Kalangan Tekstil Desak Seluruh Kementerian Dukung Safeguard

Oleh : Herry Barus | Rabu, 04 September 2019 - 14:00 WIB

Produksi Tekstil (Ilustrasi)
Produksi Tekstil (Ilustrasi)

INDUSTRY.co.id -  Jakarta-Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah untuk sepenuhnya mendukung pengenaan safeguard untuk tekstil dan produk tekstil (TPT). Sekretaris Jenderal APSyFI, Redma Gita Wirawasta menegaskan kembali bahwa kondisi industri TPT dari hulu ke hilir tengah mengalami kontraksi yang mengkhawatirkan dimana telah terjadi PHK puluhan ribu tenaga kerja khususnya di Jawa Barat.

Pernyataan APSyFI ini disampaikan terkait adanya pihak importir pedagang yang tidak setuju dengan rencana pengenaan safeguard ini. Redma menyatakan bahwa APSyFI dan API telah sepakat bahwa safeguard adalah langkah yang sangat penting yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan industri TPT. “Kalau importir kan cuma bisa pikir impor barang murah, jual dan dapat profit, kalau kita sebagai produsen kan pikirkan tenaga kerja, bayar BPJS, bayar pajak, bayar listrik efek kontribusi ekonominya kan jauh lebih tinggi” tegasnya.

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI), Suharno Rusdi menyayangkan adanya upaya dari beberapa kelompok pro importir yang menyatakan bahwa industri tekstil saat ini masih baik-baik saja. “Cobalah jalan-jalan ke daerah Bandung Selatan, Bogor dan beberapa wilayah sentra produksi tekstil” ungkap Rusdi. 

Suharno menegaskan bahwa industri TPT harus segera diselamatkan karena semua perusahaan dari Banten sampai Jawa Timur punya permasalahan yang sama dimana stok yang numpuk. “Ada yang stop produksi, ada yang kurangi produksi, beberapa ada yang masih bertahan, ini kan hanya masalah stamina saja, yang lebih kuat bisa lebih bertahan lama dan stamina kan ada batasnya” tegas Rusdi.

 IKATSI menyatakan bahwa pertumbuhan konsumsi TPT masyarakat kita sebetulnya masih cukup baik dimana konsumsi perkapita tahun 2018 telah mencapai 8,13 atau naik 4% (yoy), namun pertumbuhan ini justru diisi oleh produk impor. “Konsumsi masyarakat kita 2 juta ton, impor kain yang untuk domestik 450 ribu ton, impor produk jadi 200 ribu ton artinya 30% konsumsi masyarakat diisi oleh produk impor” jelas Rusdi. “Bahkan pertumbuhan konsumsi yang 103 ribu ton habis dimakan pertumbuhan kain impor yang sebesar 117 ribu ton, jadi kita gak dapat apa-apa dari pertumbuhan konsumsi” tambahnya.

 Pembenahan sektor TPT adalah langkah strategis bagi pemerintah untuk menjadikan neraca perdagangan kembali positif dan mencegah dampak buruk ekonomi makro lainnya. “Kalau sektor ini sakit neraca pembayaran pemerintah akan terdampak, sektor perbankan akan terdampak, setoran BPJS dan pembayaran listrik juga terdampak, makanya harus segera diperbaiki sebelum terlambat” tegas Rusdi.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DKI Jakarta, Irwandy MA Rajabasa mengamini kondisi industri TPT yang saat ini tengah terpuruk. Berdasarkan informasi yang disampaikan anggotanya disekitaran Bogor, Tangerang dan Bekasi bahwa benang dan kain impor murah yang membanjiri pasar telah memukul penjualan anggota API DKI.

Irwandy mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan penyelamatan industri. “Kalau tidak segera ambil tindakan akan banyak produsen yang beralih jadi importir pedagang dan industri TPT yang sudah kita bangun selama 50 tahun ini akan hilang” ungkapnya.

 Hal senada diungkapkan Wakil Sekretaris API Jawa Barat, Rizal Tanzil yang juga kembali menegaskan bahwa kondisi industri TPT di Jawa Barat sangat perlu untuk segera diselamatkan. “Ini perusahaan anggota kami mulai berguguran jadi jangan lagi ada yang bicara kalau industri TPT kita sedang baik-baik saja” ungkapnya.

 Rizal menyatakan bahwa saat ini seluruh pemain dari hulu ke hilir sudah mulai kompak. “API dan APSyFI sepakat untuk menginisiasi safeguard dari hulu ke hilir sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan industri TPT” katanya. “Saat ini beberapa jenis produk sudah kita sampaikan usulannya ke Kementerian Perdagangan, kami harap dukungan dari Kementerian terkait lainnya untuk mendukung usulan ini” tambahnya. 

 Rizal pun menambahkan bahwa perusahaan di Kawasan Berikat tidak perlu khawatir terdampak kebijakan safeguard karena kebijakan trade remedies tidak berlaku di Kawasan Berikat. “Jadi ekspor dijamin tidak akan terganggu, aturan perundang-undangan kita yang jamin, karena kita perlu menyelamatkan industri yang berorientasi pasar domestik” pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Rabu, 15 Juli 2020 - 10:36 WIB

Bukan Cuma 500, Menhan Prabowo Ternyata Berniat Beli 3.000 Unit Maung Dari Pindad

Usai mencoba kendaraan taktis produksi terbaru dari PT Pindad (Persero) yang bernama Maung pada Minggu (12/7/2020) lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berniat untuk membeli sebanyak 500…

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir

Rabu, 15 Juli 2020 - 10:30 WIB

397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan di Soal, Erick Thohir: Bukan Masalah Serius, Itu Bagian dari Sinergitas

Ombudsman RI mencatat adanya 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang tertangkap rangkap jabatan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut angkat bicara…

Ilustrasi Pasien Sembuh Covid-19 (ist)

Rabu, 15 Juli 2020 - 10:22 WIB

Jangan Khawatir! Tren Pasien Sembuh COVID-19 Juga Terus Meningkat, Yurianto: Totalnya Kini Mencapai 37.636 

Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 totalnya menjadi 78.572 setelah ada penambahan…

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Rabu, 15 Juli 2020 - 10:15 WIB

Pelindo 1 Ketatkan Pengawasan Protokol Kesehatan di Terminal Penumpang

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melayani 670 penumpang Kapal Kelud yang turun di Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan. Penumpang yang berasal dari Pelabuhan Tanjung…

Suwandi Soh CEO Mekari

Rabu, 15 Juli 2020 - 10:00 WIB

Mekari Dukung Digitalisasi Pelayanan Pajak di Indonesia

Penanganan wabah COVID-19 yang terjadi saat ini di Indonesia dan dampaknya bagi dunia usaha menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (DJP). Berbagai stimulus diberikan pemerintah…