Perlu Langkah Cepat untuk Melakukan Bersih-Bersih BUMN

Oleh : Herry Barus | Selasa, 20 Agustus 2019 - 14:28 WIB

Azas Tigor Nainggolan (Foto Dok Industry.co.id)
Azas Tigor Nainggolan (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui aktivitasnya sebagai perusahaan negara.

Namun kini wajah BUMN tercoreng karena kasus-kasus korupsi BUMN mewarnai pemberitaan media arus utama dan media sosial. Tercatat PT Krakatau Steel, PT Angkasa Pura II beberapa pejabatnya terbukti terlibat kasus korupsi. Dugaan korupsi juga melanda Direktur Utama BUMN bidang infrastruktur Pelabuhan, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

BUMN yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam hal pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan negara, seakan malah menjadi beban bagi keuangan negara. Menghilangkan penyakit-penyakit BUMN, dari tangan-tangan para koruptor merupakan kewajiban kita semua. Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya pernah mengatakan

Dalam diskusi bertema Bersih-Bersih BUMN yang berlangsung pada  Selasa, 20 Agustus 2019 di Financial Club, Graha Niaga, pengamat BUMN Danang Widoyoko, mengatakan, terjadi perubahan ukuran kesuksesan BUMN di era pemerintahan Jokowi. “Bila di era pemerintahan sebelumnya kesuksesan BUMN diukur berdasarkan besaran keuntungan yang bisa diberikan kepada pemerintah, dalam Jokowinomics, kesuksesan BUMN diukur melalui seberapa besar kontribusi yang bisa diberikan pada pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” Danang mengatakan.

Hal itu, yang dikatakan Danang, membuat BUMN-BUMN terlibat berbagai pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan secara gencar oleh Presiden Jokowi di masa pertama pemerintahannya. Pembangunan infrastruktur tersebut, umumnya hanya memberi keuntungan kecil saja bagi BUMN yang terlibat. Namun keuntungan tersebut, akan mendapat kompensasi dari nilai manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.   

Senada dengan yang dikatakan Danang, pemerhati kebijakan publik dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mengatakan, BUMN di pemerintahan Jokowi sekarang, tak hanya digunakan sebagai sumber penghasilan, tapi juga sebagai kendaraan untuk mendistribusikan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan dimungkinkannya BUMN secara langsung berhubungan dengan pihak swasta dalam pengadaan investasi modal. Masa pemerintahan pendek, menurut Tigor, merupakan alasan utama yang membuat pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Jokowi, membutuh percepatan pembangunan yang sangat cepat dan kerjasama investasi antara BUMN dengan pihak swasta menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

Sayangnya, menurut Tigor, ada cukup banyak hal-hal, di antara terkait dengan regulasi dan kekuatan hukum, juga tingkat korupsi yang cukup tinggi terjadi di tingkat manajemen BUMN kerap membuat investor swasta memiliki ketakutan untuk bekerjasama dengan BUMN. “Hal ini jadi masalah besar bagi BUMN. Ada cukup banyak kasus kerjasama antara BUMN dengan pihak swasta yang belakangan berjalan tidak lancer dan bahkan tak jarang menyebabkan sengketa. Kerap muncul berbagai tekanan kepentingan yang kemudian menghambat kerja baik itu di tengah jalan,” kata Tigor.

Hal tersebut, menurutnya, akan jadi preseden buruk bagi iklim investasi. “Investor jadi takut melakukan kerjasama dengan BUMN dan itu akan jadi penghambat percepatan pembangunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Tigor mengambil kasus hukum yang terjadi pada PT. Karya Citra Nusantara (KCN) yang merupakan anak perusahaan hasil kerjasama sebuah BUMN yakni Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT. Karya Teknik Utama (KTU) yang sejak beberapa tahun lalu membangun Pelabuhan Marunda di Jakarta Utara sebagai contoh. Gugatan yang diajukan oleh KBN terhadap PT. KCN, menurut Tigor merupakan bukti lemahnya perlinduingan terhadap pihak swasta yang menjadi mitra BUMN.

Dalam kesempatan yang sama, Emerson Yuntho, Wakil Direktur Visi Integritas, mengatakan kelemahan dari kepastian dan penegakan hukum ini dapat menyebabkan pihak swasta merasa takut bekerjasama dengan BUMN. Menurutnya, ketika pembangunan harus melibatkan swasta dan diberi peran untuk melaksanakan sebagian tugas dari BUMN, perlu ada kerangka hukum yang kondusif untuk memastikan kerjasama pemerintah dan swasta dapat berjalan dengan baik dan aman bagi kedua belah pihak. Bagaimana pemerintah menciptakan aturan lembaga yang kondusif bagi swasta untuk berperan dan mengecek seluruh regulasi agar tak merigikan salah satu pihak. “Di satu sisi, Menteri BUMN harus terbuka mendorong BUMN bekerjasama dengan swasta dan di sisi lain juga harus mendorong tersedianya kerangka hukum agar kerjasama tersebut bisa terlaksana secara jelas,” Emerson menjelaskan. Kerangka hukum yang ada saat ini, menurutnya masih belum kondusif untuk mendukung dan memfasilitasi kerjasama BUMN dengan pihak swasta tersebut.

Sayangnya, menurut Tigor, ada cukup banyak hal-hal, di antara terkait dengan regulasi dan kekuatan hukum, juga tingkat korupsi yang cukup tinggi terjadi di tingkat manajemen BUMN kerap membuat investor swasta memiliki ketakutan untuk bekerjasama dengan BUMN. “Hal ini jadi masalah besar bagi BUMN. Ada cukup banyak kasus kerjasama antara BUMN dengan pihak swasta yang belakangan berjalan tidak lancer dan bahkan tak jarang menyebabkan sengketa. Kerap muncul berbagai tekanan kepentingan yang kemudian menghambat kerja baik itu di tengah jalan,” kata Tigor.

Hal tersebut, menurutnya, akan jadi preseden buruk bagi iklim investasi. “Investor jadi takut melakukan kerjasama dengan BUMN dan itu akan jadi penghambat percepatan pembangunan yang ingin dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Tigor mengambil kasus hukum yang terjadi pada PT. Karya Citra Nusantara (KCN) yang merupakan anak perusahaan hasil kerjasama sebuah BUMN yakni Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT. Karya Teknik Utama (KTU) yang sejak beberapa tahun lalu membangun Pelabuhan Marunda di Jakarta Utara sebagai contoh. Gugatan yang diajukan oleh KBN terhadap PT. KCN, menurut Tigor merupakan bukti lemahnya perlinduingan terhadap pihak swasta yang menjadi mitra BUMN.

Dalam kesempatan yang sama, Emerson Yuntho, Wakil Direktur Visi Integritas, mengatakan kelemahan dari kepastian dan penegakan hukum ini dapat menyebabkan pihak swasta merasa takut bekerjasama dengan BUMN. Menurutnya, ketika pembangunan harus melibatkan swasta dan diberi peran untuk melaksanakan sebagian tugas dari BUMN, perlu ada kerangka hukum yang kondusif untuk memastikan kerjasama pemerintah dan swasta dapat berjalan dengan baik dan aman bagi kedua belah pihak. Bagaimana pemerintah menciptakan aturan lembaga yang kondusif bagi swasta untuk berperan dan mengecek seluruh regulasi agar tak merigikan salah satu pihak. “Di satu sisi, Menteri BUMN harus terbuka mendorong BUMN bekerjasama dengan swasta dan di sisi lain juga harus mendorong tersedianya kerangka hukum agar kerjasama tersebut bisa terlaksana secara jelas,” Emerson menjelaskan. Kerangka hukum yang ada saat ini, menurutnya masih belum kondusif untuk mendukung dan memfasilitasi kerjasama BUMN dengan pihak swasta tersebut.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Selasa, 18 Februari 2020 - 15:40 WIB

Genjot Program Santripreneur, Kemenperin Siapkan Anggaran Capai Rp10 Miliar

Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) semakin gencar menciptakan wirausaha baru di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) melalui program…

Presiden Direktur BCA Syariah Jhon Kosasih bersama direksi lainnya

Selasa, 18 Februari 2020 - 15:25 WIB

2020, Pertumbuhan BCA Syariah Dibidik 15 Persen

PT. Bank BCA Syariah (BCA Syariah) komitmen untuk menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Elnusa Petrofin

Selasa, 18 Februari 2020 - 15:23 WIB

Elnusa Petrofin Dukung Peningkatan Keselamatan Distribusi BBM

PT Elnusa Petrofin (EPN) terus melakukan terobosan untuk menjaga dan meningkatkan faktor keselamatan khususnya dalam menghantarkan BBM Pertamina ke seluruh pelosok negeri mencakup keselamatan…

Direktur Jenderal International Rice Research Institute (IRRI), Matthew Morell

Selasa, 18 Februari 2020 - 15:09 WIB

Anggota IRRI Tertarik Terapkan Agriculture War Room

Direktur Jenderal International Rice Research Institute (IRRI), Matthew Morell mengunjungi Agriculture War Room (AWR) Kementerian Pertanian, Selasa (18/2).

Rupiah (Foto/Rizki Meirino)

Selasa, 18 Februari 2020 - 15:01 WIB

Komposisi Pembiayaan BCA Syariah Terbesar ke Komersil

Penyaluran pembiayaan BCA Syariah di Desember 2019 mencapai Rp5,6 triliun atau meninggat 15,2% secara yoy sementara industri perbankan syariah tumbuh 11,6% yoy (data November 2019).