OJK Cabut Izin Usaha BPR Calliste Bestari Badung Bali

Oleh : Wiyanto | Selasa, 13 Agustus 2019 - 14:30 WIB

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta

INDUSTRY.co.id - Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Calliste Bestari, yang beralamat di Jalan Raya Denpasar – Tabanan No.7B, Banjar Grokgak Kabupaten Badung, Bali.

"Pencabutan izin usaha BPR Calliste Bestari ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-141/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Calliste Bestari pada tanggal 13 Agustus 2019," kata Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda di Bali, Selasa (13/8/2019).

Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, OJK sudah menetapkan status BPR Calliste sebagai BPR Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) karena kinerja keuangan yang memburuk. Penetapan BDPI tersebut berlaku sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai 16 Mei 2019 dan dalam masa tersebut pemegang saham dan pengurus telah diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan melalui action plan yang dibuat oleh Direksi.

Dalam masa BDPI tersebut, kinerja BPR Calliste semakin memburuk tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) posisi 28 Februari 2019 menjadi di bawah 4% sehingga memenuhi ketentuan ditetapkan sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) terhitung sejak 29 Maret 2019 sampai 29 Juni 2019.

Selanjutnya, sampai dengan batas waktu tersebut, Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) tidak dapat merealisasikan upaya penyehatan rasio KPMM paling sedikit 8% sehingga memenuhi kriteria BPR tidak dapat disehatkan dan diteruskan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Penyebab BPR Callieste bermasalah karena adanya praktek perbankan yang tidak sehat baik oleh Pengurus maupun Pemegang Saham sehingga kinerja keuangan BPR menjadi buruk terutama rasio KPMM tidak memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku paling sedikit 8%.

Dengan pencabutan izin usaha BPR tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jurnalistik (Foto Pelajaran.co.id)

Senin, 09 Desember 2019 - 20:30 WIB

Tuntut Hak, Sejumlah Eks Karyawan RMOL.CO Datangi Kemenaker

Sejumlah eks karyawan Kantor Berita Politik RMOL.CO melakukan konsultasi ke Kementrian Tenaga Kerja RI untuk menuntut hak-hak yang semestinya diberikan perusahaan di mana mereka pernah bekerja.

Suzuki ervis Gratis 700 angkutan umum

Senin, 09 Desember 2019 - 20:30 WIB

Suzuki Dukung Program Jak Lingko melalui Servis Gratis 700 Angkutan Umum

Seiring dengan program peremajaan dan pembenahan kualitas angkutan umum di DKI Jakarta. PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) turut berkontribusi dan kembali melanjutkan komitmennya dengan memberikan…

One Piece by Hisato Kenalkan Volume+

Senin, 09 Desember 2019 - 20:18 WIB

One Piece by Hisato Kenalkan Volume+ Terobosan Teknik Sambung Rambut dari Jepang Tanpa Bahan Kimia

One Piece by Hisato menghadirkan Volume+ yang akan menjadi jawaban dan solusi paling tepat untuk permasalahan tekstur rambut tipis, kerontokan dan penipisan rambut, hingga area kepala yang kekurangan…

12.12 realme Carnival

Senin, 09 Desember 2019 - 20:00 WIB

12.12 realme Carnival, Cara realme Menjawab Antusiasme Pelanggannya

Tidak hanya untuk ikut meramaikan Harbolnas, realme Carnival juga diadakan realme karena realme ingin mengapresiasi semua pelanggan yang telah mendukung realme dari awal menjejakkan kaki di…

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita

Senin, 09 Desember 2019 - 18:10 WIB

Menperin Agus Gumiwang Bakal Selesaikan Permasalahan Harga Gas Hingga Pengembangan Kawasan Industri

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui selama dua bulan menjabat sebagai Menperin, dirinya melihat ada beberapa masalah yang terjadi di industri dalam negeri.