Setelah Safeguard Tak Berfungsi, Kini Asosiasi Keramik Desak Pemerintah Revisi Aturan Pemeriksaan Impor

Oleh : Ridwan | Selasa, 13 Agustus 2019 - 13:05 WIB

Pekerja di pabrik keramik (Ist)
Pekerja di pabrik keramik (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta pemerintah merevisi aturan pemeriksaan impor dari post border ke border. Pasalnya, jika pemeriksaan dilakukan di post border, pengawasan kualitas produk sulit dilakukan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, aturan pemeriksaan impor di post border ke border harus segera direvisi agar pengawasan kualitas produk impor bisa dilakukan. 

"Dari kondisi sekarang, bisa terlihat safeguard tidak berfungsi setelah China melakukan berbagai upaya dan shifting ke India serta Vietnam. Kami juga ingin ada instrumen nontarif berupa penetapan kuota impor. Tidak ada alasan industri dalam negeri untuk tidak didukung karena kami mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujar Edy Suyanto di Jakarta (12/8).

Sementara itu, Novi Wahyu Hadi, Direktur PT Jui Shin Indonesia, salah satu produsen keramik yang memiliki pabrik di Medan, Sumatra Utara, mengatakan jika dalam menekan angka impor perlu dilakukan pembatasan pelabuhan impor.

Dia menilai persaingan antara produk dalam negeri dan produk impor tidak adil karena dari China bisa langsung menuju pasar utama melalui pelabuhan utama di Jawa dan Sumatra. Adapun, produsen dalam negeri perlu mengeluarkan biaya logistik yang lebih mahal untuk mendistribusikan produknya.

"Sebagai gambaran, untuk bawa produk ke Medan dari Jakarta diperlukan biaya paling murah Rp10 juta untuk 1 kontainer atau sekitar US$700. Impor dari China bisa langsung ke Medan. Dengan pembatasan pelabuhan impor, persaingan bisa lebih adil, mereka juga kena biaya logistik," katanya.

Asaki menyatakan produk impor, terutama dari China, India, dan Vietnam, bisa lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri lantaran dipengaruhi oleh harga gas dalam negeri, yang merupakan salah satu komponen biaya produksi dengan kontribusi hingga 30%-35%.

Menurut Asaki, produsen di China dan India menggunakan batu bara yang lebih murah, tetapi tidak dapat digunakan di dalam negeri karena masalah lingkungan.

Asaki pun meminta pemerintah segera menurunkan harga gas sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Menurut Perpres ini, dalam hal harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna dan harga lebih tinggi dari US$6 MMBTU, Menteri ESDM dapat menetapkan harga gas bumi tertentu.

Penetapan harga gas bumi tertentu sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi pengguna yang bergerak di bidang industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan. Namun, hingga 3 tahun setelah Perpres 40/2016 rilis, baru 3 industri yang merasakan penurunan harga gas, yaitu pupuk, baja, dan petrokimia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank DKI dan BPD se Indonesia melaksanakan seminar peningkatan program pembangunan daerah

Sabtu, 22 Februari 2020 - 13:14 WIB

Tanpa Teknologi, Subsidi Pangan dan Pendidikan Tak Tepat Sasaran

Bank DKI bertransformasi teknologi sejak 2007 silam. Bertujuan mendigitalisasi perbankan agar memudahkan transaksi secara cashless di masyarakat. Tentunya tingkat sangat membantu program pemerintah…

Industri Kerajinan Nasional Masuki Pasar Jerman

Sabtu, 22 Februari 2020 - 13:00 WIB

Industri Kerajinan Nasional Masuki Pasar Jerman

Program Kemitraan PT DAHANA (Persero) membuahkan hasil manis. Salah satu UMKM Mitra Binaan yang bergerak di bidang handycraft berhasil mengekspor kerajinannya ke Jerman. Acara pelepasan ekspor…

Ilustrasi Rokok (Ist)

Sabtu, 22 Februari 2020 - 12:51 WIB

Industri Tembakau Meradang, Gapero: Investasi Rokok bukan Investasi Sembarangan

Pelaku industri hasil tembakau atau Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) mempertanyakan kebijakan Pemerintah soal kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE)…

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Sabtu, 22 Februari 2020 - 12:45 WIB

Menteri Teten Dukung Koperasi Simpan Pinjam Terapkan Modernisasi Teknologi Sekelas Perbankan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mendukung koperasi simpan pinjam untuk menerapkan dan mengaplikasikan modernisasi teknologi yang transparan sekelas perbankan agar…

Carla Yules Sebagai Miss Indonesia 2020

Sabtu, 22 Februari 2020 - 12:30 WIB

Carla Yules Sebagai Miss Indonesia 2020

Setelah melalui karantina yang panjang, akhirnya dewan juri Miss Indonesi 2020 memilih Carla Yules Miss Indonesia asal Sulawesi Selatan sebagai Miss Indonesia 2020.