Peta FSVA Acuan Program Pengentasan Daerah Rawan Pangan

Oleh : Wiyanto | Rabu, 24 Juli 2019 - 15:15 WIB

Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi
Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2018 telah memutahirkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), mencakup Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Peta tematik ini menggambarkan visualisasi geografis hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.

FSVA disusun menggunakan 9 indikator yang mewakili 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, sehingga dapat digunakan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan program intervensi kerawanan pangan dan gizi.

Hasil FSVA 2018 menunjukkan 335 kabupaten (81 %) berada dalam status tahan pangan dan 91 Kota (93 %) dikategorikan tahan pangan.

"Jika dibandingkan dengan FSVA 2015, telah terjadi peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan, di Jakarta, Rabu (24/07/2019).

"Kami berharap hasil FSVA dapat dimanfaatkan instansi terkait sebagai acuan penetapan lokus wilayah intervensi, sehingga kita dapat bersama-sama menyelesaikan tugas besar mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan kemiskinan," ungkap Agung.

Menurut Agung, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mensyaratkan adanya kerjasama, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. "Komitmen menjadi kata kunci keberhasilan kerjasama lintas sektor," tegas Agung.

Sependapat dengan Agung, Direktur Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari mengatakan pentingnya sinergi dilakukan.

"Sinergi Kementerian dan Lembaga sangat tepat untuk mengatasi masalah pangan dan gizi, terutama penanganan stunting," ujar Kirana.

Andi M Dulung (Dirjen Fakir Miskin Kemensos) mendukung peta FSVA yang disusun BKP Kementan.

"Daerah yang peta FSVAnya masih merah, harus diintervensi bahu membahu dengan kementerian/lembaga lain, untuk menangani daerah rentan rawan pangan. Nanti kita sinergikan dan kami punya lokasi-lokasi detilnya," ujar Andi.

Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDT Transmigrasi, Bito Wikantoso, mengatakan, sejak 2019 dana desa diprioritaskan untuk pencegahan stunting.

"Pencegahan stunting ini sangat penting untuk membangun ketahanan pangan. Kalau 4 tahun lalu fokus kepada infrastur desa, sekarang kami juga fokus pada perbaikan gizi masyarakat dan pencegahan stunting," ujarnya.

Fasli Jalil (Rektor Universitas YARSI Jakarta), sebagai pembahas dalam FGD ini mengapresiasi Kementan telah menyusun FSVA.

"Ini langkah strategis bersama yang harus dilakukan. Untuk itu harus ada data by name dan by address stunting dan kemiskinan sampai di tingkat rumah tangga. Kalau ini bisa dilakukan, masalah kerentanan pangan, gizi dan stunting akan cepat teratasi secara nasional," ujar Fasli Jalil.

Melalui FGD ini, Agung berharap Bappenas membuat program bersama sebagai acuan dalam penanganan daerah rentan rawan pangan sesuai FSVA.

Hadir dalam FGD wakil dari berbagai lintas sektor yaitu Bappenas, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Sosial, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pusat Statistik, TNP2K, WFP dan undangan lainnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Danone-AQUA raih Penghargaan Industri Hijau

Senin, 16 Desember 2019 - 16:41 WIB

15 Pabrik Danone-AQUA Raih Penghargaan Hijau 2019 dari Kemenperin

Danone-AQUA mendapatkan Penghargaan Industri Hijau 2019 melalui 15 pabriknya dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atas upaya Danone-AQUA yang secara aktif dan bijak menggunakan…

Fadel Muhammad berbincang dengan Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muhammad Maulana.

Senin, 16 Desember 2019 - 16:24 WIB

Crowdfunding Bisa Danai UKM di Pasar Modal

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan untuk go publik. Kelebihannya, perusahaan yang sudah jadi emiten sebutan yang sudah listing di pasar modal, akan diawasi banyak orang.

Kolaborasi EXSPORT x Shane Tortilla Bag

Senin, 16 Desember 2019 - 15:43 WIB

Exsport Ajak Remaja Perempuan Untuk Jadi Diri Sendiri Lewat Kolaborasi Exsport X Shane Tortilla

EXSPORT x Shane Tortilla Bag menggambarkan ekspresi remaja wanita saat ini dengan desain yang colorful dalam tas jenis sling bag dan totebag.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 16 Desember 2019 - 14:30 WIB

Asaki Desak Pemerintah Terapkan Safeguard dan Pembatasan Kouta Impor Keramik Asal India dan Vietnam

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, saat ini impor produk keramik dari India dan Vietnam angkanya sudah sangat mengkhawatirkan.

Sekjen Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono saat memberikan penghargaan industri hijau (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Senin, 16 Desember 2019 - 13:02 WIB

Penerapan Industri Hijau Mampu Hemat Energi Sebesar Rp 3,49 Triliun

Berdasarkan data self asessment industri tahun 2018, dapat dihitung penghematan energi sebesar Rp 3,49 triliun dan penghematan air sebesar Rp 228,9 miliar.