TNC Indonesia Gandeng 12 Perusahaan Selamatkan Industri Perikanan Kakap dan Kerapu Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta - The Nature Conservancy (TNC) Indonesia meluncurkan Comprehensive FIP (Fisheries Improvement Project) untuk industri perikanan kakap dan kerapu Indonesia bersama dengan dua belas perusahaan perikanan yang mewakili nelayan, distributor lokal, dan eksportir.
 
Kerjasama dengan sektor swasta ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. 

Dalam usaha menyelamatkan bisnis sebesar 1 juta US$ perikanan laut-dalam kakap dan kerapu Indonesia, sebuah koalisi yang terdiri dari perusahaan domestik dan internasional bergabung dengan The Nature Conservancy untuk menjaga kelangsungan sebuah industri dengan lebih dari 100 ribu tenaga kerja dan menghidupi jutaan orang di seluruh dunia. 

Perusahaan yang telah menyetujui Fish Improvement Program (FIP) ini adalah Anova Food, LLC; PT. Bahari Biru Nusantara; CV. Bali Sustainable Seafood; Beaver Street Fisheries, Inc. ; PT. Graha Insan Sejahtera; PT. Kharisma Bintang Terang; PT. Kelola Laut Nusantara; LP Foods Pte Ltd. ; Netuno USA Inc.; Norpac Fisheries Export LLC ; PT. Solusi Laut Lestari dan PT. Sukses Hasil Alam Nusaindo.

“Nelayan tradisional merupakan tulang punggung perikanan. Sekitar 70 persen dari nelayan Indonesia bergantung pada mata pencaharian ini untuk menghidupi keluarga mereka,” ujar Direktur Program Perikanan TNC Dr. Peter Mous di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

“Bekerja sama dengan jaringan logistik seafood dan industri yang terlibat, kita dapat mengembangkan manajemen kuat dan menjaga industri yang berkelanjutan bagi para nelayan yang mengandalkan industri perikanan tersebut,” ujarnya.

FIP menggandeng kedua belas perusahaan yang mewakili nelayan, distributor lokal, dan eksportir dari sektor swasta tersebut untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. 

Dalam peluncuran ini, para mitra mendiskusikan komitmen mereka untuk tidak hanya menghindari pembelian ikan yang belum dewasa, tetapi juga membahas rencana jangka panjang untuk mengawasi hasil tangkapan dan membuat sistem kepatuhan yang kredibel. Hal ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan standar perikanan berkelanjutan, seperti sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC).

“Pemerintah Amerika dengan bangga mendukung upaya menyeluruh untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Environment Office Director dari U.S. Agency for International Development (USAID) Matthew Burton. 

Melalui program Supporting Nature and People-Partnership for Enduring Resources (SNAPPER), lanjut Burton, pihaknya  mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan strategi penangkapan yang berkelanjutan dan membantu sektor swasta memperoleh sertifikat MSC untuk perikanan kakap dan kerapu laut dalam. 

"Langkah-langkah ini dapat menstabilkan industri perikanan dalam jangka panjang, memberi kesempatan bagi konsumen secara global untuk memperoleh seafood yang berkelanjutan dari Indonesia dan mempertahankan mata pencaharian bagi rakyat Indonesia," ungkapnya.

“Berkembangnya kemitraan ini merupakan langkah penting untuk mencapai perikanan keberlanjutan di Indonesia dan kami berharap akan lebih banyak perusahaan untuk bergabung dalam program ini demi menjamin masa depan industri perikanan kakap dan kerapu,” tambah Executive Director TNC Rizal Algamar.

Saat ini, ada sekitar 80 proyek FIP di seluruh dunia, dari ikan tuna di Laut India sampai lobster di pesisir pantai Nikaragua di Karibia. FIP dinilai secara berkala berdasarkan perkembangan pencapaian, dari Sangat Berkembang / Advanced (A) hingga Tidak Terlihat / Inegligible (E). 

Inisiatif FIP teranyar yang dipandu oleh TNC bekerja sama dengan para mitra merupakan bagian dari proyek yang dibiayai oleh berbagai institusi seperti USAID/Indonesia, Walton Family Foundation, dan Packard Foundation untuk menciptakan industri perikanan yang berkelanjutan. 

Proyek ini dijalankandi bawah Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Progam ini juga bekerja sama dengan berbagai institusi tingkat nasional dan provinsi untuk merancang rencana pengelolaan dan strategi penangkapan.