Ngeri, Hampir 50% Impor Produk Baja di Indonesia Belum Terverifikasi SNI

Oleh : Ridwan | Rabu, 24 Juli 2019 - 19:05 WIB

Industri Besi dan Baja (Ist)
Industri Besi dan Baja (Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Impor produk baja non Standar Nasional Indonesia (SNI) terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal ini diyakini dapat mengantarkan industri baja nasional semakin di ujung tanduk.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa, saat ini Indonesia mengimpor hampir setengah dari kebutuhan domestik yang mencapai 14 juta ton per tahun. 

Namun, yang harus menjadi perhatian adalah apakah produk baja yang dipakai oleh sebagian besar konsumen di Indonesia sudah terverifikasi SNI?

KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, Hermono mengatakan, dari total 8 juta ton impor baja di Indonesia, hampir 50% belum terverifikasi SNI.

"Ada kurang lebih hampir 50 persen dari total 8 juta ton impor produk baja di Indonesia belum terverifikasi SNI," kata Hermono dalam acara FGD "Pemberantasan Peredaran Produk Baja Non-SNI" di Menara Kadin Jakarta, Rabu (24/7).

Ia menambahkan, ini merupakan permasalahan serius yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. "Permasalahan ini harus segera diselesaikan, karena produk-produk yang belum terverifikasi SNMI sudah banyak digunakan oleh sebagian besar konsumen di Indonesia," terangnya. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi Golongan Karya (Golkar) Maman Abdurrahman. Ia mengatakan bahwa, permasalahan ini sudah cukup lama dan berulang-ulang. "Ini masalah sudah berulang-ulang dan harus segera diselesaikan dan dicari solusinya," ungkap Maman.

Maman menilai kuat dugaan ada usaha 'Kartel' di balik derasnya arus impor produk baja non-SNI di Indonesia. "Kalau ada sampai 50 persen dari total 8 juta impor produk yang belum terverifikasi berati kan ada dugaan potensi menuju ke kartel. Ini larinya kemana, ko bisa lepas begitu saja?," tegasnya.

Dijelaskan Maman, produk baja impor yang belum terverifikasi sesuai standar SNI sudah beredar luas. Bahkan, sudah bisa didapatkan di toko-toko material bangunan. "Hampir sebagian besar produk baja yang dijual di toko-toko bangunan itu masih belum terverifikasi SNI," kata Maman.

Menurutnya, permasalahan ini harus menjadi evaluasi bersama antara aparatur penegak hukum dengan instansi terkait. "Ini kan persaingan bisnis antara pengusaha yang pro SNI dan Non-SNI. Saya berharap ini bisa menjadi kerja kita bersama dan low enforcement juga, yaitu bagaimana aparatur penegak hukum bisa bersama-sama instansi terkait membentuk taspos untuk melakukan penanganan dan investigasi maupun pengantisipasian beredarnya produk-produk baja, dan ditindak secara serius," paparnya. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KPBS Pengalengan

Selasa, 14 Juli 2020 - 21:10 WIB

Tetap Bertaji Kala Pandemi, Ternyata Ini Strategi KPBS Pengalengan

Sejak mewabahnya penyebaran virus corona, banyak usaha yang gulung tikar sehingga jutaan orang terancam kehilangan pekerjaan. Perusahaan yang masih bertahan pun terpaksa melakukan efisiensi…

Presiden Jokowi (ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:36 WIB

Siap Pangkas 18 Lembaga, Jokowi Yakin 'Kapal' Bakal Bergerak Lebih Cepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk merampingkan 18 organisasi atau lembaga.

Wisatawan menikmati Tanjung Lesung (foto Heriyanto/industry.co.id)

Selasa, 14 Juli 2020 - 20:16 WIB

Selain Tiket Wisata Harus Murah, Komisi X: Pejabat Pemerintah Harus Turun Duluan ke Destinasi Wisata untuk Memastikan Keamanan Wisatawan

Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri mengatakan bahwa untuk membangkitkan kembali minat wisatawan domestik mengunjungi destinasi wisata Tanah Air, perlu dilakukan promosi berupa tiket wisata…

Politisi PDIP Rahmad Handoyo Ajak Masyarakat Gotong-Royong Selamatkan BPJS Kesehatan

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:40 WIB

PDIP Ingatkan Pemerintah: Hati-hati! Ditengah Pandemi Ini, Banyak Orang dan Perusahaan Jahat, Mereka Hanya Ingin Mengeruk Untung

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam permainan perusahaan pemburu rente dalam upaya pengadaan dan produksi vaksin Covid-19, yang hanya ingin…

Ilustrasi Indonesia Eximbank. (Foto: Ist)

Selasa, 14 Juli 2020 - 19:15 WIB

Halo Bank Exim! Komisi XI: Pak James Rompas, Jangan Cuma Urus Debitur Besar, Pembiayaan Ekspor Pengusaha UMKM di Perbanyak

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (Bank Exim), untuk tidak hanya menaruh prioritas pembiayaannya…