Penerapan Insentif Super Deductible Tax Tunggu Juknis dari Kemenkeu

Oleh : Ridwan | Rabu, 07 Agustus 2019 - 15:10 WIB

Kepala BPPI Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara
Kepala BPPI Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah telah resmi menerbitkan payung hukum untuk kebijakan pengurangan pajak super alias super dedutible tax. Kebijakan insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Peghasilan dalam Tahun Berjalan.

Insentif fiskal ini akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk menghasilkan inovasi.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara mengatakan, para pelaku industri sangat merespon positif diterbitkannya PP Nomor 45 Tahun 2019 tersebut. 

"Mereka (Industri) menilai PP dapat memacu inovasi teknologi di Indonesia, bukan hanya dilakukan oleh instansi pemerintah, tapi juga swasta. Karena pemerintah tidak cukup kuat kalau dilakukan sendiri," kata Ngakan kepada Industry.co.id di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (7/8).

Namun, tambahnya, insentif fiskal ini belum bisa diterapkan dalam waktu dekat. "PP nya memang sudah keluar, tapi baru bisa dilakukan apabila sudah ada petunjuk teknisnya (Juknis). Nah, juknis ini kan yang mengeluarkan adalah Kementerian Keuangan. Setelah ditentukan juknisnya baru bisa diterapkan," terangnya.

Ngakan menuturkan bahwa di negara-negara Eropa telah melakukan peraturan sejenis dengan apa yang ada di Indonesia terkait insentif fiskal inovasi teknologi. "Kemarin saya mendampingi Bapak Menteri Perindustrian dalam acara EuroCham, mereka menyebut bahwa insentif yang dirilis pemerintah ini mirip dengan yang telah dilakukan lama disana. Artinya, dengan insentif ini kita ingin seimbangkan dan mendorong dunia usaha untuk lebih berdaya saing," papar Ngakan.

Lebih lanjut, Ngakan mengungkapkan, terdapat syarat tertentu yang perlu dipenuhi perusahaan apabila ingin mendapat insentif pajak dari kegiatan litbang. Hasil riset yang dilakukan harus berdampak besar pada perekonomian nasional seperti
peningkatan daya saing produk, memacu ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, perusahaan yang mengajukan insentif tersebut bakal dianalisis terlebih dahulu oleh pemerintah. "Jadi, harus ada assessment-nya. Tidak serta-merta dari pengakuan mereka, kita berikan insentif," ujarnya.

Ngakan pun mensimulasikan rencana pemberian insentif pajak tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan membangun pusat inovasi di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp1 miliar, maka pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak Rp3 miliar kepada perusahaan tersebut. 

"Jadi bentuk pengurangannya, dari biaya litbangnya dikalikan tiga," jelas Ngakan. 

Disamping itu, Ngakan mencontohkan, jika perusahaan bekerjasama dengan SMK untuk memberikan pelatihan dan pembinaan vokasi serta penyediaan alat industri hingga kegiatan pemagangan dengan menghabiskan biaya Rp1 miliar, maka pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak sebesar Rp2 miliar kepada perusahaan tersebut. 

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, penerapan super deductible tax sejalan dengan inisiatif di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Artinya, pemberian fasilitas ini selain melengkapi insentif fiskal tax allowance dan tax holiday, akan mengakselerasi industri manufaktur nasional agar siap menuju revolusi industri 4.0.

"Insentif pajak ini juga diberikan guna mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menyongsong revolusi industri keempat. Untuk bertransformasi ke era industri digital, dibutuhkan reskilling agar mereka mampu berkompetisi," tutur Airlangga.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Norman Eka Saputra, Direktur Skandinavia Apartment

Jumat, 20 September 2019 - 19:04 WIB

Sektor Properti Kembali Bergairah, PT Pancakarya Griyatama Luncurkan Unit Skandinavia Lagom

Produk ini merupakan produk penghabisan dimana hanya tersisa sebanyak 200 an unit dengan luasan semigross 44,81m2 yang terbagi menjadi dua tipe yakni 1 bedroom suite dan 2 bedroom junior yang…

Kedai Kopi 98

Jumat, 20 September 2019 - 18:16 WIB

Tanpa Royalty Fee, KOPI 98 Tawarkan Konsep Kemitraan

Bisnis minuman berbahan dasar kopi terus tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Saat ini kita dapat dengan mudah menemui kedai kopi atau bahasa gaulnya 'coffee shop' atau hanya gerobakan (booth)…

Apartemen SQ Rés Raih Penghargaan Best High-End Condo Development

Jumat, 20 September 2019 - 18:01 WIB

Apartemen SQ Rés Raih Penghargaan Best High-End Condo Development

Salah satu pengembangan baru PT Intiland Development Tbk (Intiland) yakni apartemen SQ Rés meraih penghargaan Best High-End Condo Development dari penghargaan PropertyGuru Indonesia Property…

SUCOFINDO Rebut Dua Penghargaan di Ajang Tahun Revolusi Mental Award 2019

Jumat, 20 September 2019 - 18:00 WIB

SUCOFINDO Rebut Dua Penghargaan di Ajang Tahun Revolusi Mental Award 2019

PT SUCOFINDO (Persero), Meraih 2 penghargaan dalam ajang Revolusi Mental Award 2019 Tahun Ke-2, yaitu SUCOFINDO menjadi Perusahaan BUMN Kategori Indonesia Tertib Terbaik (silver) yang diberikan…

Intiland Raih Empat Penghargaan PropertyGuru Indonesia Property Awards 2019

Jumat, 20 September 2019 - 17:53 WIB

Intiland Raih Empat Penghargaan PropertyGuru Indonesia Property Awards 2019

Pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland) meraih penghargaan sebagai Pengembang Properti Terbaik atau Best Developer pada ajang penganugerahan penghargaan PropertyGuru Indonesia…