Setelah Safeguard Tak Berfungsi, Kini Asosiasi Keramik Desak Pemerintah Revisi Aturan Pemeriksaan Impor

Oleh : Ridwan | Selasa, 13 Agustus 2019 - 13:05 WIB

Pekerja di pabrik keramik (Ist)
Pekerja di pabrik keramik (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta pemerintah merevisi aturan pemeriksaan impor dari post border ke border. Pasalnya, jika pemeriksaan dilakukan di post border, pengawasan kualitas produk sulit dilakukan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, aturan pemeriksaan impor di post border ke border harus segera direvisi agar pengawasan kualitas produk impor bisa dilakukan. 

"Dari kondisi sekarang, bisa terlihat safeguard tidak berfungsi setelah China melakukan berbagai upaya dan shifting ke India serta Vietnam. Kami juga ingin ada instrumen nontarif berupa penetapan kuota impor. Tidak ada alasan industri dalam negeri untuk tidak didukung karena kami mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujar Edy Suyanto di Jakarta (12/8).

Sementara itu, Novi Wahyu Hadi, Direktur PT Jui Shin Indonesia, salah satu produsen keramik yang memiliki pabrik di Medan, Sumatra Utara, mengatakan jika dalam menekan angka impor perlu dilakukan pembatasan pelabuhan impor.

Dia menilai persaingan antara produk dalam negeri dan produk impor tidak adil karena dari China bisa langsung menuju pasar utama melalui pelabuhan utama di Jawa dan Sumatra. Adapun, produsen dalam negeri perlu mengeluarkan biaya logistik yang lebih mahal untuk mendistribusikan produknya.

"Sebagai gambaran, untuk bawa produk ke Medan dari Jakarta diperlukan biaya paling murah Rp10 juta untuk 1 kontainer atau sekitar US$700. Impor dari China bisa langsung ke Medan. Dengan pembatasan pelabuhan impor, persaingan bisa lebih adil, mereka juga kena biaya logistik," katanya.

Asaki menyatakan produk impor, terutama dari China, India, dan Vietnam, bisa lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri lantaran dipengaruhi oleh harga gas dalam negeri, yang merupakan salah satu komponen biaya produksi dengan kontribusi hingga 30%-35%.

Menurut Asaki, produsen di China dan India menggunakan batu bara yang lebih murah, tetapi tidak dapat digunakan di dalam negeri karena masalah lingkungan.

Asaki pun meminta pemerintah segera menurunkan harga gas sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Menurut Perpres ini, dalam hal harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna dan harga lebih tinggi dari US$6 MMBTU, Menteri ESDM dapat menetapkan harga gas bumi tertentu.

Penetapan harga gas bumi tertentu sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi pengguna yang bergerak di bidang industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan. Namun, hingga 3 tahun setelah Perpres 40/2016 rilis, baru 3 industri yang merasakan penurunan harga gas, yaitu pupuk, baja, dan petrokimia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi kantong plastik

Selasa, 14 Juli 2020 - 12:45 WIB

Dear Pak Jokowi! Larangan Penggunaan Plastik Justru Buat Ekonomi Masyarakat Makin Sulit

Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Justin Wiganda mengatakan pelarangan penggunaan plastik bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan sampah plastik.

Lintasarta mengadakan program acara webinar bertajuk “Industry 4.0 Technologies and Their Applications in Fighting Covid-19” dengan mengundang beberapa pakar ICT di Indonesia.

Selasa, 14 Juli 2020 - 12:31 WIB

Covid-19 Dorong Industri Supply Chain Terapkan Digitalisasi Untuk Permudah Bisnis, Lintasarta Siapkan Solusi ICT-nya

Jakarta-Lintasarta, perusahaan ICT total solutions, kembali memperkenalkan berbagai solusi ICT andal yang dapat membantu industri supply chain dalam menjalankan bisnis di masa New Normal.

Neta S Pane, IPW (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 12:30 WIB

IPW Desak Polri Tegas Bubarkan Judi Online Semakin Merajalela

Ind Police Watch (IPW) khawatir hasil judi online itu akan digunakan untuk mensponsori figur figur yang dijagokan para bandar di pilkada serentak yang akan berlangsung Desember mendatang. Sebab…

Cara pemotongan hewan qurban bersih, halal dan aman (Doc: Kementan)

Selasa, 14 Juli 2020 - 12:24 WIB

Kementan Atur Pelaksanaan Kurban di Tengah Pandemi

Pemerintah berupaya menjaga jaminan keamanan dan kelayanan daging kurban dalam pelaksanaan ibadah kurban Hari Raya Idhul Adha 1441 H yang diprediksi jatuh pada 31 Juli mendatang. Kementerian…

Bantuk UMKM

Selasa, 14 Juli 2020 - 11:58 WIB

Komite Pengusaha Ini Rancang Program yang Memudahkan UMKM Melejit di Pasar Ekspor

Jakarta, Komite Pengusaha UMKM Indonesia Bersatu (KOPITU) telah merancang sebuah program usaha dimana kesempatan bagi pelaku UMKM terbuka untuk ikut bekerja sama dalam kegiatan ekspor.