IKATSI : Pemerintah Harus Segera Selamatkan Industri TPT Nasional

Oleh : Herry Barus | Senin, 09 September 2019 - 16:06 WIB

Industri Tekstil
Industri Tekstil

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Tim Kajian Penyelamatan Industri Tekstil Nasional Ikatan Ahli Tekstil Indonesia menyatakan bahwa angka pertumbuhan industry tekstil dan produk tekstil nasional (TPT) di kuartal 2 tidak bisa dijadikan patokan gambaran industry TPT saat ini.

Ketua Umum IKATSI Suharno Rusdi, Senin (9/9/2019)  menyatakan bahwa angka 20,71% lebih dipengaruhi oleh kenaikan nilai ekspor garment, sedangkan kondisi yang terjadi disektor produksi serat, benang dan kain justru memperlihatkan kondisi sebaliknya. “Jadi pernyataan beberapa pihak bahwa industry tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dalam kondisi yang baik-baik saja 100% tidak valid” tegas Rusdi.

Pernyataan IKATSI yang disampaikan pagi ini (Senin, 9 September 2019) dalam kegiatan Textiles Media Gathering juga diamini oleh Wakil Ketua KADIN Indonesia Bidang Perdagangan, Ketua Umum dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Pewakilan API daerah serta perwakilan pengusaha dari hulu ke hilir.

Untuk segera menyelamatkan industry TPT, IKATSI meminta pemerintah untuk segera menghentikan impor sementar hingga ada perbaikan aturan impor melalui revisi permendag 64 tahun 2017 yang dianggap sebagai salah satu akar permasalannya.

“Kita telah menyurati Presiden dan beberapa kementerian terkait untuk memperbaiki keadaan ini” jelas Rusdi.

Adapun usulan IKATSI secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Jangka Pendek (6 Bulan) : Penyelamatan Industri TPT Nasional

• Stop ijin impor TPT kecuali untuk kepentingan ekspor melalui Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

• Revisi PERMENDAG 64 tahun 2017.

2. Jangka Menengah (3 Tahun) : Pemulihan dan Penguasaan Pasar Domestik (Substitusi Impor) melalui penerapan trade remedies.

3. Jangka Panjang (5 Tahun) : Peningkatan Dayasaing untuk Mendorong Ekspor yaitu dengan menjalankan agenda peningkatan dayasaing disektor Bahan Baku, Energi, SDM, Teknologi, Keuangan dan Lingkungan.

 

Pembenahan sektor TPT adalah langkah strategis bagi pemerintah untuk menjadikan neraca perdagangan kembali positif dan mencegah dampak buruk ekonomi makro lainnya. “Kalau sektor ini sakit neraca pembayaran pemerintah akan terdampak, sektor perbankan akan terdampak, setoran BPJS dan pembayaran listrik juga terdampak, makanya harus segera diperbaiki sebelum terlambat” tegas Rusdi.

 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Petani Ilustrasi (ist)

Sabtu, 22 Februari 2020 - 13:34 WIB

Januari 2020, Daya Beli Petani Meningkat

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada awal tahun 2020 meningkat. Tercatat Januari 2020, NTP sebesar 104,27, meningkat 0,84…

Ilustrasi Makanan Sehat, Buah dan Sayur-sayuran (Chodijah Febriyani/Industry.co.id)

Sabtu, 22 Februari 2020 - 13:29 WIB

Pemuda Harus Manfaatkan Pertanian di Era Modern

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memberikan kuliah umum bertema pertanian maju, mandiri, dan modern di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Medan, Sumatera Utara, Jumat…

Bank DKI dan BPD se Indonesia melaksanakan seminar peningkatan program pembangunan daerah

Sabtu, 22 Februari 2020 - 13:14 WIB

Tanpa Teknologi, Subsidi Pangan dan Pendidikan Tak Tepat Sasaran

Bank DKI bertransformasi teknologi sejak 2007 silam. Bertujuan mendigitalisasi perbankan agar memudahkan transaksi secara cashless di masyarakat. Tentunya tingkat sangat membantu program pemerintah…

Industri Kerajinan Nasional Masuki Pasar Jerman

Sabtu, 22 Februari 2020 - 13:00 WIB

Industri Kerajinan Nasional Masuki Pasar Jerman

Program Kemitraan PT DAHANA (Persero) membuahkan hasil manis. Salah satu UMKM Mitra Binaan yang bergerak di bidang handycraft berhasil mengekspor kerajinannya ke Jerman. Acara pelepasan ekspor…

Ilustrasi Rokok (Ist)

Sabtu, 22 Februari 2020 - 12:51 WIB

Industri Tembakau Meradang, Gapero: Investasi Rokok bukan Investasi Sembarangan

Pelaku industri hasil tembakau atau Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) mempertanyakan kebijakan Pemerintah soal kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE)…