IKATSI: Industri Tekstil Kian Tergerus Tanpa Penanganan

Oleh : Herry Barus | Rabu, 28 Agustus 2019 - 07:00 WIB

Industri Tekstil
Industri Tekstil

INDUSTRY.co.id -  Jakarta-Industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri kian tergerus produk impor, namun hingga saat ini belum ada perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk menghentikan dulu pemberian ijin dan rekomendasi impor agar stok produk dalam negeri bisa terjual.

Ketua Umum IKATSI, Suharno Rusdi memperkirakan saat ini ada sekitar 1,5 juta bal benang dan 970 juta meter kain stok yang menumpuk digudang-gudang industri tekstil karena tidak bisa terjual. “Kira-kira senilai Rp. 30 trilyun atau setara dengan 2 sampai 3 bulan stok” tegas Rusdi.

Tingginya stok ini membuat industri tekstil kesulitan memutar modal kerja nya karena siklus modal kerja disektor tekstil sangat cepat. “Kalau dibiarkan berlarut dan stoknya lebih banyak maka dalam 2 sampai 3 bulan kedepan akan ada perusahaan yang tidak mampu membayar upah karyawan bahkan tidak mampu bayar pesangon” tambahnya. “Hanya beberapa perusahaan yang bermodal kerja kuat saja yang mampu bertahan” tegasnya.

Kemudian Suharno menjelaskan bahwa IKATSI telah menyampaikan secara resmi kepada beberapa Menteri terkait. “Intinya kami meminta pemerintah mengubah kebijakan perdagangan agar lebih pro produk dalam negeri dan bisa menguasai pasar domestik, sambil kita tingkatkan dayasaing agar bisa lebih bersaing untuk ekspor” jelasnya.

 Hasil analisa Tim IKATSI yang disampaikan ke pemerintah menyebutkan 7 point utama untuk meningkatkan dayasaing yaitu Bahan Baku, energi, SDM, Pasar, Teknologi, Fiskal-Moneter dan Lingkungan. “Tahun ini kita butuh penyelamatan industri dulu, kita minta pemerintah stop impor kecuali impor untuk tujuan ekspor, dalam tiga tahun kedepan kita minta pemerintah terapkan trade remedies untuk mensubstitusi impor dan mendorong investasi dan dalam 5 tahun kedepan kita harus kerjakan agenda peningkatan daya saing yang 7 point tersebut plus harus ada undang-undang ketahanan sandang” jelas Rusdi.

 IKATSI meminta pemerintah tidak salah fokus hanya mendorong ekspor terus tanpa memikirkan struktur integrasi. Sejarah industri TPT nasional akhir 70-an menunjukan bahwa sebelum masuk pada periode ekspor di 80-an, kita terlebih dahulu melalukan substitusi impor untuk memperkuat struktur industri sehingga ekspor dilakukan dengan dorongan bahan baku lokal. “Kalau mendorong ekspor pakai bahan baku impor, ya jadinya seperti sekarang, tidak sustain, neraca perdagangan terus tergerus karena banyak pemain yang jadi kecanduan barang impor“ lanjutnya.

“Sekarang mau stop impor susah, karena beberapa pihak sudah mereguk keuntungan mudah termasuk beberapa oknum birokrasi pembuat dan pelaksana kebijakan” pungkasnya. Untuk itu IKATSI meminta Presiden sendiri yang langsung turun tangan menyelamatkan industri padat karya ini.

 Hal senada diungkapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPN-FKSPN), Ristadi bahwa pemerintah perlu segera menyelamatkan tiga juta pekerja di industri tekstil. “Ini sektor padat karya yang bisa berdampak buruk jika masalahnya tidak segera diatasi, akan banyak pengangguran” jelasnya.

 Berdasarkan laporan yang diterima dari masing-masing pengurus daerah, saat ini sudah 40 ribuan karyawan yang dirumahkan. “PT. PIR ada 14 ribu yang di PHK belum lagi PT. IKM dan PT UNL bahkan sudah tutup” tegasnya.

Kemudian Ristadi membeberkan bahwa alasan mereka dirumahkan sama yaitu stok digudang menumpuk dan perusahaan kesulitan untuk menjual barangnya karena tidak ada orderan. DPNFKSPN tengah berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan dan kementerian Perindustrian dan meminta agar kebijakan pemerintah tidak memberikan kelonggaran pada produk impor. “Kita minta impor sementara distop dulu sampai pemerintah punya kebijakan yang tepat untuk kembali menyehatkan industri tekstil dalam negeri” tutupnya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi

Rabu, 08 Juli 2020 - 08:33 WIB

Kebutuhan Investasi Tol Trans-Sumatera Capai Rp476 Triliun, Presiden Jokowi Minta Ada Terobosan Sumber Dana Alternatif

Presiden Joko Widodo menyebut, kebutuhan investasi untuk jalan tol Trans-Sumatera mencapai Rp476 triliun. Dari total investasi tersebut masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386,76…

Ilustrasi Pekerja Industri Kecil Menengah

Rabu, 08 Juli 2020 - 08:15 WIB

TokoCabang Bantu Pelaku Usaha Menjawab Tantangan Logistik di Saat Pandemi

Di masa pandemi COVID-19, membuat mobilitas menjadi sangat terbatas, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pola belanja cenderung bergeser dari offline ke online. Jumlah penjual online…

Pelabunan Lhokseumawe Aceh

Rabu, 08 Juli 2020 - 08:00 WIB

Pelindo 1 Lhokseumawe Aceh Lakukan Ekspansi Bisnis

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe yang dikenal juga dengan Pelabuhan Krueng Geukueh terus meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para…

4.500 RTLH di Jambi Dapat Bantuan Bedah Rumah Senilai Rp 78,75 Miliar

Rabu, 08 Juli 2020 - 07:51 WIB

4.500 RTLH di Jambi Dapat Bantuan Bedah Rumah Senilai Rp 78,75 Miliar

Sebanyak 4.500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Jambi tahun ini akan mendapatkan Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian PUPR. Program BSPS…

Pembangunan Tol Padang-Sicincin

Rabu, 08 Juli 2020 - 07:50 WIB

Dimulai Tahun 2018, Progres Fisik Tol Padang-Sicincin Capai 20,49 Persen, Mampukah Rampung Sesuai Target?

Pembangunan Tol Padang – Sicincin dimulai pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada Desember 2021. Saat ini progres fisik Tol Padang – Sicincin mencapai 20,49%.