecuali untuk kepentingan ekspor melalui Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

"Kami (Ikatsi) meminta pemerintah untuk segera menghentikan impor sementara hingga ada perbaikan aturan impor," kata Ketua Umum Ikatsi Suharno Rusdi di Jakarta, Senin (9/9).

Ikatsi meminta perbaikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64 Tahun 2017 yang dianggap sebagai salah satu akar masalah banjir impor tekstil. Permintaan tersebut telah disampaikan dalam surat kepada presiden dan beberapa Kementerian terkait.

Adapun poin yang diminta untuk perbaikan ialah pemulihan dan penguasaan pasar domestik guna mendorong substitusi impor melalui penerapan trade remedies. Dalam jangka panjang selama lima tahun, diharapkan ada peningkatan daya saing untuk mendorong ekspor, yaitu dengan menjalankan agenda peningkatan daya saing di sektor bahan baku, energi, sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan lingkungan.

Pembenahan sektor TPT dinilai menjadi langkah strategis untuk mengembalikan neraca perdagangan menjadi positif dan mencegah dampak butuk ekonomi makro lainnya. Sebab, bila sektor TPT memburuk, maka akan berdampak ke berbagai sektor.

"Sektor perbankan akan terdampak, setoran BPJS dan pembayaran listrik juga terdampak, makanya harus segera diperbaiki sebelum terlambat," terang Rusdi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, produk impor kain dan garmen telah merebut pasar industri lokal. "Ada pertumbuhan konsumsi masyarakat, namun kebutuhan konsumsi tersebut diambil oleh produk impor," ujar dia.

Industri lokal tekstil tidak menikmati pertumbuhan konsumsi masyarakat. Padahal berdasarkan catatan Ikatsi, jumlah kenaikan konsumsi masyarakat pada 2018 sekitar 100 ribu ton.

Selain kebijakan Permendag 24/2017, menurutnya ada sejumlah kebijakan yang pro impor. Salah satunya kesulitan ekspor dan penjualan domestik bagi pengusaha di Pusat Logistik Berikat (PLB). Disisi lain, industri di luar Kawasan Berikat tertekan.

Selain itu, lanjutnya, ada pembiaran praktik under invoice dan under volume. "Harga impor dari Tiongkok jauh dari harga impor negara lainnya," sebut Redma.

Ia pun mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah perbaikan aturan, salah satunya barang PLB diperbolehkan masuk ke pasar lokal. Selain itu, API-P bodong harus diverifikasi dan harus membayar rekening listrik.

"Verifikasi dilakukan pada importir untuk API-P. Verifikasi dilakukan pada pelabuhan asal untuk API-U," tandasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Indosat Ooredoo Terus Dorong Munculnya Talenta Digital Indonesia

Kamis, 27 Februari 2020 - 20:45 WIB

622 Karyawan Indosat yang di PHK Setuju Dapat Pesangon 70 Kali Gaji

Sekitar 622 karyawan yang setuju dikenai PHK mendapatkan pesangon hingga 70 bulan gaji, sedangkan yang masa kerjanya paling sebentar, yaitu di bawah satu tahun, mendapatkan 14 bulan gaji. Secara…

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi

Kamis, 27 Februari 2020 - 20:30 WIB

Propaktani Kunci Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kementerian Pertanian (kementan) terus mendorong terbentuknya klaster - klaster pertanian di daerah. Program ini selaras dengan jargon ProPaktani, kepanjangan dari Program Pengembangan Kawasan…

Para Narasumber FGD: Rangkaian Kebaikan Alam yang Melindungi untuk Jaga Kesehatan & Lindungi Diri Secara Menyeluruh dari BETADINE

Kamis, 27 Februari 2020 - 20:14 WIB

Jangan Membersihkan Miss V dengan Sabun! Ini Saran Dokter

Jakarta- Educator & Trainer Mundipharma Indonesia, dr. Mery Sulastri mengatakan, menjaga kebersihan diri dapat dimulai dengan hal yang paling mendasar, yaitu mandi dan cuci tangan secara teratur…

Ketum HKI Sanny Iskandar yang juga WKU Kadin Indonesia

Kamis, 27 Februari 2020 - 20:01 WIB

Ditopang RUU Cipta Kerja, Kawasan Industri Bakal Makin Gesit Tarik Investasi

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan industri memiliki peran penting dalam menarik investasi…

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Kamis, 27 Februari 2020 - 20:00 WIB

Pemkab Banggai Sulteng Terima Penghargaan SAKIP dari Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, merupakan satu dari enam daerah di wilayah III yang memperoleh predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2019.